Kata Ganjar Pranowo soal RUU Pilkada dan Nasib PDI Perjuangan di Pilkada 2024, Yakin Bisa Menang?

Suara.com - Ganjar Pranowo yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan ikut menanggapi terkait RUU Pilkada yang sempat akan disahkan.

Seperti yang kita ketahui bahwa RUU Pilkada dianggap menjadi jalan pintas untuk calon kepala daerah yang akan mencalonkan diri sebelum genap berusia 30 tahun. Kabar terbaru, RUU yang akan dibahas di rapat paripurna DPR tersebut dibatalkan setelah gejolak protes pecah di tengah masyarakat.

Aksi demo masyarakat di gedung DPR RI dan di sejumlah wilayah di Indonesia pada Kamis 22 Agustus 2024 lalu menjadi titik balik warga mendesak DPR tak bermain-main soal demokrasi.

Ganjar Pranowo yang merupakan politikus PDI Perjuangan pun banyak memberi tanggapannya soal RUU Pilkada itu, bahkan ia memberi apresiasi ke DPR atas rencananya itu. Namun ia juga menyindir DPR yang membuat undang-undang cepat tanpa mengikuti kaidah yang ada.

Baca Juga: Ganjar Soroti Revisi UU Pilkada yang Cepat, Pertanyakan Motif Di Baliknya

Tim Suara.com berkesempatan mewawancarai eks Gubernur Jawa Tengah ini secara eksklusif. Berikut tanggapan Ganjar soal RUU Pilkada termasuk nasib PDIP di Pilkada 2024 dan masa depannya.

Bagaimana Anda melihat rencana perubahan RUU Pilkada yang terkesan buru-buru ini?

Sebenarnya kalau DPR punya kebiasaan baru membahas undang-undang cepat saya angkat jempol. Tapi itu biasanya tidak memenuhi kaidah-kaidah governance.

Dalam pembahasan sebuah RUU dulu mas, biasanya kita membuat naskah akademi saja diskusinya, mendengar, pendapat masyarakat, berkeliling-keliling, diseminasi ke beberapa daerah untuk menguji kekenyalan dari undang-undang itu. Apakah sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat baru kemudian dibahas, itupun biasanya terbuka.

Nah memang banyak sekali akhirnya masyarakat curiga, maka sekali lagi soal governance dalam pembahasan ini memang tidak nampak. Nah sementara faktor eksternalnya kok ada putusan MK, maka akhirnya seolah-olah ini adalah respon dari keputusan MK, di mana DPR merasa bahwa ini kewenangan saya dan ini open legal policy.

Baca Juga: Ganjar Dorong Pemecatan Kader PDIP yang Menyeleweng, Jokowi Termasuk

Maka saya bisa membuat sendiri jangan ganggu kekuasaan kami para rakyat, kira-kira begitu. Jadi kejanggalan-kejanggalan yang ada justru sekarang menjadi big questions adalah, kenapa itu dilakukan?, apakah ada udang di balik batu dan ini memang diperuntukkan untuk seseorang?. Atau memang kemudian menjadi sebuah konsep yang lama?.

Saya memang tanya sama kawan-kawan, apa ini tidak masuk prolegnas?. Nah gitu ya, saya enggak punya datanya sih, tapi kawan-kawan saya tanya ini sekitar Oktober 2023 itu sudah tidak dibahas lagi gitu, maka kemungkinan tidak masuk.

Tapi saya kira itu bisa dijelaskan sebenarnya. Tapi tiba-tiba setelah ada rame-rame, pimpinan DPR saya baca, mengatakan kita pakai MK. Lho jadi ngapain kita ramai-ramai tadi pagi?.

Jika secara proses sesuai dengan aturan dan bisa disahkan, apakah RUU itu legal?

Sangat. Jadi kalau sudah dibahas semua fraksi sudah sepakat setuju dibawa kepada Paripurna pengambilan keputusan tingkat 2, so mengatakan: "Apakah saudara-saudara setuju?". "Setuju", dok, selesai, tinggal kirim ke presiden. Kalau hari itu presiden berlaku. Besok pagi kita punya undang-undang baru. Itu tahapannya, saya pernah di Baleg DPR RI memang.

Melihat dari gelombang protes yang ada, RUU Pilkada ini justru ditujukan untuk seseorang, bagaimana pendapat Anda?

