Infografis
Suara.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menanggapi soal isu wartawan asing perlu izin pihak kepolisian yang viral beberapa waktu lalu.
Nezar menyebut kalau Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang Asing adalah sekadar pendataan.
"Oh itu kan sudah dijelaskan oleh Kapolri ya. Tentang Perpol itu sebetulnya kan hanya pendataan gitu ya. Pendataan untuk meliput di wilayah-wilayah tertentu," ungkap Nezar saat ditemui di Kantor Komdigi, Rabu (16/4/2025).
Ia melanjutkan, Kapolri sudah menjelaskan kalau jurnalis asing izin polisi bukanlah suatu hal yang wajib. Lebih lagi selama ini sudah ada mekanisme khusus untuk mendata wartawan-wartawan asing yang meliput di Indonesia.
"Selama ini juga sudah ada mekanisme untuk mendata wartawan-wartawan asing ya yang meliput di daerah-daerah yang berbahaya gitu, ya itu daerah-daerah konflik," umbarnya.
Selain wilayah konflik, Nezar mengatakan kalau Perpol baru itu juga berguna untuk keamanan diri jurnalis asing serta memperkuat pendataan dari Pemerintah.
"Selain untuk keamanan si jurnalis, juga untuk memperkuat pendataan yang ada di Pemerintah," jelasnya.
Penjelasan Kapolri
Sebelumnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membantah, jika pihaknya mewajibkan Surat Keterangan Kepolisian (SKK) bagi jurnalis asing yang meliput di Indonesia.
Baca Juga: Komdigi Libatkan Dukcapil-BSSN untuk Registrasi eSIM Pakai Data Biometrik
Sigit menjelaskan, dalam penerbitan peraturan kepolisian (Perpol) nomor 3 tahun 2025, tentang pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing.
