Infografis
Suara.com - Khofifah Indar Parawansa adalah menteri di Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla yang sering keliling Indonesia. Ia mendatangi kota, sampai kawasan pedalaman.
Pekan lalu, suara.com mengikuti blusukan Khofifah selama 4 hari ke Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Di sana, Khofifah ingin memastikan bantuan sosial (bansos) langsung sampai ke masyarakat. Sebab bansos jadi sasaran empuk untuk disunat oknum nakal.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU itu banyak cerita soal terobosan untuk mengurangi kebocoran bansos. Salah satunya inovasi integrasi berbagai program pemerintah.
Khofifah merasakan tugas ‘unik’ menjadi Menteri Sosial sejak pemerintahan Jokowi. Dia menyebut jika kementeriannya banyak mengurusi hal-hal yang bukan ranah penugasannya. Bahkan di Kalimantan Selatan, Khofifah sempat ke kawasan terpencil di Desa Nawin, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong. Di sana, Kemensos membangun puluhan rumah di kawasan hutan untuk masyarakat adat yang belum tercatat secara administrasi negara.
“KAT (komuitas adat terpencil) merupakan wilayah yang tidak dikunjungi Kementerian Desa, karena tidak terdata. Lalu, diurus siapa? Ini kan orang Indonesia. Makanya saya sebut Kemensos ini Kementerian Sosial dan lain-lain,” kata dia.
Sepanjang perjalanan blusukannya, Khofifah juga cerita kisah-kisah unik selama keliling Indonesia. Termasuk kunjungannya ke Puncak Jaya, Papua yang menjadikannya menteri Indonesia pertama yang menginjakan kakinya ke sana.
Berikut wawancara lengkap suara.com dengan Khofifah:
Anda adalah menteri pertama Indonesia yang menginjakan kaki di Puncak Jaya, Papua. Bagaimana ceritanya?
Tidak mudah mendapatkan izin ke Puncak Jaya. Di sana banyak sniper (penembak jitu) hebat. Tapi saya mencoba menelepon Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmayanto dan Kepala Kepolisian Indonesia saat itu, Jenderal Badrodin Haiti. Mereka bilang, siap. Ya sudah saya siapkan berangkat.
Saya berpikir ke sana bawa apa. Saya bawa banyak poster Presiden dan wakil presiden. Saya bawa bendera dari yang kecil, sedang, dan besar. Saya juga bawa poster foto presiden dan wapres. Saya berikan poster itu. Saya bilang, bapak ini presiden Indonesia. Kalau bapak bersedia, bisa saya berikan poster ini ke bapak. Dia menerimanya.
Saat itu penjagaan sangat ketat. Tapi apa jadinya kalau kepala pemerintah di sana pun belum pernah ke Puncak Jaya? Saya ingin memastikan masyarakat di sana mendapatkan haknya sebagai warga negara.
Sebagai menteri, Anda sering keliling Indonesia untuk mengecek perjalanan program pemerintah, terutama pemberian bantuan sosial. Mengapa hal ini Anda lakukan? Bukan kah sudah ada dinas-dinas sosial di pemerintah daerah yang mengawasi?
Dinsos bukan anak buah saya, fungsinya koordinasi. Ada 95 persen sampai dengan Desember garis Dinsos dengan Kemensos hanya garis koordinasi. Saya sudah sudah mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri sejak Mei 2015. Jika dinas sosialnya banyak fungsi, nggak akan jalan.
Fungsi-fungsi di Kemensos banyak sekali, sementara fungsi di bawahnya tidak support, sampai budget nggak support. Misal ada kasus KDRT di Pontianak dan Tangerang, mereka larinya ke Kemensos. Ada anak terlantar di Trenggalek, larinya ke Kemensos. Urusan itu seharusnya bisa dihandle oleh daerah.
Saya sudah keliling Indonesia pun, banyak kepala daerah yang tidak mengerti soal PKH (Program Keluarga Harapan). Ada yang sampai menjabat 2 periode saja, ada yang masih tidak mengerti PKH. Karena dana PKH dari APBN tidak turun ke lewat APBD, tapi langsung ke rakyat.
Makanya, jika ada penurunan kemiskinan di daerah sesungguhnya yang memiliki signifikansi adalah program dari pemerintah pusat. Itu pun masih banyak yang tidak mengerti.
