Bupati Sleman Sri Purnomo: PAD Kami Hampir Semua Sudah Lewat Non-Tunai

Suara.com - Sebagai wilayah yang berada di belahan utara Provinsi DI Yogyakarta, Kabupaten Sleman identik dengan kawasan Gunung Merapi yang sekaligus juga berarti rawan bencana. Namun tidak melulu jadi poin kurang menguntungkan, justru kondisi wilayah sedemikian rupa membuat Sleman banyak memanfaatkan potensi alamnya untuk pengembangan pariwisata.

Setiap tahun dalam beberapa tahun belakangan, selain menghadirkan berbagai kegiatan, selalu ada objek wisata berbeda yang didorong dan diunggulkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman. Daerah yang sudah memiliki puluhan desa wisata dan tahun ini menargetkan 10 juta kunjungan wisatawan tersebut, juga mengandalkan keterlibatan masyarakat dalam gerakan sadar pariwisatanya.

Nyatanya, tidak saja pembangunan pariwisata, berbagai aspek ekonomi lainnya di Sleman juga berkembang dengan baik. Demikian juga dengan pengelolaan anggaran, hingga manajemen pemerintahannya. Sleman misalnya, jika bicara konsep smart regency, selain menjadi salah satu pilot project kabupaten di Indonesia yang menerapkan sistem dan aplikasi Lapor, sejauh ini juga diklaim sudah menggunakan sistem cashless (non-tunai) dalam transaksi yang masuk ke dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah)-nya.

Berbagai perkembangan itu tentu tak terlepas dari kepemimpinan Drs H Sri Purnomo MSi, Bupati Sleman yang saat ini sudah menjabat untuk periode keduanya (2016-2021) berdasarkan pilihan warga. Telah berada di lingkup pimpinan daerah Sleman sejak 2005 dengan menjabat sebagai Wakil Bupati, lelaki kelahiran Klaten, 22 Februari 1961, ini pastinya sudah hafal betul seluk-beluk pengelolaan daerah tersebut.

Baca Juga: Eks CEO PSS Pakai Kaus Sleman di Santiago Bernabeu, Netizen: Susah Move On

Lantas, bagaimana dan program apa saja lagi yang direncanakan Sri Purnomo ke depan? Berikut petikan wawancara Suara.com dengan sosok yang sebelum berkutat di pemerintahan dikenal sebagai guru Madrasah Tsanawiyah dan pengusaha meubel tersebut.

Bagaimana prestasi atau pencapaian Kabupaten Sleman dalam setahun terakhir? Pelaksanaan program pembangunan?

Prestasi yang dicapai di tahun 2019 yakni ada 60 penghargaan tingkat nasional. Dalam menjalankan roda pemerintahan (kami) merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman yang disusun secara sistematis dan terencana, yang diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah pusat dan provinsi.

Pada tahun 2019 ini, Pemerintah Kabupaten Sleman sudah menyusun tema dan prioritas pembangunan yang dirangkum dari berbagai isu strategis yang ada di masyarakat, serta prioritas pembangunan dari pemerintah pusat dan provinsi. Fokusnya, pemerintah daerah lebih pada terstruktur dan tepat sasaran dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

Baca Juga: Bivitri Susanti: Pembahasan RKUHP Harus Terbuka dan Libatkan Banyak Pihak

Tahun 2019 ini Pemkab Sleman merumuskan tujuh prioritas pembangunan, yaitu: pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pengembangan potensi lokal, lingkungan hidup, peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah, serta infrastruktur. (Sedangkan) Prioritas pembangunannya dikerucutkan menjadi tiga tema, yaitu pembangunan untuk kemiskinan, daya saing ekonomi lokal, dan ketimpangan sektor lokal.

Dalam upaya untuk mensukseskan tema dan prioritas itu, pemerintah telah menyiapkan anggaran, yaitu yang paling banyak di sektor pendidikan, sampai pada angka Rp 777,41 miliar. Yang kedua di sektor kesehatan, itu mencapai angka Rp 288,58 miliar. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur, (mencapai) Rp 344,72 miliar.

Kemudian untuk pengurangan pengangguran, juga untuk mengembangkan potensi kerja, kita siapkan juga sekitar Rp 7,21 miliar. Sehingga total anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan publik (itu mencapai) sebesar kurang lebih Rp 1,42 triliun.

Terdekat, apa agenda penting yang akan dikerjakan Pemkab Sleman?

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak dengan cara e-voting. Itu Pilkada 2020. Ini sudah kita siapkan regulasinya, Perdanya sudah kita siapkan. Ada berbagai macam kelebihan ketika kita gunakan e-voting. Misalnya dari sisi penyelenggaraannya, sangat minimal terjadi kecurangan, dan juga orang yang tidak berhak tidak bisa nyoblos. Tidak datang, ya, tidak bisa diwakilkan.

Bagaimana soal pengelolaan potensi daerah Sleman dari berbagai sektor, baik itu ekonomi maupun pariwisata?

(Di) Pariwisata kita juga punya (berbagai) event tahunan, seperti Pameran Potensi Daerah Sleman, Sleman Fair, Sleman Fashion Festival, Festival Kesenian Sleman, Sleman Innovative Fashion and Craft. Banyak sekali program yang kita dorong di 2019 ini supaya kunjungan wisatawannya mencapai angka 10 juta. Pada 2018 kemarin (sudah) mencapai 8,53 juta. Kita upayakan untuk kira-kira naiknya itu sekitar lebih dari 10 persen. (Untuk itu) Kita mendorong, mengadakan event untuk tingkat nasional dan internasional.

