Infografis
Anda akan kembali menghadiri konferensi perubahan iklim di Paris. Apakah status Anda di sana?
Minister in charge of climate change. Saya bukan ketua delegasi. Nanti saya akan duduk dengan menteri-menteri dunia. Semestinya Menteri kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya yang duduk di sana. Tapi dia sibuk.
Karena itu saya diangkat lagi Menteri khusus yang mengurusi perubahan iklim. Di Amerika, Rusia, dan Denmark ada menteri yang mengurus khusus perubahan iklim. Jadi nggak musti diurus sama menteri lingkungan hidup. Mengurus ini harus bolak balik luar negeri. Ke Paris, Jerman dan sebagainya. Harus ada 2 menteri selama perubahan iklim. Persisnya saya itu special envoy (utusan khusus) dengan pangkat menteri. Saya bisa duduk sejajar dengan menteri.
Apakah target Indonesia dalam pertemuan COP Paris?
Target masing-masing negara itu berpegang pada dunia, terjemahaan itu adalah transparansi. Itu dulu hanya negara maju yang boleh lihat, karena mereka kasih duit. Tapi sekarang tidak bisa, mereka harus transparan.
Indonesia itu musti mengejar hal-hal yang bisa mengikat negara maju yang menghimpun kekuatan negara berkembang atau kelompok G77. Negara-negara maju dan berkembang sepakat untuk sukseskan pertemun COP Paris, kalau tidak sukses nggak ada yang menang. Semua kalah, karena dunia ini hancur.
Amerika diserang dengan topan-topan, dan Jepang makin hancur. Dunia akan runtuh. Bukan waktunya memelihara kekayaan. Bahkan di Amerika Serikat nanti akan memilih calon presiden yang pro mengatasi perubahan iklim.
Apakah prediksi hambatan dalam pertemuan itu?
Mungkin nanti menjelang pertemuan ada gerakan ‘stor uang’. Diibaratkan sepeti orang kawinan, 5 miliar dolar AS, 7 milar dolar AS, 9 miliar dolar AS. Targetnya menjelang 2020 uangnya sudah terkumpul. Sampai sekarang kayaknya sudah 11 miliar dolar AS. Uang itu akan dibagi-bagi ke negera maju yang mempunyai luasan hutan yang lebih. Dan mereka ingin menurunkan emisi karbon. Uang itu akan dijadikan hibah.
Apakah Indonesia akan menerima uang itu?
Indonesia mau dong menerima. Tapi jangan kasih ke bupati yang korup. Nantinya uang itu untuk membereskan lahan gambut.
Dalam Intended Nationally-Determined Contribution (INDC), Indonesia menaikan target penurunan emisi karbon sampai 29 persen sampai 2013. Akan banyak pihak yang terlibat, termasuk koorporasi dan industri. Sementara Pemerintahan Jokowi akan menggenjot proyek-proyek industri. Bagaimana penurunan itu bisa terwujud jika industri masih terus masif ditambah?
Inndustri tidak bisa berenti semua, bisa berhenti pembangunan. Penurunan emisi tidak mensyaratkan besok. Itu nanti, jangka panjang. Sekarang menteri-menterinya lebih muda dan paham, pada mengerti untuk menahan itu (produksi emisi karbon). Saya percaya menteri saat ini mendedikasikan pikirannya untuk go green.
Industri itu bisa didorong untuk bio fuel (berbahan bakar ramah lingkungan. Misal energi tenaga listrik dengan rendah emisi, menggunakan energi angin. Ini penurunan 23 persen emisi karbon jangka waktu 10 tahun itu bisa.
Indonesia juga ingin mengembangkan geothermal, itu adalah investasi awal tinggi. Nanti kalau sudah jadi, itu enak sekali. Kalu sudah, energi jadi murah sekali. Geothermal itu masa depan kita yang bagus sekali.