Ya akhirnya masyarakat tidak salah, karena tidak transparan kemudian punya pemikiran-pemikiran bahwa ini seolah-olah hanya dikhususkan gitu ya. Ada udang di balik batu, ada hidden agenda yang kemudian didorong, jadi rakyat tidak salah. Maka dia mencari penjelasannya adalah datang kepada rumahnya, di mana sih rumah rakyat yang diwakili? kan di Senayan.

Makanya sebenarnya saya tadi senang ada anggota DPR datang gitu ya. Eee tadi malah ada yang dilempari, sebenarnya enggak perlu dilempar, dialog saja, dialog masyarakat menghormati, karena anggota dewannya datang dialog. Dan kalau bisa dijelaskan bagus, syukur-syukur kalau itu bisa diterima kemudian ada giring suara publik yang kemudian setuju atau tidak setuju dan orang akan berdebat di situ maka representasi anggota dewannya akan terwakili. Kalau enggak itu tadi mas, kita akan curiga bahwa ini ada kepentingan tertentu.

Undang-undang itu bisa diselesaikan dalam satu atau dua hari?

Enggak, saya lupa persisnya, tapi dulu pernah ada. Sebenarnya ketika undang-undang ini lebih banyak kepada kepentingan rakyat, pasti rakyat setuju.

Coba kita bikin undang-undang terkait dengan sekolah gratis itu. Kalau itu diselesaikan dalam satu jam jarak itu langsung tepuk tangan gitu, kira-kira begitu ya.

Maka kalau itu kepentingannya untuk rakyat banyak, pembahasan cepat pasti rakyat akan tepuk tangan. Tapi kalau kemudian tidak, ya bisa sebaliknya.

Kenapa ada anggapan orang yang melihat perbedaan mencolok di pilkada periode sekarang dibanding pilkada di periode sebelumnya?

Efek pilpres. Rasanya efek pilpres masih terasa sampai hari ini, dan kemudian pengelompokan kekuatan partai hari ini mulai terlihat, memang tidak sebanding satu berkelompok kuat sekali sementara yang lain ada di sana. Jadi pasti terjadi kekuatan yang jomplang. Itu fakta politik.

Dan proses sampai kemudian menggumpal kekuatan menjadi satu, masyarakat melihat. Ketika Pilpres siapa bergabung pasca pilpres siapa yang diajak atau siapa yang mau ikut.

Sementara di sisi yang lain ada yang tetap mempertahankan prinsipnya sehingga tidak mau bergabung. Konsekuensinya hasil pemilu legislatif yang akan menentukan Pilkada.

Maka pada saat itu yang terjadi, di daerah yang suaranya kecil dan tidak memenuhi syarat kami tidak akan bisa mencalonkan, contohnya partai saya PDI Perjuangan di DKI, selesai.

Hampir semua kawan-kawan media menanyakan, salah satunya ke saya, "gimana Mas Ganjar?" ya sudah kita tidak memenuhi syarat kok, kita mencari kerja sama dengan partai lain juga tidak mendapatkan kok. Apa yang terjadi? ya sudah PDI Perjuangan tidak mencalonkan, ya sudah biasa saja buat saya. Karena tidak ada kewajiban partai harus mendukung salah satu calon, tidak ada kewajiban untuk Pilkada, beda dengan Pilpres.

Nah tiba-tiba ada putusan MK maka kita bisa untuk mengajukan sendiri. Nah pada saat itu rasa-rasanya terjadi,apa, situasi yang berubah umpama mungkin, ada skenario yang ingin menciptakan satu kekuatan berkumpul dan sisi lain kotak kosong.

Dan di tempat lain juga ada. Apa di balik ini?, pasti ada rencana-rencana politik berikutnya. Rasa politik yang berkembang di masyarakat hari ini, cukup mudah dibaca oleh publik, rasa politik ini akan kemana sih?.

Kalau di satu daerah terjadi akumulasi kekuatan di daerah itu ada apa?. Adakah sumber daya yang harus dikuasai pada saat itu?.

Ini konstelasi yang saya baca, pada hari ini karena adanya efek dari Pilpres.

PDIP sudah tiga kali menang sebagai partai besar, apakah sulit sekali untuk menang lagi di Pilkada tahun ini?

Sangat susah sih tidak. Dulu asumsi kita memang kita mau ditinggalkan sendirian. Tapi situasi yang sangat asimetris dengan kondisi pusat, ternyata membuat skenario yang harus dibangun di daerah berbeda-beda.

Betul-betul tidak sama, asimetris, maka ketika kemudian, "ah nanti PDI Perjuangan mati sendiri, dilawan, dikeroyok, enggak, di daerah malah banyak kok yang ngajak kerja sama". Ada yang datang kepada kita bahkan kemarin ada partai lain mau maju dari kita, terus kemudian saya bilang kayaknya kami mau mengusung partai sendiri deh gitu ya, terus kemudian saya siap pindah partai. Tadi pagi dia kirim ke saya sudah pakai baju merah.

Apa artinya?. Ada sebuah suasana pragmatisme pada beberapa calon ketika dia berkehendak menjadi kandidat. Dan dia berharap tumpangan namanya partai. Nah untuk PDI Perjuangan karena sudah punya pengalaman pasti ada uji terkait dengan itu. Di situlah kemudian mungkin tidak ringan betul mas. Tapi effort Ini mesti kita lakukan sebagai partai yang memang daya kohesi kita kita perhatikan, ideologisnya kita perhatikan, misinya kita perhatikan, nilai-nilainya kita perhatikan ya.

Meskipun kami partai terbuka gitu ya, tapi ketika dia mau masuk, sama enggak, kamu setuju enggak pada nilai ini. Kalau setuju dan kita bisa ngobrol bareng, rasanya kita juga terbuka. Tapi seandainya tidak, mohon maaf gitu. Maka saya orang yang mendorong di dalam itu kader sebagai prioritas sekaligus penghormatan kita.

PDIP terancam tak bisa ikut berkompetisi di beberapa daerah, apakah daerah-daerah nanti tingkat kesempatannya sama?

NTT kita punya, Bali justru baru ditetapkan tadi ya dan itu PDI Perjuangan dengan PDI Perjuangan, inkumben dengan mantan Bupati maksud saya.

Jawa Timur kita punya kader tapi belum kita keluarkan, Jawa Tengah juga banyak tapi belum karena juga partai lain baru ya statement statement saja di awal gitu.

Jawa Barat kita tahu diri, karena kita ranking keempat secara Pemilu. Jakarta kita tahu diri meskipun dengan putusan MK kita bisa, maka kemudian kita bisa mengajak.

Banten kita tahu diri. Maka kemarin Banten itu kita wakil kerjasama sama Golkar. Nah kita lihat konstelasi pasce pimpinan Golkar yang baru. Nah kita tentu menghormati partai lain kan.

Maka memang betul effort kita sekarang tidak bisa biasa-biasa saja. Kita mesti jeli, partai mesti solid, kader kita siapkan, pengalaman kita ada. Maka sekarang di kawan-kawan DPP dibagi habis.

Ya saya dapatnya jauh malah, Aceh, Papua Barat dan kita siap. Ya saya diminta untuk mendampingi yang ada di sana. Mungkin minggu depan saya ke sana.

Kenapa di Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta tak segera diumumkan calonnya?

DKI kan kemarin kita nggak bisa, ya dan putusan MK kan baru berapa hari yang lalu maka kita sudah langsung siap-siap sekarang.

Jawa Barat tadi itu ya kita tahu diri, maka kita sampaikan.

Jawa Tengah ya kita tinggal nunggu waktu saja Jawa Timur tunggu waktu saja.

Nah, Banten sudah punya pasangannya sudah ada. Kalau ini masih bersatu kita tinggal tetapkan. Tapi kalau tidak, ya enggak

Kemarin ada nama Mbak Airin sama Bung Kade gitu ya. Nah ini kalau kemudian mereka di antara dua partai masih sepakat. Kecuali nanti ada intervensi yang lain, kalau PDI Perjuangan jelas enggak bisa diintervensi.

Tapi kalau Golkar saya masih berharap kawan-kawan dari Golkar punya kedaulatan, punya independensi yang tinggi, tapi saya hormati keputusannya. Nah tinggal nanti menunggu apakah dirubah atau tidak begitu?.

PDIP akan mengusung kader sendiri atau orang di luar PDIP?

Sebelum putusan MK, kita saya bilang istilah saya tahu diri tadi. Maka di Banten kita enggak menang kok. Maka kita wakil akhirnya kan.

Tapi pasca keputusan MK kita lihat pihak lawan. Kita lihat kawan-kawan dari partai-partai, adakah komitmen-komitmen yang pernah kita bangun ini berubah atau tidak.

