Infografis
Suara.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengklaim tidak ada konflik kepentingan atas kebijakan Gojek yang membuat layanan pembayaran SPP atau iuran sekolah melalui fitur di Gopay, yakni Gobills.
Hal tersebut disampaikan Nadiem di hadapan anggota DPR saat rapat kerja dengan Komisi X di gedung DPR RI, Kamis (20/2/2020).
"Tidak akan pernah Kemendikbud, saya ulang lagi, tidak akan pernah Kemendikbud terutama menterinya sendiri melakukan apapun yang melanggar conflict of interest yang menciptakan conflict of interest, yaitu perbenturan kepentingan," kata Nadiem.
Dia menyangkal ada keterlibatan Kemendikbud di bawah kepemimpinanya terkait kebijakan baru Gopay tersebut.
Menurutnya, pembayaran SPP yang kini dilakukan oleh Gopay, juga bisa dilakukan oleh aplikasi lain dalam persaingan bisnis yang terbuka.
"Sekarang saya jelaskan apa yang terjadi itu di penambahan fitur pak, bukan aplikasi, penambahan fitur. Itu memang sudah suatu rencana yang sudah memang direncanakan bertahun-tahun dan memang kompetisi bebas antara kompetisi semua dompet digital di Indonesia," kata Nadiem.
"Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu adalah hal yang terjadi di pasar kompetisi sengit di antara dompet digital, di mana semua bisa menerima apapun, mau itu Gopay, mau itu OVO, mau itu Linkaja, mau itu Dana. Dan semua dompet digital akan bermain di semua jenis merchant," sambung Nadiem.
Video Editor: Yulita Futty Hapsari
