Infografis
Suara.com - Permintaan listrik pasti akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Apalagi elektrifikasi kendaraan merupakan tren dunia saat ini. Kementerian Perindustrian sendiri telah menegaskan tidak akan menunda persiapan elektrifikasi di Indonesia.
Listrik di Indonesia saat ini sebagian besar masih dihasilkan pembangkit berbahan bakar batu bara. Hingga Mei 2020, 63,92% energi primer untuk memproduksi listrik nasional adalah batu bara.
Masalahnya, sumber energi batu bara pasti akan habis tak sampai 50 tahun lagi. Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) menjadi keniscayaan guna mengurangi ketergantungan pada fossil fuel.
Pemerintah sendiri sudah berkomitmen untuk memangkas ketergantungan sektor kelistrikan nasional pada energi fosil. Seperti termaktub dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN), pemerintah menargetkan bauran energi nasional 23% bersumber dari EBT pada tahun 2025, dan akan terus ditingkatkan menjadi 31% pada 2050.
Baca Juga: Ambisi Elon Musk di Jerman: Tesla Gigafactory Sampai Produksi Vaksin Corona
Indonesia sebenarnya kaya sumber energi baru terbarukan, seperti angin, matahari, air, panas bumi, arus laut, dan yang lain. Sayangnya hingga hari ini, sumber daya yang berlimpah ini seperti terabaikan. Apa sebenarnya hambatan pengembangan EBT di Indonesia?
Berikut wawancara eksklusif Rin Hindryati, kontributor Suara.com, dengan pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, baru-baru ini:
Seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, hari ini kita mau diskusi soal energi baru terbarukan (EBT). Sepengamatan Mas Fabby, seberapa antusias pemerintah mengembangkan EBT ini?
Kalau dibilang antusias mungkin agak sulit menilai ya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Kebijakan Energi Nasional tahun 2014, pemerintah memiliki target energi terbarukan dalam bauran energi primer tahun 2025 itu mencapai 23%.
Bauran energi itu mencakup energi terbarukan untuk pembangkitan tenaga listrik dan juga energi terbarukan untuk bahan bakar cair yang sebagian besar dipakai untuk sektor transportasi.
Baca Juga: Dukung Percepatan, PLN Uji Coba Baterai Penukar Kendaraan Listrik
Jadi, ada targetnya. Dan kalau kita lihat juga target di PP 79 yang diturunkan ke dalam target RPNJM (Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah) 2020-2024, kalau dilihat dari dokumen kebijakan, perencanaan, itu sudah ada. Kalau kita dibilang ambisius, cukup ambisius mungkin. Dibandingkan dengan target sebelumnya yang kurang daripada itu.
Pertanyaanya adalah: apakah dengan kemudian punya target, target itu direalisasikan atau tidak. Nah, itu lain lagi.
Ini menjadi pertanyaan saya berikutnya. Pengembangkan EBT ini kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari, artinya harus dilakukan karena fossil fuel akan ditinggalkan karena ketersediaannya terbatas. Kita kan sebetulnya berkelimpahan sumber-sumber itu, mulai dari matahari, air, biomassa. Tapi kok progresnya tidak terlalu besar? Nah, persoalannya ada di mana ya?
Ya, kalau kita bilang sumber daya energi terbarukan di Indonesia cukup besar memang, dan Indonesia itu lengkap ya sumber energi terbarukannya, ada matahari, angin walaupun sedikit ada, panas bumi kita yang terbesar, kemudian air kita juga punya, biomassa ya.. kita luas lahannya cukup besar.
Dan kemudian teknologi yang belum berkembang tapi ada potensinya itu gelombang. Kita kan juga punya laut dan pantai yang cukup panjang. Jadi potensinya besar.
Nah, tadi disampaikan dalam perkembangannya lambat. Memang tidak semudah itu. Kalau kita lihat perkembangan yang sampai dengan 2020 ini saja, menurut klaim pemerintah untuk energi terbarukan di pembangkitan listrik itu mencapai kira-kira 13%; naik sedikit dibandingkan tahun lalu yang 12%. Naiknya kira-kira 1,5% karena sekarang hampir 13% lebih.
Nah, kalau untuk yang bahan bakar cair, kan kita ketahui bahwa sejak 2017 pemerintah memang mendorong pemanfaatan biofuel atau bahan bakar nabati yang berasal dari CPO khususnya untuk biodiesel.
Kemudian sekarang wacananya Indonesia akan mengembangkan biofuel 100% yang juga berbasis CPO, tapi persentasenya sekarang untuk bahan bakar cair, saya gak hafal. Paling tidak sekarang itu dengan biofuel, kan kita dengan B-20, targetnya sekitar paling tidak 10% dari kebutuhan bahan bakar cair kita.
Setiap tahun itu bisa terpenuhi dengan biofuel. Tapi memang perkembangannya lamban. Jadi secara energi bauran, energi primernya saat ini masih pada kisaran 9%. Itu kira-kira kalau menurut data pemerintah.
