Infografis
Bagaimana ketegangan saat itu? Bisa Anda gambarkan?
Malam itu memang tegang dan mengerikan sekali. Pengerahan pasukan yang luar biasa. Itu tidak bisa dihindari karena polisi tidak bisa ambil risiko. Bahkan Pangdam mengutus para pejabat penting di Kodam untuk memantau langsung ke lapangan. Wakapolda Jawa Timur turun ke Bondowoso.
Tapi saya yakin dengan kesepakatan yang sudah disepakati dengan komunitas Sunni dan Syiah itu, semua bisa berdamai.
Akhirnya semua bisa diatasi dan berlangsung sama-sama aman. Kegiatan Syiah selesai pukul 22.00 WIB. Sementara yang Sunni pukul 23.00 WIB. Masing-masing massa diarahkan agar tidak saling ketemu, di arahkan ke jalur yang berbeda.
Anda menjembatani dialog antara kedua kelompok tanpa membuat mereka bertemu. Mengapa?
Dialog secara langsung dan 1 meja memang penting, tapi dalam kasus Bondowoso dialog tidak mungkin dilakukan dalam 1 meja. Sebab saya khawatir akan peruncing perbedaan. Kelompok Sunni menganggap Syiah itu melenceng, sementara Syiah berpendapat sebagai warga negara punya hak untuk beribadah dan mendapatkan jaminan keamanan.
Sehingga tidak mungkin dilakukan dialog saat itu juga dan dipertemukan 1 meja. Tetapi keduanya sepakat hal tersebut harus diatur dalam sebuah regulasi, dalam Perbup atau pun Perda. Agar penanganan konflik yang selama ini saya lakukan diinstitusionalisasikan atau dilembahakan.
Regulasi seperti apa itu?
Saya sudah berusaha mencoba untuk menginstitusionalisasikan dengan membuat regulasi bagaimana hubungan ini bisa berlangsung dengan damai sejak tahun 2016. Sudah setahun ini sudah dilakukan drafting, dan berulang kali sudah dilakukan penyempurnaan.
Tapi kembali, draf regulasi dikomentari oleh masing-masing kelompok yang berbeda. Sunni ingin Syiah tidak boleh diizinkan untuk berkegiatan, sementara Syiah menilai regulasi itu penting untuk menjamin hak-hak hidup mereka, dan memberikan perlindungan.
Sampai sekarang regulasi itu belum selesai, masih dibahas oleh tim yang dibentuk oleh Pemkab. Mudah-mudahan bisa diselesaikan di sisa masa jabatan saya setahun ke depan, 2018.
Anda menjadi bupati sampai 2018, bagaimana bisa menjamin aturan itu akan terus dibahas?
Peta politik Bondowoso selepas saya menjadi bupati, saya memprediksi masih bisa diatasi. Karena calon bupati yang menguat masih dari PKB dengan visi yang kurang lebih sama dengan saya.
Saya juga sudah berdialog degan baik dengan mereka. Tetapi regulasi tetap penting untuk menjamin hak konstitusi. Tapi penerapan di Bondowoso tidak sesederhana itu.
Nantinya peraturan itu akan berbetuk perlindungan kelompok minoritas Bondowoso atau seperti apa?
Sebetulnya yang disiapkan di Bondowoso itu lebih kepada bagaimana mengatur kegiatan keagamaan yang melibatkan massa tetap dipastikan berlangsung secara tertib. Tidak masuk kepada minoritas atau masyoritasnya.
Melainkan upaya mengatur pelaksaan kegiatan keagamaan, terutama yang mendapatkan resistensi dari masyarakat luas. Bisa dipastikan berlangsung dan tidak dihalang-halangi dan dilarang-larang.
Di satu sisi seperti Syiah, sesuatu yang tidak mungkin dilarang karena dalam peraturan tidak ada larangan. Tapi ketika tidak diatur pelaksanaanna.
Dia akan potensial digrudug massa, sehingga akan menimbulkan masalah sosial yang sangat serius, bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi seperti di Sampang.
Tapi lagi-lagi Perbup yang tengah kami siapkan ini, sudah dicoba dialogkan ke masyarakat. Dalam Perbup itu tercantum kegiatan keagamaan yang berpotensi menimbulkan kerawanan dan menggangu ketertibah agar dibubarkan.
Kelompok Sunni ingin Perbup ini senafas dengan itu, bahkan lebih tegas lagi.
Terus terang, itu belum bisa rampung. Karena negara hanya bisa mengatur bagaimana ketertiban umum bisa terjaga, tidak bisa masuk ke ranah keyakinan dan aliran seseorang.
Apa yang membuat Bondowoso bisa menerapkan kebijakan toleran terhadap minoritas?
Untuk menangani konflik apapun di tingkat lokal oleh pemerintah daerah, posisi politik kepala derah menjadi sangat penting. Ketika posisi politiknya lemah, dia tidak bisa membuat kebijakan secara baik.
Di Bondowoso saya dibackup sangat kuat oleh anggota DPRD, PCNU dan MUI Bondowoso.
Milad Fatimah tahun-tahun selanjutnya tetap berjalan, tidak perlu ada pengerahan massa, pasukan dan ribut-ribut. Sehingga sudah berlangsung. Karena titik temu perjanjian sudah disepakati dan dijaga bersama oleh masing-masing pihak.
Biografi singkat Amin Said Husni
Amin Said Husni adalah Bupati Bondowoso sejak 2008 lalu, 2018 tahun depan masa jabatannya terakhir. Sebelum jadi bupati, lelaki kelahiran Pamekasan, 19 Agustus 1966 itu adalah anggota komisi X DPR RI periode 2004-2009. Dia juga anggota DPR di periode sebelumnya, 1999-2004.
Amin adalah politisi yang mengawali karier di Nahdlatul Ulama sebagai redaktur Majalah Tebuireng dan Redaktur Majalah Forum Pemuda. Kariernya di dunia jurnalistik sampai tahun 1995.
Sebagai keturunan kyai, Amin banyak menghabiskan masa mudanya dari pesantren ke pesatren. Mulai dari Pesantren Nurul Jadid, Paiton Kabupaten Probolinggo sampai Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang.
Gelar sarjana Amin didapat dari Fakultas Syari’ah pada Institut Keislaman Hasyim Asy’ari. Sementara gelar masternya didapat di Universitas Indonesia.
Di bawah Amin, Bondowoso mendapat penghargaan Karena meningkatkan produksi beras di atas 5 persen. Dia menerapkan Gerakan Botanik yang mewajibkan para petani di sana menggunakan pupuk organik. Petani Bondowoso melepas ketergantungan pupuk kimia.
