Wawancara Eksklusif! Rudianto Lallo Bicara Evaluasi Polri: Penyalahgunaan Senpi Polisi Berujung Maut

"Ya makanya senjata misalkan di wilayah Polsek A harusnya ketahui berapa anggota polisi yang punya senjata kemudian tes fisiknya, bagaimana piikotesnya, tes kejiwaannya bagaimana kemudian yang ketiga adalah praktek menebaknya saya dapat informasi ternyata tidak mudah mendapatkan senjata dia harus melewati tes-tes termasuk praktik menembak dan praktik menembak itu susah harus dilatih oleh yang bersertifikat nasional internasional," katanya.

"Menurut saya yang harus diaktifkan kembali supaya yang memegang senjata betulbetul sudah melewati tahapan-tahapan tes yang dipersyaratkan oleh Polri," sambungnya.

Berikut beberapa highlight hasil wawancara eksklusif Suara.com dengan Rudianto Lallo: 

Banyak Kasus penyalahgunaan senpi oleh dari kasus di Solok kemudian kasus di Semarang, sebenarnya ada fenomena apa ini?

Ya. Ini lagi trending sekarang Semua mata publik diskusikan, melihat dan mendiskusikan apa namanya fenomena Penembakan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh aparat kita. Polisi tembak polisi, di kantor polisi, polisi tembak pelajar yang katanya tawuran. Tapi masih memunculkan debat pro-kontra.

Bagi kita di Komisi III, dengan terkait kasus ini Komisi III sangat atensi sekali dan perhatikan sekali terbukti dengan kejadian di Solok misalkan Komisi III langsung sejak kejadian hari itu, hari kalau tidak salah hari Jumat, Kamis Jumat, kami Senin langsung mendatangi Polda Sumatera Barat dan di sana, kami banyak berdiskusi menanyakan pertanyaan-pertanyaan tajam apa yang menyebabkan sehingga terjadi peristiwa polisi tembak polisi yang itu di luar nalar kita. Tidak masuk akal. ya kan? Ya, dengan  memberantas tambang ilegal. Lalu kemudian polisi lainnya rupanya membekingi kejahatan ini. Ini kan fenomena langka ini yang terjadi. Dan saya katakan waktu itu ini sama dengan yang membuka kotak pandora yang sudah menjadi perbincangan, diskusi masyarakat. Bahwa, saya katakan tambang galian itu dalam dunia tambang, itu kasta terendah pak.' itu melibatkan juga kabag ops. Kita katakan ini membuka kotak pandora karena bisa saja kejahatan lebih tinggi terjadi.

Ya, negeri ini negeri luar biasa, sumber daya alamnya. Dan Alhamdulillah Pak Prabowo dalam Astacitanya  jelas sekali soal konsen beliau tentang bagaimana penyelamatan sumber daya alam. Sehingga polisi harus menerjemahkan itu dengan peningkatan hukum di bidang sumber daya alam. Kami punya komisi konsen di situ. Karena kami lewat ketua komisi kami Bang Habib (Habiburokhman) sudah membentuk panja-panja sekaitan dengan kejahatan-kejahatan yang lagi banyak didiskusikan. Kejahatan cyber, kejahatan narkoba, kemudian mafia tanah, kemudian sumber daya alam itu dibuatkan panja. Kemudian DPR fokus pada pengaawasan terhadap kejahatan-kejahatan itu.

Balik lagi kepada fenomena penembakan ini, saya katakan dalam rapat dengar pendapat yang menghadirkan Kapolrestabes Semarang, ini seyogyanya kejadian ini menjadi koreksi bersama kita. Ini juga saya sampaikan dengan seluruh media yang menghubungi saya, bahwa kalau ini tidak ada evaluasi menyeluruh dari petinggi porli, evaluasi komperhensif, maka dua, tiga bulan, enam bulan, setahun pasti akan ada kejadian seperti ini. Sehingga betul-betul harus diseriusi.

Bagaimana menyeriusinya? Ya kembali kepada jajaran petingi-petinggi Mabes Polri ini, bagaimana evaluasi senjata misalkan. Tidak mudah mendapatkan senjata, ya kan? Harus ada tes fisiknya, tes psikotes kejiwaannya, praktek menembaknya. Ini yang harus betul-betul konsern. Yaitu dua, satuan mana yang berhak memperoleh senjata. Kalau ada satuan-satuannya yang sebenarnya polisi-polisi yang tidak mengancam jiwa keamanan aparat, saya kira tidak perlu diberikan senjata. Polisi lalu lintas misalkan, ya kan? Kecuali polisi yang menangani misalkan teroris, atau kejahatan-kejahatan yang mengancam jiwa aparat, boleh. Tapi kalau tidak, untuk apa kita kasih senjata misalkan? Itu satu hal.

Baca Juga: Klaim Serap Aspirasi Warga, Program Polisi 'Warbin Keliling' Banjir Kritikan: Saingan Starling?

Yang kedua, harus ada tanggung jawab institusi. Makna dari tanggung jawab institusi itu ketika anggota yang melakukan kejahatan atau praktik menyimpang, maka pimpinan dua tingkat di atasnya harus diberi sanksi juga. Supaya betul-betul pimpinannya bisa mengontrol, mengawasi anggotanya di lapangan. Kalau ini evaluasi dibuat, termasuk mengatur tentang tanggung jawab, pentingnya tanggung jawab institusi, pimpinan di atasnya, maka saya yakin dan percaya praktik-praktik menembak itu minimal, bisa diminimalisir. Sebaliknya, kalau dianggap ini biasa, lalu kemudian petinggi Polri membiarkan terkesan hanya, apa namanya, menutupi sesaat, tanpa harus menyelesaikan secara komprehensif apa solusi terbaiknya. Saya kira itu bom waktu akan terjadi lagi.