Tadi Mas Fabby katakan energi baru terbarukan untuk pembangkitan listrik sudah 13%. Itu dari mana saja?
Sebagian besar... kalau mau angka detilnya bisa ke website IESR. Bisa download. Ada beberapa laporan kami soal status EBT.
Tapi mayoritas masih dari sumber energi matahari?
Tidak. Kita kalau pembangkit listrik itu justru terbesar dari air dan panas bumi. Air itu mencapai, kalau saya tidak keliru, 5500 megawatt. Panas bumi sekarang 2200 megawatt. Jadi, air, panas bumi, itu yang terbesar. Angin, surya, itu justru masih kecil. Surya itu baru 150-an megawatt. Lalu ada bioenergy, biomassa 188 megawatt. Ya, yang gede itu memang panas bumi dan pembangkit listrik tenaga air. Besar dan skala besar.
Sekarang kita lihat energi listrik dari biomassa. Selain dari cangkang sawit, kan bisa dari pelet kayu ya?
Kalau kita bicara biomassa, itu sumbernya kan banyak. Satu, dari limbah pertanian. Sumber biomassa terbesar di Indonesia itu dari limbah pertanian. Yang kedua, tentunya dari tanaman energi (energy crops) yang kemudian bisa diolah menjadi pelet; pelet kayu atau wood pellet. Lalu kemudian dari sampah. Sampah organik itu juga dikategorikan sebagai limbah biomassa. Lalu kemudian yang biomassa itu, ya dari minyak nabati, yang kalau sekarang kan banyak dari minyak sawit. Itu sumber-sumber energi biomassa yang ada di Indonesia.
Kemarin saya bicara selintas dengan narasumber di Kalimantan. Dia bilang Sumitomo sudah membuat perjanjian dengan pengusaha lokal yang memiliki ribuan hektar lahan, agar lahannya ditanami kayu Kaliandra, lalu dipanen dan dikirimkan peletnya ke Jepang. Itu bagaimana?
Ya, gini, ini kan soalnya demand and supply. Jadi memang di Jepang itu kebutuhan untuk biomassanya tinggi. Jepang itu menggunakan biomassa untuk pembangkit listriknya.
Jadi mereka di sana juga ada penggunaan biomassa untuk dicampur dengan pembangkit listrik tenaga uapnya, dalam rangka menurunkan emisi gas rumah kaca. Lalu untuk kegiatan lain juga. Jadi pasar atau permintaan biomassa dari Jepang sendiri cukup tinggi.
Karena Jepang itu kebutuhan energinya besar, tapi dia kan bukan negara produsen. Dia gak punya... produksi energi dalam negerinya sangat minimum. Lahan kan juga gak sebesar Indonesia. Jadi Indonesia itu salah satu pemasok. Nah, yang dipasok dari Indonesia, yang dikespor ke sana itu adalah wood pellet ataupun limbah dari buah kelapa sawit; palm kernel atau cangkang sawit. Itu yang banyak diekspor ke Jepang, karena memang permintaan di Jepangnya tinggi.
Nah, sekarang apakah di Indonesia bisa apa tidak? Bisa, kalau itu mau dikembangkan. Pertanyaannya kan lebih kepada, apakah... nah ini kalau biomassa sudah jadi komoditas semuanya ditentukan oleh harga.
Saya gak tahu persis berapa harga ekspor ke Jepang atau harga belinya di Jepang. Tapi pertanyaannya, kalau kita mau pakai di dalam negeri, berarti harganya harus dong sama ketika kita... paling tidak kalau dari sisi penjualnya atau produsennya ingin menjual dengan harga yang sama seperti mereka ekspor. Kalau tidak, ya tentunya mereka tidak mau menjual. Ini jadi persoalan juga, karena kalau kita menjual dengan harga besar, nah ada implikasi terhadap biaya energi yang diproduksi. Karena bahan bakunya sudah mahal, ya energinya harus disesuaikan. Artinya, kembali ke daya beli masyarakat, bisa atau tidak. Jadi gak semudah kita...
Makanya saya selalu katakan, kita punya sumber daya, tapi tidak semudah (itu) sumber daya itu bisa dimanfaatkan. Karena begitu sudah menjadi bahan baku masuk ke pasar, ada yang namanya harga keekonomian. Harga keekonomian, ya, berapa biaya produksinya. Kemudian harga di pasarnya dipengaruhi oleh kondisi demand and supply. Begitu permintaannya tinggi, ya, harga pasokannya tadi mengikuti permintaan. Harganya pasti naik.
Sementara, kita tahu biomassa ini kan ya juga bergantung kepada berbagai situasi. Kita gak bisa ujug-ujug memenuhi kebutuhan atau permintaan pasar kan. Kita nanam pohon, misalnya Kaliandra, ya, ditanam butuh waktu 3-4 tahun sampai kemudian bisa berproduksi. Itu kira-kira.
