Infografis
Suara.com - Guru Besar Fakultas Teknik UGM, Prof Ir Tumiran, M.Eng, PhD belum lama ini menjadi pembicara di acara Local Media Community (LMC) 2025 dengan tema Menavigasi Transisi dan Swasembada Energi: Peran dan Peluang Media Lokal di Surabaya.
Dalam kesempatan tersebut, dia sempat menuturkan cara mencapai pertumbuhan ekonomi 8 Persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui transisi energi
Guru besar bidang Power Renewable and Energy System Universitas Gajah Mada Yogyakarta itu menyampaikan pencapaian pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui transisi energi bukanlah hal yang mustahil. Asalkan, kementerian dan pemerintah daerah bisa melakukannya bersama-sama.
Akademisi yang juga anggota Dewan Energi Nasional itu lantas mengungkap strategi yang bisa dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk menyiapkan transisi energi menuju ke pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Berikut ini wawancara Suara.com dengan guru besar yang gelar megister dan doktoralnya diraih di Universitas Saitama, Jepang tersebut.
Bagaimana transisi energi bisa menunjang target pertumbuhan ekonomi 8 persen sesuai target pemerintah Prof?
Hutan-hutan kita di sana itu sebagian dioptimalkan menjadi hutan industri energi. Jadi kalau bisa tumbuh hutan industri energi, pemikirannya yang muncul adalah bisa menciptakan lapangan kerja lokal yang enggak perlu terdidik, cukup keterampilannya ditingkatkan.
Tapi itu kerjanya harus lintas sektor, enggak bisa kerja sendiri. Kementerian Keuangan juga berpikir menuju ke sana, Kementerian Kehutanan juga begitu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga bersinergi. Bagaimana caranya supaya tumbuh hutan tanaman industri. Itu enggak bisa satu sektor. Perlu kebijakan financing.
Memang kalau hutan industri enggak bisa dibandingkan dengan harga batu bara. Tapi dibandingkan dengan dia harus pakai misalnya EV, baterai yang masih impor, saya kira itu lokal ada potensi, pasti bisa menciptakan lapangan kerja baru. Tinggal masyarakat di sana dididik. Jaminan sustainability-nya harus terjamin.
Itu perlu kebijakan lintas sektor. Jadi kita bicara transisi energi enggak bisa bicaranya urusannya ESDM saja, enggak bisa. Karena itu harus melibatkan kementerian yang lain.
Belum lagi nanti aspek-aspek sosial yang berubah. Jadi itu yang perlu kita dorong. Tapi kalau itu misalnya bisa berjalan, ya harapannya di pulau-pulau, di Indonesia yang lain itu listriknya bisa cukup.
Enggak setiap orang cuma 450 VA. Jika itu bisa bertambah, potensi ekonomi yang lain bisa tumbuh dan berkembang. Misalnya pulau-pulau itu banyak penghasilannya dari laut. di mana ikan-ikan itu bisa terawat dengan baik. Kalau listrik cukup ikan-ikan itu bisa disimpan dalam suatu storage (pendingin ) yang nanti bisa dijua. Bisa dikirim ke Jawa dan ke pulau lain.
Jadi transisi energi, transisi demand bisa disinerikan untuk menggerakkan ekonomi lokal secara sinergis. Tapi cara berpikirnya harus berpikir lintas sektor.
Antara kementerian harus berpikir bersama. Misalnya kementerian kelautan. Bagaimana kementerian kelautan memanfaatkan hasil laut? Bagaimana cara merawat ikan? Salah satunya ikan tangkapan harus ada pendingin.
Bagaimana pendingin itu bisa tumbuh di setiap pulau? Listriknya harus cukup. Bagaimana menghasilkan listrik di situ, yang ekonomis? Kalau listriknya dipakai solar terlalu mahal. Caranya dengan memanfaatkan potensi lokal, biomassa misalnya.
Berarti ego sektoral antar-lembaga harus diturunkan agar bisa mencapai itu?
Ya itu memang, kan sekarang banyak menteri koordinator (Menko). Menko itulah yang mikir ke sana. Jangan semua-semua dikasih Presiden. Kasian presiden dong. Ya Menko-menko itulah yang harus berpikir untuk lintas bidang yang mengkoordinasi antar-kementeriannya.
