Nanang Farid Syam: Pegawai KPK Sudah Kenyang Tuduhan, Kita Takkan Menyerah

Suara.com - Butuh beberapa menit menunggu jawaban konfirmasi dari Nanang Farid Syam, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkatan pertama yang saat ini juga berposisi sebagai Penasihat Wadah Pegawai KPK, pagi itu, Jumat (13/9/2019). Wajar, jika mengingat itu masih di jam-jam awal masuk kantor; meski tampaknya ada alasan lain.

"Saut (Situmorang) mundur. (Ini) Saya sedang nyari (beliau)," sebuah jawaban muncul di layar aplikasi perpesanan, sejurus kemudian, dari sosok yang bertugas di Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK itu.

Kabar pagi itu memang sudah terpantau Suara.com dan beberapa media online lain pada menit hampir bersamaan. Kabar yang menyusul terpilihnya lima pimpinan baru KPK di DPR RI, lewat voting Jumat dini hari, alias hanya beberapa jam sebelumnya. Masalahnya, pimpinan terpilih termasuk Irjen Pol Firli Bahuri yang dipilih sebagai Ketua KPK, termasuk yang dipersoalkan bahkan ditolak oleh KPK berikut sejumlah besar pegawainya, bersama antivis antikorupsi, akademisi, mahasiswa, dan kalangan masyarakat sipil lainnya sejak beberapa waktu belakangan.

Nyatanya, setelah Presiden Jokowi juga menyetujui diprosesnya nama-nama calon saat itu, DPR akhirnya memang segera memilih lima di antara mereka, yang pada Senin (16/9) siang ini pun resmi ditetapkan lewat rapat paripurna DPR. Termasuk Firli Bahuri yang Jumat dini hari itu di Komisi III DPR sudah terpilih dengan suara bulat (56) untuk menjadi Ketua KPK.

Baca Juga: Jokowi: Pemerintah Sedang Bertarung Memperjuangkan Substansi RUU KPK

Akan halnya Saut yang sempat menyatakan mundur melalui kiriman email ke seluruh jajaran KPK pada Jumat pagi, akhirnya muncul lagi ke hadapan publik pada malam harinya, mendampingi dua pimpinan KPK lainnya yakni Agus Rahardjo dan Laode M Syarif, saat menyampaikan pernyataan pengembalian mandat pemberantasan koruspi kepada Presiden Jokowi. Belakangan, Senin (16/9), setelah pertemuan khusus di Gedung Merah Putih KPK, beberapa pihak yang concern termasuk para mantan pimpinan KPK sebelumnya, menyatakan bahwa tidak (jadi) ada pimpinan KPK saat ini yang mundur.

Di jajaran pegawai KPK sendiri, Nanang Farid Syam bersama Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap dan rekan-rekannya, memang termasuk yang juga bersuara keras sejak awal, terhadap dua peristiwa bersamaan yang dianggap akan melemahkan KPK. Selain pemilihan pimpinan baru KPK dengan calon-calon yang dinilai bermasalah, satu hal lagi adalah revisi Undang-Undang KPK (UU KPK) yang kelanjutan prosesnya juga sudah disetujui Presiden Jokowi.

"Disayangkan sebenarnya, karena Pak Jokowi ini kan adalah (salah satu) penerima Bung Hatta Award (penghargaan antikorupsi yang diterima Jokowi pada 2010 ketika menjabat Wali Kota Solo --Red)," keluh Nanang, Jumat (13/9) siang.

Lebih jauh, obrolan sekaligus wawancara dengan Nanang Farid Syam pun berlanjut siang itu, di mana ia antara lain menjelaskan sikap dan pandangan para pegawai KPK, sekaligus membantah berbagai tudingan yang dialamatkan ke mereka selama ini. Di satu kesempatan, obrolan sempat dihadiri Yudi Purnomo dan rekan pegawai KPK lain yang biasa menyapa Nanang dengan sebutan Uda --pria Minangkabau pemilik bakat seni yang sejak SMA memang nyaris tak berubah dengan jiwa kuat pencinta alam dan karakter blak-blakannya itu. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana situasi di kalangan kawan-kawan pegawai KPK saat ini (per Jumat siang 13 September 2019 --Red)?

Baca Juga: Bupati Penajam Paser Utara: Akan Jadi Tinta Emas Pak Jokowi untuk Indonesia

Secara pekerjaan rutin, pegawai tetap bekerja seperti biasa, karena memang pegawai KPK itu rata-rata orang taat azas. Tapi kalau situasi kebatinan, psikologis, tentu terganggu. Kenapa? Ibarat commuter line, jalan yang sudah dibangun lurus, kemudian keretanya sudah bagus, (itu sekarang) listriknya mau dimatikan ini. Jadi, bagaimana orang-orang di dalamnya bisa nyaman dan menikmati perjalanan, kalau listriknya malah mau dimatikan?