Memang memproduksi listrik dari sumber energi biomassa, memiliki rantai yang panjang. Apakah pemerintah perlu memberi insentif supaya bisa lebih berkembang? Karena sumbernya kan berlimpah.
Maksudnya insentif apa tuh?
Misalnya dari sisi investasi, karena ini pasti investasinya besar.
Ini investasi di pembangkitnya?
Iya, semacam insentif untuk menarik minat perusahaan swasta atau independent power plant (IPP). Kalau IPP batu bara kan, ada jaminan listriknya dibeli PLN dengan harga sesuai pasar.
Ya, teknologi biomassa sebenarnya mirip dengan teknologi pembangkit thermal yang lain, karena pada dasarnya itu mengubah biomassa menjadi panas, panasnya menghasilkan uap, dan uapnya menggerakkan turbin.
Jadi kalau secara teknologi, itu teknologi bergantung apakah pembangkit listrik tenaga biomassa menggunakan wood pellet atau bahan bakar padat, atau cair. Tapi teknologinya cukup banyak yang sudah mature.
Sekarang tinggal pertanyaannya: butuh nggak pemerintah memberikan insentif? Yang menjadi pertanyaannya, mengapa harus diberikan insentif? Investasinya saya kira tidak terlalu mahal kalau untuk pembangkit listrik tenaga biomassa. Walaupun tetap mungkin saja bisa diberikan insentif dalam kasus tertentu, tetapi itu selama ini belum jadi arah, belum jadi target utama ya. Dan kalau misalnya kita bilang memberikan insentif pada sebuah teknologi, kan jadi pilihannya apakah memang teknologi itu secara ekonomis, secara --kalau kita bicara power system-- apakah secara power system dia lebih bisa memberikan hasil yang optimal atau tidak, dibandingkan dengan teknologi yang lain?
Jadi kalau sudah masuk insentif itu, pertimbangannya saya kira tidak serta-merta --sekali lagi-- pendekatannya: punya sumber daya kemudian mau dipakai, lalu beri insentif. Ya, tidak semua saya kira semudah itu.
Sebenarnya yang perlu didorong adalah satu kondisi yang memungkinkan orang berinvestasi. Investasinya kalau memang ada yang merasa cocok atau bisa untuk mengembangkan biomassa, ya dia masuk ke situ. Karena biomassa itu kalau saya investasi pembangkit, kan harus dipastikan itu jaminan feedstock. Semua pembangkit itu butuh jaminan bahan baku energi.
Mau batu bara, mau biomassa, semua harus ada jaminan feedstock. Kalau untuk batu bara, sudah ada di sana, tinggal ditambang saja, atau, kita beli di tempat lain.
Nah, kalau biomassa kan itu tadi, dia harus ditanam, ada urusannya dengan lahan. Dan kalau usia pembangkit 30 tahun, ya, kita harus memastikan feedstock itu bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar kita selama periode ekonomis dari pembangkit itu.
Nah di sini yang kemudian ada unsur-unsur risiko. Apalagi berhubungan dengan lahan. Pertanyaannya: apakah saya ingin memasok sendiri atau saya membeli feedstock-nya dari tempat lain?
Kalau membeli dari tempat lain, dari kebun rakyat misalnya, bisa gak kita menjamin kebun rakyat memasok selama 30 tahun dengan harga yang bisa diprediksi? Jadi risikonya berbeda sekali dengan batu bara. Memang kalau mau dibilang, dan selama ini tantangan pembangkit-pembangkit biomassa itu ya di sustainability, atau keberlanjutan dari feedstock-nya itu.
Jadi nampaknya energi biomassa untuk listrik itu tidak dapat berdiri sendiri ya? Artinya tidak bisa diandalkan 100%. Kalau demikian, berarti (apakah) mungkin lebih feasible jika mengelola energi dari sumber biomassa sampah organik, seperti pembangkit listrik di TPA-TPA?
Ya, feasible dalam arti apa. Nah, untuk PLT (Pembangkit Listrik Tenaga) sampah itu biaya investasinya mahal. Jadi ini memang berbeda ya. Orang melihat sampah seakan-akan sampah itu gak ada nilainya. Begitu ada mesin untuk memproses itu, itu jadi ada nilainya. Dan kita harus tahu investasi pembangkit listrik tenaga sampah itu tinggi. Sehingga kalau kita lihat, ada rencana pemerintah atau sudah ada Perpres-nya untuk pengembangan PLT sampah di 12 kota, kalau saya tidak salah, antara lain di Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan lain-lain.
[Catatan: Peraturan Presiden (Perpres) 35/2018 mengatur percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Ada 12 lokasi pengembangan PLTSa, yakni Kota Palembang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Solo, Kota Surabaya, Kota Denpasar, Kota Makassar, Kota Manado dan Provinsi DKI Jakarta.]
