Cek Fakta
Suara.com - Hasil perhitungan cepat Mujani Research and Consulting (SMRC) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta menunjukan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno mau ke putaran dua Pilkada. Sementara Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni sudah mengakui kekalahannya.
Data perolehan suara yang dihimpun SMRC mengejutkan. Anies-Sandi mendapatkan suara yang selisihnya tipis dari Ahok-Djarot. Ahok-Djarot unggul mendapatkan 43,19 persen dan Anies-Sandi 40,12 persen.
Perolehan suara Anies-Sandi naik di tengah kasus penodaan agama yang menjerat Ahok, serta kasus SARA di Jakarta. Apakah ini kebetulan?
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan memprediksi babak kedua Pilkada DKI Jakarta akan sangat ketat. Di atas kertas, Anies seharusnya menang karena akan memperoleh limpahan 17 persen suara yang didapatkan Agus SBY.
Baca Juga: Timses Ahok: Kenapa Tiba-tiba Memaksa Bikin Aturan Seperti Itu
Namun yang namanya politik, kata Djayadi tak bisa diprediksi dengan pasti. Lebih-lebih politik di Indonesia.
Djayadi mencatat kebanyakan pasangan calon kepala daerah yang ikut berlaga di 101 Pilkada Serentak adalah ‘pemain cabutan’. Mereka muncul, bukan tokoh partai asli pengusung. Ini memprihatinkan dan buruk untuk kehidupan politik di Indonesia.
Bahkan di Jakarta, sosok Ahok dan Anies juga ‘pemain cabutan’. Ahok adalah mantan politisi Gerindra yang saat ini bukan politisi parpol. Sementara Anies, mantan Menteri Pendidikan yang tidak secara langsung terkait partai tertentu. Kelebihan, mereka menang tenar.
Fenomena seperti itu sebagai masalah klasik lemahnya rekruitmen di partai. Masalah ini tak selesaikan sejak masa reformasi 1998. Partai hanya dijadikan alat segelintir orang untuk ambisi kekuasaan. Jika ini dibiarkan, apa bahayanya?
Berbincang dengan suara.com di meja kerjanya di Universitas Paramadina pekan lalu, Djayadi banyak cerita fenomeja politik masa kini. Dia juga memaparkan peta politik di Pilkada DKI Jakarta babak kedua nanti. Dia juga menganalisa kemungkinan isu SARA masih marak di Pilkada Serentak babak kedua di sejumlah daerah.
Baca Juga: Isu Boikot Salat Jenazah Pro Ahok, Pemerintah Diminta Bertindak
Berikut wawancara lengkapnya:
Saya mengikuti analisa Anda terkait pilkada. Anda selalu menyoroti soal lemahnya rekrutmen di Parpol. Bisa Anda jelaskan hal itu?
Secara umum, sentralitas figur personal memang gejala umum dalam sistem presidensil. Dalam partai politik disebut sebagai presidensialisasi partai politik. Itu gejala dominannya sentralitas figur di luar partai karana ada pemilihan umum langsung di pusat dan daerah. Fenomena itu diperberat oleh situasi di parpol.
Di era reformasi ada dua hal yang tertinggal untuk diperbaiki, yaitu perbaikan reformasi birokrasi dan reformasi partai politik. Kenapa reformasi partai politik jadi lupa? Bisa saja memang lupa, atau memang disengaja lupa. Karena yang melakukan reformasi setelah 1998 adalah partai. Yang mereka reformasi terlebih dulu adalah yang ada di luar partai, bukan dalam partai.
Ini soal kekuasaan. Jika reformasi dalam diri partai bisa melepaskan kekuasaan, partai tidak akan melakukan reformasi dalam dirinya dulu. Kira-kira teorinya begitu.
Apakah hambatan partai untuk bisa serius mengelola kadernya yang nantinya bisa dijadikan calon pemimpin?
Problem utama partai di Indonesia adalah demokrasi internal partai. Partai di Indonesia hidup di alam demokrasi dan menciptakan iklim demokrasi. Partai dikuasi oleh figur-figur tertentu, sebab bisa jadi ada tradisi partai dikuasai keluarga atau keturunan tertentu. Atau juga karena keuangan partai dikuasai oleh figur tertentu.