Walaupun memang, proses yang terjadi di Pansel (Capim KPK) sejak awal, itu sudah kita duga, dengan (hasilnya adalah) keputusan DPR tadi malam. Sudah kita dugalah hasilnya akan seperti apa. Tapi tentu, pegawai KPK dengan semangat yang sama akan tetap berkiprah, (dengan keyakinan) bahwa pemberantasan korupsi itu salah satu risikonya, ya, seperti kejadian akhir-akhir ini.

Ada suara-suara, termasuk dari netizen yang sinis dengan pegawai KPK, bahwa akan banyak yang mundur, atau malah resign massal. Itu bagaimana?

Belum, belum ada (informasi soal itu). Kita mungkin (malah) nggak bakalan menyerah dengan situasi, karena risiko seperti ini sudah kita mitigasi, (bahkan) sejak KPK berdiri. Karena dulu kan waktu ICAC (Komisi Independen Antikorupsi Hong Kong) hingga berdiri, kan kejadiannya sama seperti ini. Cuma kan, Hong Kong dipimpin oleh seorang gubernur yang konsisten dan kuat membela lembaganya. Dan (ICAC) Hong Kong sukses hari ini.

Sayangnya di republik kita, lembaga antikorupsinya tidak boleh kuat. Jadi, KPK ini sudah berkali-kali diganggu. Bagaimana pegawai bisa bekerja dengan tenang, bagaimana kita mau berantas korupsi, kalau setiap yang dilakukan KPK itu dituduh sebagai.. macam-macam kan tuduhannya. Menghambat pembangunan lah, tidak bisa melakukan pencegahan lah. Padahal sebenarnya penangkapan-penangkapan dan OTT itu adalah bagian penting dari pencegahan itu sendiri.

Nah, soal penilaian kurangnya program pencegahan. Itu sebenarnya karena memang tidak banyak orang tahu, atau jarang dilaporkan, atau bagaimana?

Sebenarnya bukan tidak banyak (orang) tahu. Karena kan KPK itu minimal sekali sebulan dipanggil RDP oleh DPR. (Terus) Tiap minggu (KPK) menyampaikan laporan oleh juru bicara di depan pers. Di website KPK juga di-update terus (soal) kegiatan-kegiatan pencegahan itu. Cuma memang, (soal) pencegahan ini tidak "seksi".

Terkait Wadah Pegawai atau WP KPK sendiri, ini belakangan juga termasuk banyak disorot, dan banyak juga tudingan terhadapnya. Ada penjelasan?

Jadi, Wadah Pegawai itu sebenarnya menjaga ruh integritas yang dititipkan di dalam gerakan antikorupsi. Jadi kalau nggak, tidak ada yang jaga. Lembaga ini kan digerakkan oleh orang-orang, (yang) di dalamnya ada pegawai. Nah, pegawai ini bersepakat menjadikan wadah ini sebagai elemen untuk menjaga sistem yang ada di internal. Karena lima orang pimpinan (KPK) ini kan salah satu kontrol check and balances-nya adalah pegawai. Melalui apa? Melalui Wadah Pegawai.

Jadi kami itu sudah puas-lah dengan tuduhan dan fitnah. Jadi sejak KPK berdiri itu, dulu kita menangkap koruptor dituduh antek Zionis. Kemudian belakangan dituduh atheis, bahkan ada yang nuduh komunis. Sudah, kita udah kenyang lah. Jadi, ketika pegawai KPK menjalankan agamanya dengan taat, dituduh Taliban. Segala tuduhan itu sudah kenyang (kita), jadi ndak ada masalah.

Padahal juga, kalau kita pakai indikator tuduhan radikal itu (misalnya), memberantas korupsi itu memang harus radikal. Karena musuh kita siapa? Mafia, oligarki. Jadi memang harus radikal. Radikal dalam hal apa? Dalam memberantas korupsi; itu (memang) melawannya harus radikal. Dan kalau (soal) sikap personal, ini (kami) orangnya humanis semua. Mungkin orang-orang yang mengatakan itu nggak pernah bergaul dengan orang KPK.

Baca di laman berikutnya, bantahan atas beragam tudingan lain menyangkut Wadah Pegawai KPK, juga komentar menohoknya terhadap pemerintah...