Yang sudah mulai dijalankan, kita lihat di situ harga listrik dari PLT sampah itu cukup besar. Kemudian ada subsidi dalam bentuk tipping fee dari pemerintah pusat. Jadi pengembangan PLT sampah itu tidak murah. Memang kalau sampah dijadikan energi listrik, ya, mahal juga sebenarnya.
Kalau tidak salah, sudah ada PLT sampah yang beroperasi itu di Benowo, Kota Surabaya. Kapasitasnya kalau tidak keliru 12 megawatt. Dia mengolah sampah sampai dengan 12.000 ton per hari. Yang 9 megawatt dijual ke PLN, yang 3 megawatt dipakai sendiri.
Jadi itu sudah ada. Sedang direncanakan (juga) dibangun di TPS Sunter yang ada di Jakarta Utara, lalu kemudian di Solo juga ada rencana untuk dibangun. Sudah ada beberapa tempat di Indonesia yang rencana dibangun. Tapi PLT sampah itu mahal, dan kalau tidak ada subsidi, gak bakal kejadian itu. Barang itu gak bakal ada. Jadi kembali, bukan berarti murah. Sampahnya tidak beli, tapi ada biaya untuk mengumpulkan sampah. Biaya pengumpulan sampahnya yang mahal.
Artinya sudah ada model yang berjalan di Surabaya. Kalau model itu di copy-paste saja ke daerah lain, gimana? Kalaupun di sana ditemukan kendala berbiaya mahal, kan bisa dicarikan jalan keluarnya bagaimana mengatasi tantangan tersebut?
Iya, kalau secara teknologinya itu bisa di-copy. Yang tidak bisa di-copy kan kemampuan fiskal daerah untuk membayar tipping fee seperti itu misalnya. Jadi saya katakan tadi, Perpres pembangunan PLT sampah di 12 kota itu, itu melibatkan subsidi dari pemerintah pusat.
Nah, yang harus diingat, gak semua kota punya kapasitas fiskal memberikan subsidi untuk teknologi. Jadi gak semudah kita bilang: oh, teknologinya ada dan banyak sumber bahan bakunya.
Teknologinya ada dan cukup banyak diterapkan tidak hanya di Indonesia. Di luar ngeri juga sudah, dan di kita masih kecil-kecil.
Tapi yang menjadi persoalan itu keekonomian dan kapasitas fiskal daerah untuk bisa membayar biaya dari teknologi itu. Dan harus diingat, karena itu kemudian diubah menjadi listrik, listriknya pun dibeli dengan harga yang cukup tinggi dibandingkan dengan teknologi yang lain.
Dan ini juga menjadi pertanyaan: kalau semua pembangkit listrik tenaga sampah diolah menjadi itu, apakah kemudian kalau PLN membeli dengan harga listrik lebih mahal, PLN mau mendanai? Mau menanggung biaya listrik yang lebih mahal itu kalau tidak ada subsidi misalnya dari pemerintah?
Jadi, cukup kompleks sebenarnya urusan PLT sampah ini. Nah, yang sekarang coba dilakukan itu adalah membuat bahan bakar dari sampah kota RDF (Refuse-derived Fuel, teknik mengubah sampah menjadi bahan bakar --Red).
[Catatan: RDF merupakan teknologi pengolahan sampah melalui proses homogenizers menjadi ukuran yang lebih kecil. Hasilnya sebagai sumber energi terbarukan dalam proses pembakaran, sebagai pengganti batu bara.]
Jadi dibuat lebih padat sampahnya, kemudian dia menjadi bahan bakar untuk dicampurkan dengan batu bara di pembangkit tenaga uap. Sudah ada beberapa pembangkit listrik tenaga uap milik PLN yang menggunakan co-firing ini. Jadi 3-5% dari sampah RDF ini yang dicampurkan sebagai bahan bakar mensubstitusi batubara. Itu juga sekarang sudah dilakukan.
Jadi RDF ini di-mixed dengan batu bara untuk memproduksi listrik?
Iya, betul.
Kembali ke sumber energi biomassa, apakah bisa biomassa ini dikelola secara regional? Artinya, di daerah tertentu yang banyak sumber tertentu digunakan untuk daerah itu saja, misalnya Kalimantan dengan wood pellet, Sumatera dengan cangkang sawit, dan sebagainya.
Ya, gini, kalau bicara sekarang kan berarti yang dimaksudkan adalah pasokan bahan baku biomassa. Yang sekarang sudah mulai dikembangkan itu adalah wood pellet yang dari tanaman energi. Tanaman keras dibuat pelet, dan itu bahkan PLN juga sudah mulai uji coba dengan teknologi co-firing. Artinya dicampur, limbah tadi, baik sampah maupun wood pellet 1-5%, dengan batubara.
Ada beberapa lokasi. Nah, yang perlu menjadi perhatian adalah, ini kan bahan bakar padat. Bahan bakar padat itu berarti dia harus diproduksi di satu tempat tertentu, kemudian dibawa ke pembangkit listrik yang membutuhkan bahan baku itu. Di sini ada biaya baru. Biayanya selain untuk produksinya sendiri, misalnya pelet atau RDF, ada teknologinya sendiri untuk memproduksi.