Penurunan emisi karbon 29 persen sampai 2030 dan pada 2040 sampai 40 persen. Itu bukan angka kecil. Sementara hutan lindung habis ditebang dan digantikan dengan sawit. Belum lagi pembakaran hutan. Anda masih optimis dengan realita itu?
Degan menteri yang sekarang, usaha untuk mengawasi itu sudah tampak sekali. Beda dengan dulu. Kalau menteri ini peduli dan konsen. Siti itu diam-diam punya doktor lingkungan hidup. Dia ngerti itu. Dia kerja dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB. Di kerja setengah mati. Dan hasilnya nggak jadi-jadi karena dilawan sama el nino.
Lihat kebakarannya di mana? lihat petanya. Perusahaan di dekat sana apa? Kemungkinan dibakar oleh orang, dekat perkebunan nggak? Curiga saja sudah kita.
Di Kalimantan ada perkebunan sawit yang di tengah perkebuan itu ada patok hutan lindung. Sejuta lahan hektar gambut yang direhabiitasi, lahannya menjadi sawit. Anda bisa merespon fakta ini?
Datanya kasih dan suruh tangkap (pelakunya). Kejar saja, biar mereka nggak banyak membakar. Perkebunan ditutup. Sekarang diperiksa ada 90 kasus, yang ditindak ada 14 kasus. Kalau yakin, tutup saja perusahaan itu. Ini masalah penegakan hukum. Kalau fakta itu benar, cek saja. Bupati tangkap saja. Nggak heran, bupati puluhan ditangkap.
Seharusnya pemerintah pusat bisa menghentikan izin penggunaan lahan untuk sawit. Di mana posisi pemerintah pusat saat ini?
Itu ada pelimpahan wewenang, termasuk pelimpahan ke bupati. Bupati itu punya hak memberikan izin. Tapi kalau menjadi seperti ini, bisa menggunakan wewenang pemerintah pusat jika sudah dalam skala darurat.
Cabut saja UU desentrisasinya. UU otonomi daerah direview. Kalau akibatnya hutan lindung yang dibakar, itu masuk hukum yang tinggi. Nggak bisa main-main.
Selama ini berlangsung, apakah penurunan emisi 29 persen itu realistis?
Iya. Karena saya hitung dari skupnya. Saya bicara hutan 80 juta hektar. Kalau yang terbakar 1 juta, kan 1 persen lah. Saya mengartikan kejadian itu ada. Meskipun itu tidak serta merta bisa mengggalkan INDC kita. Karena itu nggak pas.
Bukti Indonesia sudah terdampak perubahan iklim?
Pergesaran masa tanam, bergeser sampai bulan. Ini dampak nyata. Kalau di pantai, gelombak air laut terus naik. Nelayan tidak bisa melaut karena perubahan angin. Kalau di pedalaman, penyakit lama itu timbul. Misal di Flores. Udaranya makin panas, ada virus yang berkembang. Itu tidak kelihatan perseorangan. Karena itu bicara soal masa depan.
Paling nyata itu di Tanah Abang, nanti akan tenggelam karena air laut meningkat. Penasan air laut yang terasa. Biota laut sudah pada mati. Misal di gorontalo, di Indonesia timur. El nino ini menjadi lama. Ini harus disadari. Untuk masyarakat awam ini harus mengertii.
Biodata Rachmat Witoelar
Rachmat Nadi Witoelar Kartaadipoetra atau Rachmat Witoelar lahir 2 Juni 1941 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Rachmat pernah menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup di awal kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009.
Rachmat lulus dengan gelar di bidang arsitektur dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1970. Pada tahun 1971, ia menjadi anggota parlemen mewakili partai yang berkuasa saat itu, Golkar. Dia terpilih kembali empat kali. Rachmat pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Mongolia antara tahun 1993-1997.
Rachmat pernah terpilih sebagai presiden ke-13 PBB Konferensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC 2007) yang diselenggarakan di Bali, Indonesia. Saat ini Rachmat menjadi utusan menteri khusus yang mengurusi isu dan perundingan perubahan iklim.