Soal bagaimana menggapai target 10 juta wisatawan itu, juga program ekonomi dan sektor-sektor lainnya, dipaparkan Bupati Sleman di laman berikutnya...

Apa kira-kira yang paling diunggulkan Sleman untuk mencapai target angka 10 juta kunjungan wisatawan itu?

Jadi, masyarakat itu kita buat sadar pariwisata, supaya mengelola wilayahnya dengan baik, menjaga kebersihan, ramah dengan tamu-tamu yang datang. Kita kan punya banyak objek wisata. Desa wisata saja kita sudah (punya) lebih dari 30-an.

Tahun 2017, kita itu sudah mendorong Tebing Breksi sebagai objek wisata yang paling populer. Kemudian 2018 (diunggulkan) Lava Bantal yang ada di Berbah. Sekarang kita mengajukan Kampung Flory.

Soal industri kreatif, bagaimana cara Pemkab Sleman mengembangkannya?

Kami itu ada yang namanya ruang kreatif, creative space di Condongcatur. Itu tempat untuk berkumpulnya orang-orang muda kreatif yang ada di Kabupaten Sleman, mulai dari membuat film animasi, segala macam kegiatan untuk program bisnis anak-anak muda, dan untuk memulai bisnis online juga ada di sana.

Selain Dinas Koperasi dan UMKM, kami juga menyiapkan pusat konsultasi bagi pemula yang akan membuka usaha, apa saja. Mereka bisa datang ke situ dengan segala permasalahan. Nanti akan diarahkan sampai dengan merinci kualifikasi usahanya, rasa, cara branding, packaging, kita siapkan di situ ahlinya.

Di Disperindag, kami juga punya showroom untuk UMKM yang ada di Kabupaten Sleman, untuk display, dan setiap minggu akan dievaluasi. Setiap hari tamu yang berkunjung ke Sleman juga selalu kita arahkan ke sana. Sering terjadi juga, ketika ada rombongan besar, sekali belanja, ya lumayan banyak.

Lalu, di bidang pendidikan dan kesehatan, apa program unggulan Pemkab Sleman?

Sejak 2009 (saat) saya menjadi Plt Bupati, saya sudah mencanangkan pendidikan wajib Sleman itu adalah 12 tahun, sampai SMA atau SMK. Bagi mereka yang enggak mampu, kewajiban pemerintah untuk membayari. Jangan sampai biaya menjadi kendala.

Lalu kesehatan, anak-anak ini sudah kita perkenalkan dengan arti pentingnya zat besi. Jangan sampai remaja kekurangan zat besi. Kalau kekurangan, nanti ketika mereka hamil, cenderung anaknya rawan stunting. Ini kita bekali mereka.

Bagaimana dengan penerapan program smart regency di Kabupaten Sleman?

Seminggu kemarin kami diundang oleh Kominfo, kerja sama dengan UNDP (United Nations Development Programme) dengan KOICA (Korea International Cooperation Agency/Badan Kerjasama Internasional Korea). Kita dijadikan pilot project. Hanya dua kabupaten (jadi pilot project), yaitu Sleman dan Badung.

Satu atau dua bulan yang lalu, (kita) juga diundang khusus Gubernur BI ke Jakarta. Kita sudah paling tinggi kaitannya dengan penerimaan dan pembayaran cashless. Kami dijadikan pilot project. Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita hampir semuanya dengan sistem non-tunai.

Selain itu, kita juga berani membuka diri untuk menerima laporan masyarakat, mulai dari mengkritik, usulan, hingga permintaan. Yang berani belum banyak. Dengan aplikasi Lapor Sleman yang dikembangkan Kominfo, didanai UNDP dan KOICA, (tingkat) kabupaten baru Sleman dan Badung yang berani. Kecepatan penanganan (laporan) kami setengah jam sampai tiga hari.

Terakhir, soal bencana, terutama karena letak geografis Sleman yang dekat dengan Gunung Merapi, itu bagaimana cara Pemkab Sleman mengantisipasi atau menanggulanginya?

Lahirnya BPBD di mana-mana, itu Sleman sudah lahir duluan. Kita dulu punya dinas namanya P3BA. Dulu di tempat lain belum ada. Kenapa kita punya itu? Karena kita punya Merapi.

Lalu ternyata, di mana-mana mulai muncul bencana, seperti tsunami 2004 di Aceh, kemudian 2006 gempa bumi di Bantul, kemudian ada ini-itu. Akhirnya pemerintah kewalahan kalau tidak punya lembaga, (hingga) akhirnya pemerintah membuat BNPB.

Kemudian untuk penanggulangan bencana, Sleman ini dijadikan rujukan. Kita tinggal mengembangkan. Kita sadar betul, Sleman itu punya potensi bencana macam-macam. Hanya satu yang enggak, yaitu tsunami. Kalau Sleman sampai kena tsunami, Jogja kiamat.

Kalau (bencana) hanya ditangani BPBD saja, itu kurang. Maka dari itu, kita juga membangkitkan kesadaran masyarakat, supaya mereka juga berminat menjadi relawan. Mereka juga dilatih dengan keahliannya masing-masing, seperti memasak, evakuasi korban, dan sebagainya. Para relawan itu juga kita apresiasi. Kita bayarkan BPJS-nya; ada semacam asuransinya.