Ada tanamannya, ada teknologi untuk memproduksi peletnya, kemudian masih harus diangkut ke lokasi di mana bahan baku itu akan dipakai. Nah, semakin jauh jarak antara tempat produksi dengan pembangkit listrik, maka biaya angkut menjadi lebih mahal. Itu juga harus menjadi perhatian. Jadi bukan sekadar bilang, "Oh, ini nanam di Kalimantan, ini nanam di Sumatera, nanam di Sulawesi." Nggak bisa begitu.
Pertanyaannya: ada gak kebutuhan pembangkit listrik di daerah itu yang cocok untuk jenis biomassa yang ada di daerah tersebut?
Sebagai contoh, kalau jenis pembangkitnya --ini kita bicara PLTU ya-- misalnya kalau pembangkitnya jenis full furnace coal atau jenis CSB (coal solubilizing bacteria) atau jenis toker, itu kebutuhan biomassanya juga berbeda-beda. Nah, tentunya suplai bahan bakunya juga disesuaikan. Ada PLTU jenis tertentu yang cocoknya memang pakai RDF, tapi ada yang bisa 100% biomassa.
Nah, ini tergantung ketersediaan bahan baku dan juga jarak. Itu akan mempengaruhi harga bahan baku. Dan kita bicara nih pembangkit listrik, berarti harus dihitung biaya produksinya, kemudian jenis pembangkitnya. Jadi ini tidak serta-merta, seperti tadi dikatakan, "Oh, ada di Kalimantan, Sumatera." Ya, siapa yang menggunakan, seberapa besar itu dibutuhkan, berapa jaraknya.
Ada di Sumetara pun, katakan kalau dia ada di Lampung, tapi kebutuhan pembangkitnya ada di Sumatera Utara atau di Aceh, kalau jaraknya sekian jauh, apakah ekonomis?
Memang itu masalah ya. Ketersediaan bahan baku biomassa yang banyak biasanya ada di daerah-daerah yang justru kebutuhan listriknya tidak setinggi di tempat lain.
Ya, artinya apa pun itu, keekonomian menjadi pertimbangan untuk semua jenis biomassa. Keekonomian itu mencakup harga dari feedstock biomassanya.
Kalau komitmen PLN untuk membeli listrik dari sumber energi baru terbarukan, apakah cukup tinggi? Artinya, PLN kan harus membeli listrik lebih mahal ketimbang dari sumber batu bara.
PLN untuk pembangkit biomassa saat ini sudah ada hampir mungkin 200 megawatt ya. Bermacam-macam jenisnya.
Ya, harus dilihat PLN itu tentunya kalau ada yang mau menjual sepanjang keekonomiannya masuk, saya rasa sih PLN juga akan membeli. Kecuali yang ditugaskan oleh pemerintah seperti PLT sampah tadi. Kan dia ditugaskan oleh pemerintah lewat Perpres, sehingga mau gak mau harus dilakukan, walaupun belinya lebih mahal.
Tapi untuk yang gak ditugaskan, PLN kan akan menyesuaikan tentunya. Sebagai perusahaan listrik, dia akan menyesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan listrik di daerah yang dia layani. Lalu yang kedua, juga berkaitan dengan harga. Kalau harga listriknya yang dijual terlalu mahal, tentunya akan menaikkan biaya produksi listriknya PLN. Harga pokok produksi listriknya PLN itu akan naik.
Nah, implikasinya adalah kalau tarif listrik tidak disesuaikan, maka pemerintah harus mensubsisi. Sekarang, mau gak pemerintah mensubsidi? Itu kan yang selalu jadi bahasan setiap tahun. Jadi kalau dari sisi PLN, kalau dia membeli sesuatu terlalu mahal, sementara dia gak bisa menjual dengan harga yang sama, ya, saya bisa pastikan PLN juga enggan.
Nah, itu yang terjadi selama ini, kecuali ada mekanisme subsidi. Sehingga memang menjadi tantangan juga bagi pengembangan energi terbarukan untuk bisa membangkitkan listrik dengan harga yang terjangkau. Atau kalau belum bisa, kalau pemerintah punya komitmen untuk meningkatkan energi terbarukan tadi, maka bagaimana memberikan insentif sehingga biayanya bisa turun, sehingga PLN sebagai pembeli, dia tidak harus menanggung kerugian beban dengan adanya biaya atau harga produksi listrik yang lebih tinggi.
Kemarin ada tayangan menarik di CNBC tentang usaha pertanian modern greenhouse yang membeli listrik dari perusahaan listrik swasta yang memproduksi listrik dari geothermal. Kalau model seperti ini, apakah sudah ada di Indonesia? Artinya, listrik dijual ke perusahaan, bukan (ke) masyarakat umum yang daya belinya rendah.
Saya nggak paham yang dimaksud. Jadi, geothermal dibeli oleh siapa?