Bagaimana dengan peran pemerintah daerah Prof, kan ini potensi energi baru terbarukan ada di daerah, tentu jika itu bisa dimaksimalkan akan mengangkat pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupetan?
Kalau peran pemerintah daerah, pemerintah daerah harusnya ya, sekarang kan dengan pengetatan anggaran, tapi Presiden Prabowo ingin mendorong ekonomi tumbuh 8 persen. Tentu itu harus menjadi beban dari masing-masing gubernur di daerah. Bagaimana masing-masing gubernur itu punya cara untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di provinsinya masing-masing mencapai 8 persen.
Karena 8 persen nasional itu kan beban agregat. Agregat pertumbuhan yang dicapai oleh masing-masing provinsi. Saya kira waktunya lah Presiden sekarang itu nanti memberi penekanan kepada para gubernur bahwa dia tanggung jawab 5 tahun ke depan mendorong di daerahnya ekonomi tumbuh 8 persen.
Berbasis apa? Berbasis potensi sumber daya mineral, sumber daya alam, sumber daya manusia yang harus disinergikan di sana. Jadi gak bisa lagi gubernur itu enggak mau komunikasi sama perguruan tinggi, gak mau lagi komunikasi sama masyarakatnya. Dia harus paham betul bagaimana cara mendorong ekonomi lokalnya tumbuh.
Ini waktunya bersinergi dengan kampus-kampus di masing-masing daerah. Kalau kampus itu harus dimanfaatkan sebagai human resources, menjadi human capital untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi tadi. Sebab, tapi tanpa gubernur bergerak ya pemerintah pusat gak akan berhasil lah 8 persen.
Harusnya sangat bisa ya Prof, untuk pemerintah daerah ikut andil dalam pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui transisi energi?
Sangat bisa, transisi energi sebagai bagian dari konstribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi yang paling penting adalah bahwa pertumbuhan ekonomi menggerakkan sektor riil.
Bagaimana sektor riil bisa tumbuh. Nah energi itu berkonstribusi untuk mendukung sektor real itu bergerak.
Transisi energi harus menciptakan lapangan kerja baru, transisi energi menciptakan industri manufaktur EBT, transisi energi menciptakan supply change teknologi ke kita. Manufaktur tumbuh, potensi-potensi sumber energi lokal ini dapat dimanfaatkan energi lokal.
Misalnya kita punya biomassa, potensi biomassa besar di Indonesia, kita punya hutan kenapa tidak kita kembangkan sedini mungkin. Hutan-hutan di Papua, hutan-hutan di pulau-pulau kecil di Maluku, kalau kita kembangkan kita bisa unggul. Tidak perlu pakai ilmu yang tinggi-tinggi nanti, tapi bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik.
Apa yang harusnya dilakukan pemerintah daerah untuk bisa memaksimalkan itu, sebab, sebelum-sebelumnya transisi energi hanya sekadar wacana?
Ya memang itulah yang harus juga pemerintah daerah paham. Jadi kolaborasi. Enggak semua soal energi itu seolah-olah diambil oleh pemerintah pusat semua ya. Nanti gak cukup tenaganya. Bagaimana efisiensi pengelolaan sumber daya pemerintah pusat dan daerah. Mungkin harus ada dan terjadi pergeseran.
Pergeseran di sini bahwa peran pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu harus ditingkatkan. Kemudian pemerintah pusat ya sifatnya fasilitator memfasilitasi dukungan.
Bagaimana supaya di daerah itu bisa tumbuh 8 persen. Apa yang harus dilakukan daerah? Ya pemerintah pusat dukung. Tapi bukan program pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus punya program untuk memanfaatkan potensi yang ada. Memaksimalkan menjadi penggerak ekonomi di daerah, seperti menyediakan lapangan kerja dari sektor tersebut.
Saya kemarin melihat waktu kampanye (Pilkada) itu hampir tidak terdeteksi calon gubernur yang bikin statemen jelas, bagaimana dia mendorong pertumbuhan ekonomi lokal supaya income perkapitanya naik, yang ada sekolah gratis, biaya kesehatan gratis, duitnya dari mana?
Kalau APBD-nya tidak naik apa bedanya. Itu bisa naik kalau potensi ekonomi lokal bisa tumbuh. Tinggal bagimana caranya menggunakan ekonomi lokal, salah satu sektor energi dengan potensi lokal itu tadi bisa dikembangkan.
