Infografis
Suara.com - Karir Nusron Wahid sebagai politisi rupanya harus berakhir sejak dia ditunjuk sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).
Politisi muda, yang belakangan dipecat dari Golkar oleh Aburizal Bakrie karena mendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam ajang Pilpres 2014, karirnya belum lagi tamat gara-gara pos baru membenahi masalah TKI.
Untuk lelaki kelahiran kudus 12 Oktober 1971 ini, BNP2TKI memang pos yang jarang disentuh. Pengalaman sebagai Anggota DPR pada periode 2009-2014 lalu, lebih banyak mengurusi soal investasi, perdagangan dan perindustrian.
Tapi dalam wawancara khusus bersama suara.com, Nusron punya segudang cara untuk memangkas sejumlah masalah TKI, terutama soal pungutan liar di bandara yang kerap menakutkan TKI.
Tak tangung-tanggung dia bahkan berjanji memangkasnya dalam setahun. Berikut wawancara bersama Nusron Wahid:
Apa yang hendak anda lakukan di BNP2TKI?
Kita ingin melakukan reformasi struktural dalam pelayanan TKI kita. Kita lihat bahwa, TKI begitu keluar dari rumah sudah langsung mengalami marjinalisasi dan penindasan, Salah satunya adalah penindasan dari suaminya untuk izin kerja.
Karena dia mengalami itu, maka yang harus diakukan adalah peranan negara harus kita dalam memberkan perlindungan. Dalam melakukan regulasi yang pro terhadap buruh migran itu sendiri.
Marjinalisasi ini apakah hanya dari domestik atau ketika akan mengurus izin?
Ada 19 titik marjinalisasi dan model pungutan fee yang ada dalam peta. Dan ini seperti benang kusut yang sudah terjadi puluhan tahun. Sudah terstruktur dan ada kebijakan struktural.
