Infografis
Ada yang minta 12, ada minta 15 per kwh. Yang kedua karena terlalu bertele-tele di internal pemerinahan, investor yang dari luar pada takut. Sebenernya dulu ada yang di Jawa Timur di surbaya ada, bahkan di solo(cek) juga ada, di bandung ada, jakarta udah setengah jalan, jadi karena belum ada kejelasan berapa kwh-nya sehingga ini menjadi problem, belum terslesaikan sampai dengan hari ini.
Kalau Mas Pram terlipih akan dilanjutkan?
Jadi kalau saya yang paling penting ego sektoral antara pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta nggak perlu terjadi lagi, karena kalau nggak, walaupun di Bantargebang itu sampah udah begitu banyak, padahal sampah itu kan bisa sekarang ini dengan teknologi yang ada bisa bermanfaat. Harus segera dilakukan dikonversi apa yang bisa dimanfaatkan dari sampah itu.
Berarti nanti ITF yang di sunter itu diteruskan?
Harus jalan. Gini, cara berpikir yang harus diubah sering kali pemerintah provinsi itu tidak berani mengambil keputusan karena payung hukumnya belum klir, takut kemudian mereka ketika tidak menjabat ada persoalan hukum. Tapi kalau payung hukumnya sudah klir, disepakati dan kemudian dilibatkan aparat penegak hukum siapapun mungkin akan berani untuk mengambil keputusan itu.
Mas Pram ini sebenrnya unek-unek dari banyak terutama kalangan milenial, kemudian gen z juga. Sudah ganti pemimlin segala macam tetap aja lapangan pekerjaan susah, kita S1, S2 sudah nyari kerja susah?
Jadi Jakarta apapaun walaupun bukan lagi sebagai ibu kota negara dengan undang undang nomor 2 tahun 2004, Jakarta ini terap pusat perekonomian nasional, kota global dan epicentrum pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka Jakarta apapun akan sangat menarik terutama bagi ke anak-anak yang baru lulus sekolah, baik s1, s2, dan seterusnya untuk mengadu nasib.
Apa yang harus dilakukan? Maka tanggung jawab pemerintah Jakarta adalah memberikan kemudahan, memfasilitasi, memperbanyak lapamgan kerja, memberikan ruang seluas luasnya bagi para dunia usaha untuk masuk karena dengan menjadi kota global tidak bisa menjadi kota global kalau masyarakatnya sendiri tidak dimajukan. Jadi dengan demikain sekali lagi saya bukan yang ingin katakanlah muluk-muluk, tapi ingin menyelesaikan apa yang menjadi persoalan masuarakat.
Kalau PPSU atau pasukan oranye gimana?
Baca Juga: KIM Plus Dinilai Setengah Hati Usung Ridwan Kamil, TSRC: Gerindra Sudah Mencapai Tujuan di Jabar
Jadi PPSU itu kan setiap tahun dievaluasi. Problemnya di PPSU itu banyak orang yang pensiun dari ASN masuk di PPSU. Saya termasuk setuju PPSU-nya jangan tiap tahun (pengrekrutan), masa tiap tahun, mungkin tiga tahun sekali dievaluasi. Tetapi bagi orang yang mau manfaatkan itu yang mantan-mantan ASN ya jangan, kemudian mereka seakan akan ini menjadi lembaga untuk pensiunan lah giu.