Jadi ada perusahaan agribisnis modern di Belanda, greenhouse, mereka membeli listrik dari perusahaan swasta. Karena kebutuhan panas dan listrik untuk pendinginan itu besar sekali.
Oh, kalau dia dari panas bumi untuk greenhouse, belum tentu dia beli listrik. Bisa jadi yang dibeli adalah uap panasnya. Karena untuk panas bumi atau geothermal itu bisa pemanfatan langsung berupa panasnya tadi, dan panas itu memang bisa dipakai untuk seperti pertanian. Uap panasnya; jadi bukan listriknya.
Nah, untuk pemanfaatan langsung dari uap panas bumi, itu sudah banyak dilakukan di Indonesia; dan memang secara dasarnya panas bumi juga memungkinkan itu dilakukan. Dan itu bisa dijual oleh pengembang panas bumi. Tapi bukan listrik, melainkan panasnya. Jadi direct use panasnya.
Jadi kalau kasus yang tadi dibilang greenhouse tanaman, saya duga bukan listrik yang dibeli, tapi panasnya.
Menurut tayangan itu, dia mengubah geothermal menjadi listrik, juga untuk menghidupkan AC.
Saya gak tahu... Kalau saya nonton, mungkin saya bisa ngerti konteksnya.
Kalau geothermal di kita, sudah lumayan banyak kan yang diubah menjadi listrik?
Totalnya tadi saya katakan hampir 2.200 megawatt yang sudah terpasang. Entry-nya mencapai 29.000 megawatt. Jadi, banyak, tapi yang baru termanfaatkan kurang dari 10%.
Kalau sumber EBT yang lain, bagaimana pemanfaatannya? Seperti surya misalnya. Di AS katanya sedang booming pemanfaatan tenaga surya di rumah-rumah. Pemerintah bahkan mendorong warga untuk off grid, jadi tidak masuk jaringan tapi menjadi pembangkit sendiri. Untuk itu mereka diberi insentif seperti keringanan pajak dan sebagainya. Bagaimana di Indonesia?
Ya, tidak hanya di Amerika, di banyak negara termasuk di Indonesia pun pemakaian listrik tenaga surya sudah ada. Baik skala kecil yang skala rumahan, maupun yang skala besar. Memang di Indonesia relatif tertinggal dibanding negara lain. Tadi saya katakan, kita hanya kalo gak salah yang tersambung 450-an megawatt. Ya, mungkin totalnya kita tak kurang dari 200 megawatt. Tapi (itu) sudah dipakai juga di Indonesia.
Rumah saya juga pakai pembangkit listrik tenaga surya, tetapi tidak 100% listrik saya dari surya. Saya hanya menggunakan 30% listrik saya dari surya. Sisanya saya masih menggunakan listrik dari PLN. Tetapi di Indonesia sudah ada peraturan PLN untuk memasang pembangkit listrik tenaga surya dengan menggunakan skema net metering.
Jadi, pelanggan PLN bisa memproduksi listrik dari pembangkit listrik tenaga surya, yang kemudian dijual ke PLN dengan skema net metering. Kemudian pada saat kita butuh listrik, ya kita beli dari PLN. Nanti dengan meter itu bisa dihitung selisih antara kita jual dan kita beli.
Di Indonesia sudah ada, sudah cukup lama. Ya, walaupun peraturan menteri ini baru keluar 2018, tapi potensi energi surya di Indonesia cukup besar. Kalau hitung-hitungan kami, potensinya itu... Jadi kami pernah menghitung, kalau misalnya seluruh rumah di Indonesia pakai pembangkit listrik tenaga surya di atapnya saja dengan menggunakan data, artinya tidak seluruh luasan atap tapi atap yang memungkinkan dipasang panel surya, itu potensinya mencapai 655 gigawatt. Itu besar.
Nah, jadi potensinya besar. Salah satu kendala kalau buat sebagian besar pelanggan PLN saat ini, atau rumah di Indonesia, untuk memasang itu karena biaya investasi awalnya tinggi. Tetapi teknologinya sendiri sudah cukup maju. Tambah murah, tapi memang initial capital cost-nya mahal. Buat rata-rata penghasilan orang Indonesia, ya cukup tinggi.
Tapi untuk jangka panjang, bayar listriknya jadi lebih murah?
Ya, kalau kita menghitung usianya 25 tahun, lifetime-nya 25-30 tahun kita bisa dapat 'listrik gratis'. Ya, hitung-hitungannya murah.
Ya, tapi kan kembali, 25 tahun itu kan manfaat yang didapat. Tapi kalau saya mau pasang, saya harus keluar (uang). Sebagai contoh, rata-rata sekarang untuk 1 KWP (kilowatt-peak) itu kebutuhan investasinya Rp 15 juta - Rp 18 juta. Di Indonesia 1 KWP itu dalam sehari menghasilkan listrik kira-kira 3,5 sampai 4 kwh (kilowatt hour). Kalau sekarang kebutuhan listrik di rumah kita sehari 4 kwh, ya 1 KWP cukup. Tapi kalau lebih dari itu, ya harus lebih besar.
