Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira: Ada Perppu, Artinya Krisis Cukup Gawat

Senin, 06 April 2020 | 06:55 WIB
Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira: Ada Perppu, Artinya Krisis Cukup Gawat
Ekonom INDEF (Institute For Development of Economics and Finance), Bhima Yudhistira. [Dok. pribadi]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Bagaimana Anda melihat peran pemerintah dalam menopang lesunya perekonomian ini, khususnya terhadap sektor informal?

Sejauh ini pemerintah baru memberikan paket insentif soal listrik subsidi, kartu sembako, penangguhan cicilan kredit dan kartu prakerja. Sebagian ditujukan untuk orang miskin. Sementara, informal itu ada juga yang masuk kategori kelas menengah. Dalam kartu prakerja, ada sasaran untuk sektor informal, tapi kurang nyambung. Apa dalam kondisi seperti ini perlu pelatihan kerja, baru dapat insentif? Jadi seakan pemerintah masih setengah hati memberi keringanan untuk sektor informal.

Apakah upaya pemerintah dalam menangani dampak pandemi ini terhadap perekonomian tidak cukup? Stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah, apakah tidak manjur?

Tidak cukup. Coba dibandingkan Indonesia dan Malaysia dalam hal stimulus. Indonesia baru Rp 405 triliun, sementara Malaysia hampir Rp 1.000 triliun. Jumlah penduduk Indonesia kan lebih banyak dari Malaysia, sektor UMKM juga jauh melebihi Malaysia. Di Malaysia itu bahkan ada anggaran Rp 2,2 triliun untuk mensubsidi internet. Kenapa pemerintah kita pelit sekali?

Baca Juga: Curhat Ojol Dilarang Pulang Kampung: Ciawi Sudah Lockdown

Apa yang seharusnya bisa dilakukan pemerintah dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, terkait kondisi pandemi ini?

Jangka pendek, lakukan universal basic income. Pekerja sektor informal di zona merah corona atau wilayah yang parah terdampak diberikan basic income dalam bentuk cash transfer senilai 80% dari UMP.

Saya coba hitung di Bali-Lombok. Di Bali, per Agustus 2019 ada 318.711 orang pekerja di sektor hotel dan restoran. Di Lombok ada 101.000 orang. Total Bali-Lombok pekerja hotel restoran adalah 420 ribu orang. UMP Bali dan Lombok rata-rata Rp 2,5 juta. Kalau asumsi 80% dari UMP, jadi Rp 2 juta.

Itu menanggung semua 420 ribu orang jadinya Rp 840 miliar. Nggak sampai kok Rp 1 triliun. Dananya ditanggung bersama APBN (dana transfer daerah) dan APBD, kan cukup.

Jangka menengah, fokus pada mempercepat recovery pasca krisis dengan efektifkan belanja pemerintah yang produktif. Proyek padat karya bisa jalan kalau wabah sudah selesai. Jangka panjang, fokus pada industrialisasi, sehingga orang yang di-PHK bisa kembali terserap maksimal.

Baca Juga: Lima Cara Atasi Krisis Keuangan di Tengah Pandemi Virus Corona Covid-19

Suasana di Pasar Tanah Abang yang ditutup imbas dari penyebaran virus Corona, Jakarta Pusat, Jumat (27/3). Dalam rangka pencegahan dan menekan angka penularan virus Corona (COVID-19), Perumda Pasar Jaya menutup menutup sementara Blok A, B dan F Pasar Tanah Abang mulai 27 Maret hingga 5 April 2020.  [Suara.com/Alfian Winanto]
Suasana di Pasar Tanah Abang yang ditutup imbas dari penyebaran virus Corona, Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2020). [Suara.com / Alfian Winanto]

Banyak mal, juga pusat grosir Tanah Abang kini sudah tutup karena corona. Seberapa besar sih ini dampaknya terhadap ekonomi rakyat?

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI