Khofifah: Pangkas Kemiskinan dengan Terobosan Integrasi Bansos

Integrasi bantuan sosial salah satu cara agar bantuan tepat sasaran. Seperti apa konsep integrasi ini?

Pak Jokowi beberapa kali berpesan, Bansos terintegrasi dalam 1 kartu. Lalu Maret 2016 rencana itu dibawa ke Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan.

Tapi tahun 2015 sudah dimulai pembicaraan bagaimana bansos diberikan dalam 1 kartu. Bisa atau tidak digunakan sistem perbankan?

Karena dulu ada berita, ada KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) digadaikan kartunya, lalu ada yang memotong dana sosial. Jika menggunakan sistem perbankan, hal seperti itu harusnya sudah bisa dihilangkan.

Sebelum dibahas Maret 2016, Febuari 2016 saya konsolidasi dengan perbankan. Saya berpikir, apa mau orang diberikan kartu yang tidak berduit. Akhirnya bisa dengan transaksi zero cost. Saya bertemu dengan BNI, ternyata bisa dilakukan dengan sistem seperti itu.

Akhirnya Bank Indonesia dan OJK mendukung memberikan masukan dari sisi perbankan. Menteri BUMN juga membantu mengkonsolidasikan perbankan.

Sebab nasabah penerima bansos ini, nasabah imut-imut, bukan UMKM. Mereka bisa tarik tunai sampai nol rupiah. Ini kerja keras aparatur perbankan di semua lini sampai merombak kultur pelayanan. Biasanya mereka melayani agen, ini yang melayani yang imut-imut.

Sehingga jika bansos non tunai ini berjalan, bisa mewujudkan pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengurangi gini rasio. Kalau PKH dan rastra ini terintergrasi, penguatan dan pemerataan akan terbangun.

Kemiskinan masih menjadi problem di Indonesia. Namun berdasarkan catatan BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2016 turun menjadi 27,76 juta jiwa. Apa yang dilakukan di Kemensos untuk menurunkan kesenjangan ekonomi?

Terlalu jauh jika Kemensos menurunkan kesenjangan ekonomi. Karena ada peran pembangunan infrastruktur. Dari sisi ekonomi makro, ada pembukaan lapangan kerja. Tugas Kemensos bukan untuk pembentukan usaha kecil menengah atau juga pembukaan lapangan kerja.

Kami ada program e-Warung. Jika program ini jalan, akan sangat signifikan menurunkan kesenjangan. Lewat e-Warung dengan sendirinya orang akan punya peluang bekerja. e-Warung ini basisnya kube (Kelompok Usaha Bersama), satu kube rata-rata 10 orang.

E-warung akan menjadi pusat transaksi penerima bansos dan subsidi. Jika bansos makin terintegrasi, semisal rastra nilainya hampir Rp21 triliun dan PKH Rp12 triliun. Total bantuan sosial dan subsidi itu bisa tembus sampai Rp148 triliun.

Sementara Bulog akan mengirim beras dan gula dalam bentuk karungan. Jika masyarakat di e-Warung membantu membungkuskan gula, akan mendapatkan fee Rp300 per-pack. Sementara fee penjualan perkilogram Rp500 rupiah.

Jika per 1 kg mereka mendapatkan Rp500, jika seorang penerima (KPM) mendapatkan 12 kg, maka e-warung mendapatkan Rp6.000 untuk proses distribusi gula itu. Targetnya ada 500-1.000 KPM, maka satu e-warung punya profit bersih Rp6 juta perbulan. Belum lagi ditambah fee PKH, Rp1.300 perKPM, kemudian dari fee pembayaran listrik, dan PDAM, ini market yang besar.

Keluarga kurang mampu diberikan peluang untuk membentuk e-warung. Saat ini kebanyakan e-warung itu dari CSR BNI dan BRI. Sebab tahun kemarin Kemensos belum mendapatkan dana APBN untuk e-warung. Tahun 2017 ini sudah terbentuk 2.500 e-warung. Kita butuh 10.000 e-warung.

Sejauh mana program e-warung ini bisa kurangi kemiskinan?

Saya berharap 2 tahun mengelola e-warung sudah bisa mandiri. Setelah 2 tahun tidak terima PKH dan rastra, sebab sudah bisa mandiri.

Kalau target pengentasan kemiskinan bukan dari Kemensos, tapi RPJM.

Dulu saya mengusulkan ke Menpan untuk menambah 1 direktorat penanganan fakir miskin. Direktorat penanganan fakir miskin baru ada di 2016, DIPA-nya baru cair akhir tahun. Jadi penanganan fakir miskin di perkotaan dan pedesaan itu berbeda. Data kemiskinan kita di desa jumlahnya 2 kali lipat daripada di desa. Jadi memang harus pendekatan kewilayahan.