Makanya kalau kunjungan ke daerah, saya selalu bawa Buku Merah Putih. Buku itu berisi daftar penerima dan besaran yang diterima daerah tertentu. Bahkan sampai SDM-nya. Dari situ harapannya, bupati, wakil bupati dan SKPD bisa tahu. Harapan saya mengkoordinasikan program-program yang seharusnya menjadi komitmen bersama. Ini proritas nasional dan daerah.
Artinya, apakah seharusnya posisi Dinas Sosial berubah menjadi di bawah Kemensos agar mudah dalam menjalankan program di daerah dan memperlancar komunikasi dengan pusat…
Nggak lah, ini kan era otonomi daerah. Yang penting koordinasinya nyambung, kepala daerahnya terkomunikasikan dan mau mengawal. Ada salah satu bupati di Luwu Utara, dia mengawal PKH sejak menjadi wakil bupati. Sehingga setelah jadi bupati, dia sudah tahu garis depan penanganan fakir miskin dan PKH adalah para pendamping PKH.
Kalau ketemu bupati seperti ini keren banget, jadi merasa terbantu. Makanya pendamping PKH-nya sampai dapat semacam tambahan honor dari Pemkab Rp1 juta sebulan. Tahun 2017 ini Pemkab memberikan motor untuk pendamping PKH. Kalau bupati seperti ini, nggak usah ruwet.
Kemarin saya lihat omongan Menteri Keuangan Sri Mulyani, APBN Rp2.000 triliun ini buat apa yah? Wapres Jusuf Kalla juga mengingatkan dari tahun ke tahun, uang itu jadi apa? Kalau pandangan saya di Kemensos, uang yang mengalir ke Kemensos ini harus sampai ke warga.
Saya punya cerita, dulu untuk memastikan bantuan sampai ke warga, saya sampai datangi warga ke rumahnya. Itu bukan H-1 (sebelum pemberian bantuan), tapi H-1 sampai 2 jam di lokasi. Ceritanya lucu-lucu, sampai ada petugas dinas sosialnya memandu di belakang saya.
Apakah Anda banyak menemukan dana sosial ini tidak tepat sasaran?
Pernah saya menghadiri penerimaan PKH di Bandar Lampung, kok wajah penerima PKH-nya kinclong-kinclong banget. Saya langsung evaluasi, saya curiga mereka sebagai penerima yang masuk data error (bukan penerima PKH).
Begitu juga saat di Balikpapan saat pencairan dana PKH, kinclong juga. Jangan-jangan ini juga masuk data penerima yang error.
Setelah itu saya minta ke pendamping PKH, agar saya diajak ke rumah si penerima PKH itu. Saya pun ke rumahnya. Ternyata benar, dia penerima yang tepat. Rumah dia berukuran 3x3 meter, kontrakan, dan tanpa kamar. Rumahnya ada di belakang pasar.
Jadi kita sering tertipu dengan orang kulit bersih, dianggapnya sebagai orang berada. Padahal dia dari keluarga yang kurang mampu. Sebab orang Banjar memang kulitnya putih-putih bersih, sama dengan orang Palembang.
Cara seperti itu saya lakoni untuk memastikan penerima bantuan tepat sasaran. Mungkin data saya lebih detil dari staf Kementerian Sosial.
Anda juga teliti sampai memeriksa barang-barang bantuan sosial. Bahkan Anda memeriksa berat timbangan rastra (raskin)…
Itu biasa. Saya itu orang sangat detail. Lagi pula kan beda antara pengambil kebijakan eksekutuf dengan DPR. Eksekutif adalah eksekutor dari seluruh kebijakan yang ada.
Misalnya soal KAT (komunitas adat terpencil), saya sudah bilang tidak perlu mencari kawasan KAT yang jauh, cari yang saya bisa mudah ditinjau. Di Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan, KAT disebut suku anak dalam atau orang rimba.
Di banyak tempat KAT belum teradministrasikan atau terdata oleh pemerintah. Mereka belum terintegrasi dengan pemerintahan administrasi terdekat.
Bahkan KAT merupakan wilayah yang tidak dikunjungi Kementerian Desa, karena tidak terdata. Lalu, diurus siapa? Ini kan orang Indonesia. Makanya saya sebut Kemensos ini Kementerian Sosial dan lain-lain. Karena mengurus apa yang tidak diurus kementerian lain. KAT ini dibuatkan rumah oleh Kemensos.
