Infografis
Iya, tertekan begitu. (Ada stigma OPM) Iya waktu itu.
Pelepasan lahan 100 hektar (waktu itu) dibayar berapa?
(Dibayar) Rp 15 juta waktu itu. Waktu itu habis dibayar, tidak dikelola. Ditinggal saja begitu, sampai 20 tahun lebih. Patok itu waktu surveinya tahun 1980-an.
Di hutan adat itu ada apa saja?
Kalau di hutan itu babi hutan, mambruk, maleo hutan, kakaktua putih, nuri. (Ada) Kayu besi, matoa, kayu bawang, kayu abram, kayu semua ada. Kita mau ke pantai lewat hutan itu. Kita semua berkebun di sana, mencari di sana.
![Kami saat berjalan menuju hutan adat Abrauw, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Rabu (2/3/2022). [Jubi/Theo Kelen]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/04/04/10361-hutan-adat-abrauw-biak-papua-6.jpg)
Bagaimana marga/suku lain ada di sini?
Jadi orangtua kita kasih tempat untuk mereka (marga pendatang dan penduduk dari pulau seberang). Tanpa ada ganti rugi, tidak ada ganti rugi. Kita semua punya tanaman habis, buat tempat penduduk. Semua suku Makassar, Buton, Batak, ada semua disini.
Jadi di hutan itu tempat berkebun, dan pantai tempat mencari ikan. Tapi karena tsunami, jadi tempat pemukiman (sebagiannya Kampung Warbon). Makin hari berkembang ke sana (ke hutan), bangun rumah. Jadi tidak lama lagi anak-anak semua pindah ke sana (mereka tumbuh dan akan membangun rumah ke sana).
Tanggapannya tentang LAPAN bagaimana? Apakan bermanfaat bagi masyarakat?
Kalau saya tidak, saya tidak berpikir bagian itu. Saya berpikir saya punya tanah, saya punya anak-anak ini. Saya tidak bisa. Kalau dorang mau bangun, bangun di tempat lain. Kalau saya punya tanah, saya tidak mau dibangun. Karena ini akan habis, saya punya generasi bagaimana? Jadi saya minta tolong itu. Jangan, saya tidak mau.
Baca Juga: Koalisi Sipil Desak Pemerintah dan DPR Batalkan Pembentukan 3 Provinsi Baru di Papua
Sudah pernah berbicara dengan pemerintah?
