Infografis
Jadi, platform dalam konteks ini harus bertanggung jawab. Seperti halnya Suara.com, kalau menyebarkan berita yang melanggar Kode Etik (Jurnalistik) kan harus beri hak jawab, harus ke Dewan Pers, bahkan bisa dipidanakan. Nah, terkait dengan kasus penyebaran hoaks, disinformasi, platform itu harus diperlakukan sebagai perusahaan media, bukan hanya (sebagai) perusahaan teknologi.
Jadi kerja samanya harus setara terkait revenue dan data. Dalam kompetisi juga harus fair.
Terkait kerja Task Force sendiri, dalam hal ini regulasi seperti apa yang akan dirumuskan?
Regulasi yang mengatur hak dan kewajiban platform dalam kerja sama dengan publisher tadi. Regulasi terkait dengan pajak, terkait dengan liability atau tanggung jawab terhadap konten, regulasi tentang data. Terkait data itu harusnya milik publisher juga, sejauh dia mendapatkan konten dari publisher.
Rumusan-rumusan regulasi itu nantinya akan direkomendasikan oleh Dewan Pers ke pemerintah?
Sebenarnya bukan Dewan Pers. Jadi sebenarnya, di mana-mana untuk isu begini yang maju itu asosiasi, yakni asosiasi perusahaan media dan asosiasi wartawan. Jadi Dewan Pers itu sebenarnya lebih memfasilitasi saja.
Terkait pandemi Covid-19 sendiri, apakah ada pertimbangan khusus untuk situasi seperti saat ini dalam kaitannya dengan keberlangsungan media?
Ya, sudah menjadi komitmen global, Uni Eropa, IFJ (International Federation of Journalists), Pemerintah Kanada, Pemerintah New Zealand, itu diperlukan komitmen negara untuk melindungi ekosistem media. Ekosistem media yang sekarang ini terdampak oleh bisnis ekonomi.
Banyak media yang berada dalam batas akhir kemampuan hidupnya karena revenue yang menurun dan keadaan ekonomi secara lebih luas tidak kondusif. Nah, itu menjadi kesadaran bersama, bukan hanya di Indonesia. Di Inggris, di Eropa, itu negara harus hadir untuk membantu agar pers tetap hidup. Pers yang profesional, bukan pers abal-abal.
Baca Juga: Kala Wabah Virus Corona, Media Diminta Jadi Penentu Kebenaran informasi
Karena tidak ada satu negara pun yang bisa menangani Covid-19 ini tanpa ada peran pers, tanpa ada proses komunikasi massa. Pemerintah menyadari itu. Jadi kalau Presiden mau meresmikan apa dalam kondisi sekarang ini, BNPB mau konferensi pers, siapa yang dicari? Yang dicari wartawan kan. Jadi pemerintah sendiri juga merasakan bahwa mereka sangat membutuhkan pers.