Anda termasuk sosok menteri yang sederhana, jarang menggunakan manik-matik…

Anda saja yang tidak pernah lihat… hahaha…

Salah satunya saya perhatikan, Anda selalu pakai sepatu yang sama saat blusukan. Ada cerita apa di balik sepatu itu?

Dari dulu saya begini, bukan karena menjadi menteri. Saya harus cari baju yang cocok di segala situasi. Saya pagi suka diundang ke pengajian, siang ke seminar, dan malam ada apa lagi. Di mana saya bisa dapat baju yang multifungsi seperti itu. Belum tentu sempat ganti baju di tengah jalan.

Begitu juga sepatu. Ini sepatu yang luar biasa, di banjir juga saya pakai. Berlumpur juga saya pakai, bahkan ke Istana Kepresidenan pun tetap pantas. Sepatu ini produksi Tanggulangin. Saya mau pesan lagi, tapi sudah tidak diproduksi. Sepatu ini sudah lama banget, 6 tahun lebih.

Soal baju pun begitu, saya pakai baju lama untuk pengumuman kabinet Pak Jokowi. Baju itu saya pakai waktu jadi menterinya Gus Dur. Saya banyak baju putih.

Sepatu saya ini sudah banyak menjadi saksi perjalanan.

Ada kisah penarik?

Saat saya ke Bima untuk mengunjungi korban banjir di sana. Jika saya ke daerah, 60 perjalanan selalu mengecek gudang logistik. Lalu banjir di Bima yang terdampak hampir 90 persen. Saya harus pastikan warga tidak kekurangan beras. Saat itu distribusi beras lumpuh. Jalur tidak mudah di akses.

Saya pun memeriksa gudang Bulog, saat itu 500 ton beras terendam. Beras sudah terendam 5 hari. Saat itu saya datang, ada genangan air yang di dasarnya berwarna putih. Saya kira itu plester semen di lantai. Saya turun ke air itu, nyebur. Padahal aroma bau di gudang itu sudah seperti terasi. Saya tidak punya pilihan sepatu ganti. Begitu sampai di mobil, sepatu ini saya bersihkan dengan tissue basah dan pakai pengharum.

Tapi aroma bau itu tidak hilang. Lalu saya jemur di kawasan pengungsian. Besok paginya saya jemur lagi, tapi aromanya tidak hilang lagi.

Mengapa Anda tidak ganti sepatu saja? Beli yang baru?

Repot. Kalau saya pakai sepatu yang ada hak tinggi, bisa menancap kalau jalan. Nggak sempat urusi orang, malah repot mengurusi sepatu. Saya tipe yang setia dengan satu barang, kecuali baju. Tapi bukan berarti hanya punya satu saja.

Seperti tas, saya punya beberapa, tapi yang sering saya pakai hanya 1 ini saja. Karena terlalu ribet kalau ganti-ganti tas.

Waktu tahun 1992, saya menjadi anggota DPR. Saya lihat ada orang sibuk sekali. Saya sudah siap, tapi dia masih repot ganti-ganti. Satu saat barang ketinggalan, maka satu bus ikut ribet semua. Dari sana saya pikir, sangat ribet. Jangan membuat ribet, sehingga substansi jadi hilang.

Biografi singkat Khofifah

Khofifah lahir di Surabaya, 19 Mei 1965. Ia menghabiskan masa kecil dan remajanya di Surabaya yakni saat mengenyam pendidikan di SD Taquma pada (1972-1978), lalu melanjutkan (1978-1981) di SMP Khodijah Surabaya, dan pada tahun 1981 SMA Khodijah Surabaya dan tamat pada tahun 1984.

Gelar sarjananya didapat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya. Dia juga kembali bersekolah S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, Surabaya. Sementara gelar master dia raih di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta.

Tokoh berpengaruh di Nahdalatul Ulama (NU) ini sejak lama aktif dalam kegiatan sosial dan berbagai organisasi kemasyarakatan. Tahun 2011 dia dinobatkan sebagai tokoh penggerak masyarakat dari Islamic fair of Indonesia.

Namanya mulai menyita perhatian saat membacakan pidato pernyataan sikap Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) dalam Sidang Umum MPR 1998 lalu. Itu menjadi pidato kritis pertama terhadap pelaksanaan Orde Baru dalam ajang formal nasional setingkat Sidang Umum MPR.

Karier politik sebagai anggota DPR dimulai pada 1992 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sampai tahun 1998. Kemudian dia hijrah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Khofifah pernah menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Sekarang selain menjadi Menteri sosial,  Khofifah adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU.