Yenti Ganarsih: Penyaringan Capim KPK Jauh Lebih Ketat

Senin, 08 Juni 2015 | 07:00 WIB
Yenti Ganarsih: Penyaringan Capim KPK Jauh Lebih Ketat
Yenti Ganarsih. (suara.com/Pebriansyah Ariefana)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Apa jaminan Pansel KPK ini tidak 'masuk angin' menerima titipan orang ke KPK?

Keliatannya kita solid, meski baru beberapa kali pertemuan. Kalau perempuan itu kan menurut saya, nggak mudah dibujuk yang gitu-gitu. Yah tokoh perempuan ini kan banyak. Presiden perempuan ada, perdana menteri perempuan ada. Kemudian menteri perempuan ada. Mungkin saya pikir akan lebih sungkan untuk membujuk perempuan, dan yah Insya Allah kita membentengi diri. Gitu-gitu kan di mana-mana ada.

Semoga kita mendapatkan orang-orang yang terbaik dan banyak yang mendaftar. Semoga apa yang kita lakukan itu lancar. Kan sebulan ada
mamsukan masyarakat setelah diumumkan.

Anda sudah didekati seseorang untuk menyodorkan nama?

Yah nggak, lagian kita akan jemput bola. Yang menyodorkan nama-nama bagus banyak ke saya. Per-SMS, ini nih masukkan nama ini, di Twitter juga banyak, masukan dong ini hakim yang bersih. Tapi sejauh ini banyak yang beredar di masyarakat, dan teman-teman saya mengusulkan nama ke saya misalnya Hakim.

Bahkan teman saya yang juga pegiat anti korupsi, sudah mulai memasuk-masukkan. Tapi siapakah yang akan dijemput, kita kan belum tahu.

KPK tengah diuji konflik dengan polri, anggota KPK ke depan harus seperti apa agar tidak terjadi hal yang sama?

Yah mungkin nggak ada yang bisa diubah. Paling-paling kita cari orang yang berintegritas, kredible, independen, leadership. Emat kreteria itu menjadi penting. Nah dengan 4 ini, kita harap mereka mentaati dan mematuhi undang-undang KPK. Dalam UU KPK jelas fungsi mereka supervisi dan koordinasi.

Nah kan ini yang nggak jalan selama ini. Nah ini mudah-mudahan kita bisa memilih orang-orang yang arogansi sektoralnya tidak dominan. Sehingga bisa kita jaga.

Saya pribadi berpendapat, kita mencegah korupsi itu bukan hanya tugasnya KPK saja untuk penegakan dan pencegahan. Kan kita punya Kepolisian dan Kejaksaan. Kita kuatkan KPK dengan menghormati dan mendorong polisi dan kejaksaan.

Nah itu, bukan kita (Pansel) yang melakukan kan. Kita bisa menjaring orang-orang yang bisa ke arah itu. Makanya, Pansel ini kan terdiri dari Psikolog, Sosiolog, Tata Negara, Hukum dan HAM, IT, ada Manajemen, dan saya korupsi dan pencucian uang.

Mungkin nanti KPK tidak memperlihatkan cara-cara yang 'ini lho saya KPK bisa...'. Ini harus didorong polisi juga bisa, kejaksaan juga bisa. Mestinya saling komunikasi. Tapi faktanya kan kemarin ribut, mungkin sementara masalah-masalah teknis tapi dari pandangan sosiolog dan kejiwaan, penting bahwa kita menetapkan tanpa menyampaikan ego. Misal orang dari sebuah instansi kena, lalu menghakimi seluruh instansi itu buruk. Nah itu harus dijaga. Ingat polisi itu milik Indonesia. Ini harus dipikirkan.

Untuk menegakkan korupsi, semua penegak hukum harus bersatu, karena lawan kita itu koruptornya itu. Akhirnya kehilangan tenaga dan energi untuk menyelesaikan konflik begitu. Padahal seharusnya lebih banyak dari kasusnya. Bukannya untuk menyelesaikan konflik di dalam karena komisionernya bermasalah.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI