Dalam konteks inilah, maka sangat dimungkinkan dengan 'politik keroyokan' justru melahirkan kartel politik peserta pemilu, atau disebut pula 'koalisi kartel' (Moch Nurhasyim, 2018) atau 'cartelized party system' (Ambardi 2008)."
...
"...Keberhasilan menumbangkan rezim otoritarian dalam Pemilu, bukan berarti lepas dari situasi tekanan politik yang mempengaruhi performa demokrasi. Di masa rezim Soeharto, pers dikendalikan dan didisiplinkan (sensor) melalui instrumen hukum negara, rezim perijinan, media propaganda pemerintah dan bahkan tak jarang pemenjaraan atas pemberitaan, sebagaimana terjadi dalam kasus kontroversial pembredelan Indonesia Raya hingga Detik, Editor dan Tempo (1994).
Kini, kebebasan berlangsung sementara, karena situasi ancaman terhadap kebebasan pers tak sepenuhnya bergeser, karena masuk perangkap liberal-otoritarian (Wiratraman 2014)."
Baca Juga: Bivitri Susanti: Pembahasan RKUHP Harus Terbuka dan Libatkan Banyak Pihak