Jadi rata-rata kalau rumah di perkotaan yang konsumsi listrik per harinya antara 10 sampai 15 kwh, ya paling tidak dia harus pasang sekitar 3 - 5 KWP, artinya nilai investasinya itu sampai 50 – 80 juta rupiah untuk sekali pasang.
Ya (pertanyaannya), mau atau tidak orang mengeluarkan 50 - 80 juta rupiah di depan untuk pasang teknologi ini? Begitu kan, pilihannya.
Kalau Mas Fabby sendiri melihat masa depan pengembangan sumber energi baru terbarukan, bagaimana? Apakah target bauran 23% pada 2024 bisa tercapai?
Ya, kalau kita lihat dari, pertama, sumber daya energi terbarukan kan banyak di Indonesia. Kedua, teknologinya semakin kompetitif. Ketiga, saya kira masyarakat kita juga semakin... terhadap dampak lingkungan dari penggunaan energi, sehingga ada kebutuhan untuk berpindah dari energi kotor ke energi bersih, dari energi fosil ke energi terbarukan. Itu kan sudah muncul.
Dan tentunya dari sisi kemampuan dan daya beli, kan Indonesia ini tumbuh. Kita sudah menjadi negara middle income country sekarang. Tadinya low-middle, sekarang sudah menjadi middle-income country, artinya pendapatan masyarakatnya juga kan naik.
Kemudian ada faktor internasional, seperti ancaman perubahan iklim dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat semua faktor-faktor itu, energi terbarukan dapat dikembangkan sebesar-besarnya, baik itu dilakukan oleh PLN atau kita sebagai pengguna energi yang memprioritaskan menggunakan energi terbarukan.
Kalau kita melihat berbagai aspek itu, saya kok positif. Saya cenderung optimis (EBT) akan berkembang di Indonesia. Pertanyaannya adalah: seberapa cepat dia akan berkembang? Ini yang susah dijawab, karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi.
Tapi, belajar dari pengalaman negara lain, keberhasilan pengembangan energi terbarukan itu sangat bergantung juga dari kebijakan pemerintah. Bagaimana pemerintah memprioritaskan, memberikan stimulus, insentif, memberikan dukungan dan sebagainya.
Jadi saya kira ke depan, ini masih diperlukan dukungan pemerintah untuk mendorong, misalnya (soal) investasi energi terbarukan di Indonesia. Kalau kita masyarakatnya banyak, kebutuhan energinya tumbuh, ya energi terbarukan harus juga dikembangkan. Tidak hanya kecil, tapi juga skala besar.
Dan ini investasi besar, risiko besar. Tentunya investor akan melihat faktor-faktor yang menurunkan risiko tersebut.
Nah, kalau buat individu seperti kita, ya, tentunya edukasi. Contoh untuk yang PLTS atap. Itu mungkin kalau kita punya insentif untuk memberikan pinjaman bunga ringan kepada mereka yang pengen punya PLTS, bisa mengajukan aplikasi (pinjaman) ke bank. Ya, mungkin itu bisa menstimulus.
Jadi kami pernah melakukan market survey, (itu) potensi pasarnya besar. Kendalanya itu up front investment-nya, yang sebagian besar rumah tangga agak keberatan. Tapi kalau mereka misalnya bisa mendapat pinjaman lunak atau bisa mencicil dengan cukup panjang, masyarakat mau. Nah, ini hal-hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Kalau memanfaatkan sampah di perumahan untuk digunakan sendiri skala kecil, feasible (atau) tidak diterapkan di Indonesia?
Saya tidak tahu aplikasi untuk teknologi pembangkit sampah skala kecil. Kalau pemilahan sampahnya itu kan sederhana dan saya kira tidak terlalu mahal. Tapi kalau sudah diubah menjadi energi listrik untuk yang skala kecil biomassa, saya nggak punya pengetahuan di situ. Jadi saya gak bisa menjawab apakah itu feasible atau tidak.
Yang pasti kebutuhan listrik kita akan terus bertambah, apalagi ada tren beralih ke kendaraan listrik. Kalau hanya mengandalkan fossil fuel, kan sumbernya terbatas dan akan habis.
Sekarang kan tren dunia itu mengarah ke elektrifikasi, termasuk tadi ada dibilang kendaraan listrik. Nah, teknologinya sendiri saya kira sudah masuk ke Indonesia, tetapi perlu waktu sampai kemudian teknologi ini mendominasi atau bisa menggantikan kendaraan internal combustion engine atau kendaraan konvensional yang sekarang banyak di jalan raya.
Kalau kami melihat dengan perkembangan saat ini, masih cukup lama ya, sampai kemudian mobil listrik atau kendaraan listrik jadi mainstream di sektor transportasi Indonesia. Dan memang ketika dia sudah mulai populasinya banyak dan menjadi mainstream, kebutuhan listriknya akan bertambah.
