Infografis
Suara.com - Salah satu pemberitaan cukup viral dan heboh beberapa hari terakhir adalah terkait Rancangan APBD DKI Jakarta yang antara lain melibatkan item pengadaan lem Aibon dengan nilai total fantastis mencapai Rp 82 miliar. Kehebohan itu pun kemudian sudah ditanggapi oleh banyak pihak, termasuk dari Pemprov DKI Jakarta sendiri yang antara lain menyebut mulai dari salah ketik, bahwa itu hanya model (contoh) mata anggaran, bahwa belum final, dan lain sebagainya.
Pengungkap mata anggaran kontroversial itu --beserta beberapa poin anggaran kontroversial lainnya-- adalah politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana. Tidak saja bahwa partainya merupakan "pemain" baru di kancah politik nasional, termasuk di lembaga legislatif DKI Jakarta, namun fakta bahwa William adalah juga sosok politisi yang masih muda belia, baru berusia 23 tahun, pun tak kurang menarik.
Sehubungan itu, Suara.com pun coba berbincang lebih jauh dengan William Aditya Sarana terkait topik hangat yang notabene telah mengangkat sekaligus melambungkan namanya ke tengah publik tersebut. Berikut petikan wawancara dengannya yang berlangsung di ruang kerjanya di DPRD DKI Jakarta, baru-baru ini:
William dari PSI saat ini bertugas di posisi apa, ya?
Baca Juga: Sekjen KPA Dewi Kartika: Reforma Agraria, Kami Akan Tagih Presiden
Saya anggota DPRD DKI Jakarta bertugas di Komisi A, dan anggota Banggar juga.
Bisa diceritakan lagi terkait temuan PSI soal anggaran lem Aibon itu?
Seperti yang saya bilang di press conference, bahwa sebenarnya RKPAD 2020 dan APBD itu kan sudah pernah di-upload di website apbdjakarta.go.id, tapi cuma sebentar. Nah itu, tanggal 11 Oktober siangnya itu sempat di-upload. Tiba-tiba sorenya itu hilang, di-takedown. Padahal kami beberapa hari kemudian sadar, di-takedown itu cuma tombolnya doang, link-nya masih ada. Jadi waktu itu saya cek bagaimana caranya. Caranya tinggal diganti aja kalau ada link itu, 2019-nya tinggal saya ganti 2020. Nggak taunya masih ada. Jadi ada di history saya, gitu lho, di browser history-nya kan masih ada. Jadi tinggal saya copas aja link-nya di history saya. Saya buka lagi, ternyata masih bisa.
Nah, dengan cara itu kami akhirnya menemukan, salah satunya lem Aibon itu. Nah (itu) pembukuan dibuat, diadakan oleh Suku Dinas Pendidikan. Jadi kalau dihitung-hitung, itu (per orang) dapat dua kaleng lem Aibon sebulan dalam setahun. Itu yang mungkin menurut kami aneh banget sih.
Sejauh ini sudah ada penjelasan dari pemerintah atau Suku Dinas (terkait)?
Baca Juga: Bupati Bantul Suharsono: Soal Agama Camat Disuruh Ganti, Saya Hadapi!
Penjelasannya klasik ya; salah ketik, salah tulis, belum final, dan sebagainya. Justru penjelasan seperti ini yang membuat publik marah, gitu lho. Gubernur Anies Baswedan ini kan sudah dilengkapi dengan TGUPP. Anggarannya terus naik, tapi kok tidak berbanding lurus dengan kinerjanya. (Yang) Beginian salah ketik terus. Saya mempertanyakan juga alasan salah ketik, apa benar salah ketik? Temuan yang kami temukan itu bukan cuma lem Aibon doang lho. Banyak temuan-temuan seperti bolpoin, komputer, server. Dan tadi kalau mas lihat kan, banyak temuan-temuan lainnya yang akan kami buka nih hari-hari ke depan. Jadi, apakah itu semua akan dikatakan salah ketik?
Jadi tolonglah, Gubernur Anies Baswedan lakukan pernyataan resmi kepada publik, menjelaskan kepada masyarakat DKI Jakarta, kenapa APBD 2020 di-takedown. Kenapa kami masyarakat DKI Jakarta nggak boleh melihat? Jangan dinasnya mulu yang pasang badan, jangan dinasnya mulu yang kasih pernyataan. Coba langsung dong (dijelaskan). Gubernur kan dipilih rakyat.
Kalau teman-teman DPRD sendiri, dapat draf anggaran itu kapan? Anda dan teman-teman PSI kan kemarin sempat bikin protes. Itu bagaimana sih?