Ketika tidak mari kita resmikan di declare, tapi seandainya berubah kita kan juga berubah. Kan hari ini terjadi mas, perubahan-perubahan karena yang lain merasa bahwa saya mampu mengusung sendiri.

Dan PDI Perjuangan pun hari ini kepercayaan dirinya Muncul lagi, eh karena kita bisa. Menang kalah nanti urusannya, tapi ketika kemudian kita punya kader potensial, ya kita dorong lah untuk bisa maju.

Tapi kalau tidak ada,itu tadi sudah enggak ada suaranya kecil. Ya sudah kita aja orang gitu kan. Tinggal kita menyamakan konsensus- konsensusnya agar kita bisa berjalan dengan baik, ada sih beberapa kriteria itu tentu saja.

Apakah kondisi ini bisa membuat PDIP kembali berhasil?

PDI Perjuangan tuh partai lama, saya kira di antara semua partai ujian kita paling berat. Diserbu pemerintah pada saat itu, 27 Juli, kita pernah tidak ikut pemilu.

Di 1997 ya 1999 kita menang terus kemudian kita kalah gitu kan, kita berada di luar pemerintahan. Terus kita menang sampai sekarang, dan kita punya eksekutif memang mempengaruhi. Tapi kita partai lama yang teruji, yakin enggak?. Harus punya keyakinan.

Ujian-ujian inilah yang menempa diri kita makin solid dan antar kader sekarang tersadarkan dan alhamdulillah dengan putusan MK, kemudian sikap DPR yang ingin merubah undang-undang ada blessing di situ. Rakyat melawan dan akhirnya DPR tekuk lutut dan kemudian lempar handuk pakai istilah nanti pakai MK. Tapi kami mencermati enggak? mencermati.

Siapa yang bisa dipercaya, itu statement satu orang pimpinan, bukan statement dari hasil Paripurna. Nah kalau kemudian kondisi seperti ini kita selalu berjaga-jaga terus.

Agar kita betul-betul bisa saling percaya akan sebuah statemen dari seorang politisi. Maka kita siap-siap dengan plan A, plan B, plan C. Jadi yakin nggak?, sangat yakin.

Bagaimana dengan yang terjadi di masyarakat?. Masyarakat ini mulai sadar, masyarakat mulai tahu bahkan perdebatan di medsos hari ini sangat menarik karena kontribusi masyarakat banyak bahkan masuk apa trending dunia.

Ada alert, sampai bunyi wing...wing...wing..., itu sampai trending. Dan yang menarik lagi, konstelasi berubah demikian cepat, ketika para voters yang kemarin mendukung di sana dan sangat militan, mereka sekarang teriak keras sekali, baru sangat terbuka.

Inilah momentum buat PDI Perjuangan, maka kami mendorong kawan-kawan yang di dalam jangan pernah ragu. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita taat konstitusi. Kita tunjukkan bahwa permainan-permainan kotor dalam sebuah proses demokrasi itu buruk nantinya, contohnya apa?, ini!.

Ini kesempatan dan tadi umpatan, makian omongan rakyat, catetan, "catat ya sekarang dulu ngomong apa, sekarang ngomong apa, catat ya siapa partai yang bergerombol?".

Itu bahasa rakyatnya lho mas. Sosiologis hari ini terjadi. Maka pelajaran hari ini top, top, top.

Siapa nama kader PDIP yang nantinya bakal tampil di Pilkada 2024?

Kalau kita bicara Jakarta, Ahok, kalau saya promotornya Ahok. Saya kasih promote untuk Ahok, tapi ada Mas Djarot juga yang tidak punya pengalaman, setidaknya ini.

Jawa Tengah ada Mas Hendi, sudah daftar sudah punya pengalaman di sana dulu ada Mas Rukma yang ikut daftar tapi dua ya.

Pak Andika bisa ke Jawa Tengah bisa ke DKI dan kayaknya beliau berkenan gitu. Jadi kita sudah siap.

Jawa Timur kita punya banyak kader kok, Mas Anas umpama, Mbak Risma umpama. Saya kira apa, cukup banyak. Bali udah diumumkan.

Ini contoh-contoh kalau saya boleh sebut nama hari ini, meskipun bisa jadi dalam perkembangan itu nama lain bisa muncul kita enggak memungkiri ya. Tapi kalau saya suruh mendorong nama-nama dari PDI Perjuangan itu begitu.