Infografis
Lalu dari mana dana Pilkada mereka?
Ini yang harus dikoordinasikan dengan kementerian dalam negeri. bagaimana dengan 71 daerah itu. Apakah ini akan dibiayai APBD dengan perlakuan khusus. Atau dengan APBN. Kalalu mekanismenya ada di kewenangan pemerintah. Kami harus pastikan anggarannya harus ada.
Bagaimana penerapan pelarangan politik dinasti di Pilkada nanti?
Kalau yang menjadi peraturannya, yang dilarang itu adalah keturunan satu tingkat ke atasnya. Ke samping keluarga intinya, saudara kandung. Ke bawah anaknya. Kalau mertuanya nggak termasuk.
Bagaimana cara verifikasi calon kepala daerah tidak ada hubungan keluarga?
Nantinya harus ada surat pernyataan, dilengkapi yang lain-lain. Yang menandakan itu bukan keluarga. Nanti akan dijabarkan dalam aturan KPU. Itu masuk dalam pencalonan.
Berapa jumlah anggaran yang akan dihemat dalam Pemilukada serentak ini?
Yang bisa dikatakan hemat itu jika penyelenggaraan Pilkada itu antara provinsi dan kabupaten kota itu serentak. Karena pendanaan yang harus dikeluarkan pada kegiatan tertentu dapat dikurangi dan dihapuskan. Misal pada pemungutan suara. Kompoten yang besar itu honor biaya Pemilu. Itu akan dibayar 1 kali. kalau tidak serentak dengan provinsinya, maka nggak akan ada penghematan di sana.
Nanti ada 9 provinsi yang serantak. Jambi, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesu Utara. Di sembilan provinsi ini ada penghematan.
Dengan Pilkada serentak, apakah akan meningkatkan partisipasi pemilih?
Partisipasi yang menentukan adalah calonnya. Itu faktor utama pemilih datang ke TPS. Setelah penyelenggara Pemilunya. Semakin terkenal satu kandadat, semakin diterima dia di masyarakat, pasrtisipasi akan tinggi.
Bagaimana menanggulangi potensi rusuh?
Pertanyaannya, kenapa harus rusuh? Saya kira kepolisian sudah belajar banyak. Sejak Pilkada dilaksnakan. Kalau prediksi, estimasi, asumsi, itu wajar saja. Tapi akan menjadi realita atau tidak, itu belum tentu. Sangat penting koordinasi antar pihak. kita ikutkan masyarakat dalam menjaga ketertiban ini.
Fokus KPU nanti di Pilkada serentak?
Prinsip dasar, tahapannya harus bisa terencana, terpublikasi, masyarakat tahu. Hasil Pemilunya sendiri tidak bisa diprediksi. Siapa pun belum tahu siapa pemenangnya. Sampai perhitungan suara. Prinsip ini yang kami akan jaga. supaya Pemilu itu masuk ke dalam Pemilu demokratis. Kami lakukan banyak hal. Menyiapkan kualitas peraturan yang baik. Menyiapkan penyelenggara pemilu yang berintergritas.
