Infografis
Bisa jadi. Namun sekali lagi, kalau menggunakan konstruksi hukum pidana, maka (ini) bukan soal perbedaan politik. Namun, hukum pidana kita saat ini dan yang akan datang (RKUHP) tidak mengenal pidana terhadap orang yang membiayai propaganda kebencian.
Kekinian, banyak orang saling lapor atas dugaan menyebar ujaran kebencian --antara dua kubu capres misalnya. Apakah ini wajar atau bagaimana dari segi hukum, terutama kalau mengingat UU ITE mengandung pasal karet?
Persoalan ini sebenarnya tidak perlu terjadi kalau penafsirannya menggunakan penafsiran propaganda kebencian, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai "incitement to hatred". Dan kenapa orang saling lapor, karena hukum pidana tidak lagi digunakan sebagai sarana akhir untuk mencapai tujuan hukum yang salah satunya yaitu ketertiban umum, namun menjadi sarana utama untuk mencapai tujuan hukum.
Staf Ahli Kemenkominfo Henry Subiakto sempat menilai UU ITE tak ampuh menangkal hoaks. Bagaimana menurut ICJR?
Baca Juga: Rustika Herlambang: Rata-rata Netizen Sebenarnya Sudah Resah dengan Hoaks
Soal hoaks itu ada soal sosiologis juga, karena kalau tingkat literasi rendah, maka akan sulit mengatasi hoaks. Dan nggak semua hoaks juga bisa dipidana. Hanya kabar bohong yang membawa kerugian terhadap harta dan nyawa yang bisa dilakukan penegakan hukum (terhadapnya).
Soal propaganda kebencian, seandainya (dalam) hukum dilakukan penegakan dengan baik dan penegakannya bisa menyasar aktor-aktor intelektual, ini bisa menjadi trigger untuk orang lain tidak melakukan hal yang serupa.
Soal persekusi terhadap orang-orang yang diduga melakukan ujaran kebencian, apa Anda melihat ada perbedaan setidaknya sejak Pilkada DKI (2017) sampai era Pilpres ini?
Agak sulit menjawabnya, karena saya tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hal tersebut.
Kalau pelakunya (ujaran kebencian), apa ada perbedaan? Kalau dulu kan kerap dilakukan oleh massa ormas di dunia nyata maupun media sosial, kini banyak pula dilakukan oleh tokoh-tokoh politik misalnya. Itu bagaimana?
Baca Juga: Isi Lengkap Putusan Banding Kasus Ujaran Kebencian Ahmad Dhani
Kalau penyebaran data pribadi, ya, kalau jelas pelanggarannya, harus diproses hukum. Namun dulu juga ada seorang menteri yang menyebarkan data pribadi warganya, namun malah dibiarkan. Ini tidak membawa kebaikan apa pun buat seluruh masyarakat.
