Infografis
Kalau kekurangan dokter, kita kirim dokter. Tapi masalahnya dokter yang daftar sedikit. Kalau pun daftar, yang lulus tidak separuhnya.
Kita sangat menyaring dokter yang ditetapkan di perbatasan, setelah lulus bisa tinggal di sana dengan baik dan secara psikologis mampu menyelesaikan persoalan. Insentif kita tawarkan 11 jutaan untuk Nusantara Sehat.
Selain itu ada program Nusantara Sehat tapi individu, kalau kurang dokter, kita isi dokter. Mudah mudahan tahun ini bisa kita selesaikan untuk memenuhi kebutuhan dokter di puskesmas.
Lalu ada program Wajib Kerja Dokter Spesialis yang disepakati dengan Kolegium dan Profesi, mudah-mudahan nanti lima tahun ke depan sudah bisa memenuhi kebutuhan dokter spesialis di seluruh Indonesia.
Sebagai kawasan perbatasan dan terpencil, apa saja yang sedang dilakukan Kemenkes untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di NTT?
Di sini (NTT) masih terjadi kesenjangan rasio dokter 1:100.000. Melalui program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS), saya serahkan sembilan orang dokter spesialis di provinsi NTT yang terdiri dari empat dokter spesialis peserta WKDS mandiri dan lima dokter spesialis tugas belajar.
Empat orang peserta WKDS mandiri yang ditempatkan di RSU Soe terdiri dari satu orang dokter spesialis obsgyn, satu orang dokter spesialis anastesi, satu orang dokter spesialis bedah dan satu orang dokter spesialis penyakit dalam.
Lima orang peserta WKDS tugas belajar dikembalikan kepada instansi asal yaitu, di RSUD Atambua satu orang dokter spesialis bedah, RSUD Lewo Lembatta satu orang dokter spesialis obsgyn, RSUD Ba’a satu orang dokter spesialis anastesi, RSU DR. T.C.Hillers Maumere satu orang spesialis obsgyn dan Dinkes Kabupaten Flores Timur satu orang spesialis anak.
Apa perkembangan positif yang mulai dirasakan masyarakat NTT, dari segi pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakatnya?