Atau juga ada partai baru yang didirikan hanya untuk kendaraan politik orang yang mendirikan. Misal Partai Demokrat. Partai itu didirikan karena Susilo Bambang Yudhoyono akan maju sebagai presiden (tahun 2004). Sehingga banyak orang yang mengatakan Demokrat isinya hanya SBY Fun Club. Begitu juga terjadi di Gerindra.
Beda dengan Golkar, karena dia partai lama dan sudah cukup terlembaga. Hanya saja Golkar masih tergantung dengan kekuasaan untuk menjalankan operasional partai, salah satunya biaya operasional. Ketika reformasi terjadi, Golkar tidak bisa tergantung pada kekuasaan. Tapi saat ini Golkar bergantung kepada beberapa orang untuk membiayai pendanaan parpol.
Kenapa rekrutmen partai menjadi lemah? Karena tidak ada demokrasi di dalamnya. Artinya, partai itu bisa melakukan rekrutmen dengan baik jika ada sirkulasi kepemimpinan dan kaderisasi yang jelas.
Saat ini seseorang bisa pimpinan partai karena keterdekatan khusus dengan pihak yang dianggap berpengaruh, bukan karena karier partai. Ini membuat kaderisasi menjadi mampet. Saat ini yang menjalankan partai bukan sistem.
Bahkan untuk menentukan calon presiden, tidak ada sistem. Bisa ditunjuk ketua partainya. Begitu juga untuk menentukan calon kepala daerah. Ini buruk. Sehingga partai tidak bisa melakukan rekrutmen yang baik dan tidak bisa mencerminkan aspirasi masyarakat.
Namun Golkar pernah mempunyai sistem yang baik saat menentukan calon presiden, mereka menggelar konvensi.
Sehingga tidak aneh ada sosok yang bagus dan masuk partai, tapi tidak dilihat atau di-cuekin. Sehingga orang itu lebih memilih membesarkan namanya sendiri. Dia menggunakan uangnya sendiri, atau mencari pendanaan dari yang lain. Saat sudah terkenal, itu menjadi jalan pintas untuk ‘membeli’ partai.
Hal lain, sistem partai di Indonesia sangat majemuk atau partai banyak. Untuk menjadi kepala daerah, seseorang harus mempunyai elektabilitas dan aksestabilitas lintas partai. Orang yang bagiamana bisa begitu? Orang di luar partai. Jadi tidak perlu masuk partai untuk berkuasa.
Hal terakhir yang membuat rekrutmen partai jadi lemah adalah orientasi partai. Partai politik di Indonesia tidak mempunyai ideologi, apapu pun jadi.
Apakah hal-hal seperti itu hanya terjadi di Indonesia?
Nggak juga. Di Filipina dan di beberapa negara Amerika Latin juga terjadi. Sistem politik keadaan negara mereka hampir sama.
Cuma bedanya, ideologi partai menjadi hal penting di sana. Di Brazil, calon pemimpin independen sangat dimudahkan dalam aturan UU. Di Indonesia sangat dipersulit karena dianggap deparpolisasi. Sebab partai politik dianggap mewakili suara masyarakat.
Partai politik sangat terancam. Bayangkan jika ada calon independen sangat populer, tidak bisa kompromi dengan partai, dan menang pemilu, maka akan membahayakan pihak partai.
Lalu mengapa masih tetap seperti ini keadaan partai politik di Indonesia? Sebab belum ada hal yang bisa memaksa partai harus mereformasi internal dirinya. Ini juga dikarenakan di partai politik kebanyakan menjadi politisi, bukan negarawan.
Negarawan akan sukarela mengorbankan segalanya untuk rakyat. Negarawan di Indonesia ada, tapi sedikit. Kalau negarawan banyak, maka Anda tidak perlu jadi jurnalis dan tidak perlu ada media, sebab di negara semua berjalan dengan baik. Sementara politisi tidak akan memikirkan rakyat jika dipaksa. Orientasi mereka ke kepentingan pribadi dan partainya.
