Ketua IDI Adib Khumaidi, Mengurai 'Benang Kusut' Ketimpangan Distribusi Dokter Spesialis di Indonesia

Tapi yang jelas, identifikasi roadmap per wilayah dari assessment data yang ada saat ini, jumlah dokter spesialis dan kebutuhannya itu harus dibuat dalam wilayah masing-masing dengan dasar juga kelompok prioritas. Apakah di setiap wilayah itu sama mempunyai skala prioritas untuk dokter spesialis. Yang paham kondisi itu kan teman-teman di daerah.

Itu yang harus kita dorong, sehingga pada saat nanti kita butuh jumlah dokter spesialis tertentu maka produksi ini akan disesuaikan dengan wilayah masing-masing.

Tantangannya terkait juga tentang kebijakan dokter untuk bekerja di daerah yang belum mendapatkan partisipasi dari pemerintah daerah yang lebih baik. Artinya ada beberapa data yang kita dapatkan, problem di daerah itu ada faktor infrastruktur, ada faktor keterbatasan juga dengan alat kesehatannya, yang ketiga problem tentang jenjang karir. Keempat hubungan insentif.

Keempat hal itu tidak bisa dipisahkan. Sehingga saat kita ingin mendorong distribusi ke daerah. Untuk memenuhi keempat hal ini tentu bukan hanya dari pusat saja, daerah juga harus dilibatkan. Jadi bicara distribusi harus juga melibatkan daerah, itu sudah ada di undang-undang pemerintah daerah nomor 23 tahun 2014. Jangan sampai nanti over supply dan tidak terdistribusi dengan baik.

Kemudian dari sisi jumlah tadi kalau kita sudah punya assessment data maka harus bisa jadi satu dasar. Misalnya di wilayah Jawa atau DKI Jakarta sebenarnya sudah cukup dokter spesialis sehingga itu bisa jadi satu dasar oleh pemerintah daerah untuk menyatakan bahwa kebutuhan dokter dan dokter spesialis di wilayah tersebut sudah tutup. Sehingga kita bisa lakukan moratorium karena ada datanya. Kalau sudah ada moratorium itu dokter-dokter yang baru lulus nanti akan masuk ke daerah yang lebih membutuhkan.

Lantas, moratorium menjadi PR siapa?

Ya, sebetulnya Kemenkes dan pemerintah daerah. Jadi bicara analisa kebutuhan dokter spesialis per wilayah.

Kalau bicara produksi kualitas Fakultas Kedokteran (FK) di Indonesia seperti apa?

Kalau bicara kualitas FK itu kewenangannya ada di Kementerian Pendidikan. Kalau sekarang sudah agak unggul, dan saya mungkin tidak terlalu detail karena tidak terlalu paham, yang lebih paham institusi pendidikan kedokterannya. Tapi yang jelas kualitas daripada fakultas kedokteran sekarang, dengan 95 fakultas kedokteran, tentunya akan berbeda.

Baca Juga: Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Judha Nugraha: Jangan Hanya Menangani Kasus, Tapi Bagaimana Kita Melakukan Pencegahan

Tapi memang didorong untuk semuanya masuk ke dalam akreditasi unggul. Karena kalau dulu ada istilah (akreditasi) C, B, atau A. Sekarang pakai bahasa akreditasi unggul atau belum terakreditasi. Tapi yang jelas kualitas daripada fakultas kedokteran ini yang menjadi tanggung jawab dari asosiasi institusi pendidikan kedokteran bersama kementerian pendidikan untuk menjaga kualitas.