Iya, jadi diberikannya bulan Juli. Tapi yang diberikan bulan Juli itu cuma sampai level kegiatan. Jadi, sangat general. Kegiatan itu kan dipecah-pecah lagi menjadi komponen-komponen kecil. Nah, komponen kecil ini yang tidak pernah diserahkan kepada kami anggota DPRD. Padahal, banyak sekali yang bisa dikritisi. Seperti tadi lem Aibon, itu nggak akan bisa ketemu kalau sampai kegiatan doang. Butuh sampai level komponen biar kita bisa cek semuanya. Dan akhirnya kami ketemu dengan cara yang tadi kami bilang, di website tadi. Komponen itu ada ternyata. Tapi kan di-takedown lagi. Jadi, udah nggak ada punya itikad baik, gitu lho, eksekutif untuk transparansi terkait penggunaan uang rakyat.
Kalau dilihat, PSI kan yang paling gencar menyoroti soal anggaran ini? Sebenarnya apa sih tujuan PSI sendiri? Sementara fraksi yang lain (sejauh ini) kalau dilihat kurang detail bicara soal anggaran.
Ya, tujuan kami sebenarnya sederhana. Kami kan, anggota DPRD DKI Jakarta ini kan dipilih oleh masyarakat DKI. Begitu banyak, ratusan ribu orang yang percaya kepada kami PSI untuk duduk di DPRD. Tentunya, salah satu ekspektasi mereka adalah untuk menjaga uang mereka dong, untuk apa uang mereka digunakan. Jadi sesederhana (itu) kami ingin melaksanakan fungsi kami sebagai anggota DPRD.
Memang ini tugas kami, menyisir itu memang tugas kami. Kami itu sebulan-dua bulan ini fokus menyisir anggaran, karena memang itu tugas kami. Kami dibayar oleh rakyat untuk mengawasi uangnya, dan kami harus "menggonggong" kalau ada temuan-temuan yang menurut kami aneh. Ini semata-mata kami sedang menjalankan tugas kami sebagai anggota legislatif. Sesederhana itu.
PSI sendiri sudah mengontak orang di DPP belum, atau sebaliknya Pak Anies (Baswedan), terkait masalah ini? Atau baru (melalui) di media sosial saja?
Kan kami sudah bersurat secara resmi kepada Gubernur Anies Baswedan, dan juga kepada Kepala Bappeda, untuk segera di-upload yang level komponen. Jadi, selama tiga bulan, empat bulan terakhir ini, memang komunikasi kami itu sebenarnya sudah baik. Kami sudah punya itikad baik, bersurat. Kami mengunjungi, kami coba kontak, dan lain sebagainya. Tapi permintaan kami tidak dipenuhi. Permintaan kami agar APBD di-upload itu tidak dipenuhi sampai sekarang. Jadi, ya, akhirnya sampai sekarang mencoba memviralkan gitu lho. Biar Gubernur Anies Baswedan ini akhirnya (bisa) kami desak untuk melakukan pernyataan kepada publik.
PSI sendiri melihatnya seperti apa? Kenapa Gubernur Anies terkesan menutupi anggaran ini?
Kami nggak mau berspekulasi ya, bahwa ada permainan dan sebagainya. Kami nggak mau berspekulasi. Kami juga tidak menuduh Pak Anies Baswedan main anggaran dan sebagainya. Kami nggak mau ada seperti itu. Karena anggota DPRD ini harus berbasis pada hukum kan. Jadi, kami nggak mau berspekulasi, menuduh sembarangan. Tapi kalau misalnya publik bertanya-tanya dan curiga, itu wajar sekali, karena (ini) ditutup-tutupi. Jadi jangan salahkan publik kalau publik marah, publik curiga. Ini reaksi yang wajar kalau eksekutif (jadi dianggap) tidak transparan.
Dari PSI kan sudah ada upaya komunikasi, tapi akhirnya malah diungkap sendiri. Apakah (cara ini) akan terus dilakukan jika Pemprov tidak transparan?
Temuan-temuan yang sekilas tadi kami temukan, yang tidak hanya lem Aibon, dan yang lain-lain, itu akan kami publish. Mungkin (dalam) seminggu ini. Jadi, ada banyak kan tadi. Mungkin kami akan pilah-pilah per hari. Kita buka terus, sambil kita terus mendesak Gubernur Anies Baswedan (untuk) segera membuka APBD 2020. Caranya seperti itu sekarang kita.
Kritik lebih jauh dari politisi PSI William Aditya Sarana soal APBD DKI, termasuk harapan dan rencananya ke depan, di laman berikutnya..!