Tetapi itu kan tidak sekonyong-konyong. Butuh waktu. Artinya, kita masih punya waktu untuk menyiapkan infrastruktur yang bisa mendukung penetrasi kendaraan listrik, termasuk kesiapan pasokan listriknya.
Yang tadi saya katakan dari sisi sumber daya energi, kalau misalnya menggunakan energi terbarukan, sumber daya energi terbarukan kita itu cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik Indonesia di masa depan sampai dengan 2050, bahkan lebih. Itu masih cukup. Dengan pertumbuhan permintaan listrik per kapita yang relatif mungkin sekitar 5% per tahun, itu cukup kok, bisa dipenuhi.
Jadi saya kira, ini akan berkembang. Teknologinya juga berkembang semakin murah, semakin terjangkau. Yang penting sebenarnya jangan sampai pemanfaatan atau penggunaan teknologi itu mendapatkan hambatan baru, apa pun alasannya.
Jadi misalnya kalau saya pasang PLTS, itu dipersulit. Ada orang mau pasang PLTS dipersulit, karena harus menunggu meteran tersedia dan meteran ini disediakan oleh PLN.
Ini yang sekarang kita lihat terjadi misalnya, di beberapa tempat orang mengeluh, "Kok saya menunggu meter dari PLN ini udah sekian bulan tidak dapat?" Nah, kita gak tahu apa alasannya PLN. Saya gak tahu kenapa.
Dari beberapa komunikasi yang kami miliki, ada orang-orang yang mau masang PLTS itu mengeluh, karena mereka butuh waktu sekian bulan hanya untuk mendapatkan sambungan, karena alasannya meternya tidak tersedia. Ini juga jadi kendala.
Bukankah urusannya dengan perusahaan swasta yang melakukan pemasangan?
Tapi metering kan meternya harus PLN. Bukan perangkatnya. Perangkatnya saya bisa beli. Saya bahkan bisa pasang sendiri. Tapi kan kalau tersambung dengan PLN, meternya harus PLN. Kan peraturannya begitu. Nggak bisa beli meter sendiri, masang sendiri, nanti saya sambungkan. Ya, gak bisa begitu. Ada aturannya.
Jadi hal-hal seperti itu mungkin perlu jadi perhatian.
Tapi saya gak terlalu khawatir bahwa kebutuhan listrik naik. Sepanjang insentif ekonominya tepat, saya kira ketersediaan pasokan akan diupayakan. Jadi kita akan terpenuhi kebutuhan energi kita. Dari sisi teknologi gak ada masalah; sumber daya gak ada masalah.
Seperti energi dari angin, kan berlimpah, karena negara kita memiliki pantai yang panjang. Kenapa tidak dipasang saja di lepas pantai?
Ya, begini. Indonesia punya angin, tapi Indonesia itu berada di negara tropis yang sumber anginnya berbeda dengan negara subtropis. Kapasitasnya berbeda. Kita ada, tetapi tidak di semua wilayah Indonesia cocok untuk dipakai teknologi angin yang ada sekarang.
Jadi sekali lagi, teknologi itu harus dihitung keekonomiannya. Jadi yang harus dilihat, kalau saya pasang turbin angin di satu lokasi, apakah dia bisa menghasilkan energi yang kemudian energi itu bisa mengembalikan investasi saya.
Nah, itu perlu untuk dipahami juga oleh masyarakat. Dan saya kira dalam perencanaan energi, ini yang dilakukan.
Ya, kita punya angin, tapi tidak sebanyak potensi angin misalnya kita bicara di Eropa, di Amerika. Dan tidak semua wilayah di Indonesia tuh punya kantong-kantong angin yang cukup memadai. Walaupun sekarang sudah ada pembangkit listrik kita, yang totalnya ada hampir 160 megawatt pembangkit listrik tenaga angin yang tersambung sistem PLN. Terbesar kan ada di Sulawesi Selatan.
Jadi, masih air dan geothermal yang bisa lebih dieksplorasi ya?
Ya. Sebenarnya air, panas bumi, surya, itu yang... karena surya itu hampir seluruh Indonesia ada kok potensinya. Biomassa ada potensinya. Tapi yang menjadi persoalan, yang menjadi tantangan, saya kira adalah bagaimana mendekatkan sumber produksinya dan pemanfaatannya, kalau untuk biomassa.
Baik Mas. Saya kira wawancaranya sudah cukup untuk mendapatkan gambaran tentang potensi sumber daya energi baru terbarukan. Ada hal terakhir yang ingin disampaikan?
Untuk mendapatkan data yang lebih rinci, silakan ke website IESR. Kita punya banyak publikasi yang bisa di-download dan bisa dipelajari. Ada analisis bisa dipakai juga.
Baik. Terima kasih untuk waktunya. Sukses terus!
Iya, terima kasih juga Mbak Rin. Selamat sore.
Kontributor : Rin Hindryati
