Menurutnya ini adalah salah satu cara mengatasi kekhawatiran pengembangan produk di dalam negeri.
Selain itu, Prabowo juga tertarik dengan usulan para ekonom seputar prinsip "neck to neck, eye to eye, dan point to point" dalam mendukung industrialisasi di Indonesia.
Menurutnya, prinsip ini bisa mendukung Indonesia untuk menghadirkan kondisi atau situasi yang serupa dengan negara lain, dalam hal menarik investor untuk menanamkan modal di negaranya.
"Saya tertarik dengan usulan neck to neck atau eye to eye itu luar biasa," kata Prabowo.
Terakhir, dia juga kembali menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan deregulasi dengan bijak atau penghapusan regulasi yang dirasakan tidak lagi efektif untuk menjaga iklim industri.
Hal ini sejalan dengan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Kabinet Merah Putih yang berlaku juga untuk memastikan adanya aturan yang berpihak pada pengembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
![Ilustrasi Pabrik, Demi Daya Saing, Prabowo: TKDN Fleksibel Saja , Rabu (9/4/2025). [Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/04/09/92387-ilustrasi-pabrik-demi-daya-saing-prabowo-tkdn-fleksibel-saja.jpg)
"Deregulasi itu memang saya berniat memangkas sistem perizinan yang berbelit-belit, terlalu banyak," tegasnya.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan kemudahan bagi kalangan industri untuk mendapatkan sertifikasi TKDN.
Salah satunya memberikan kebijakan sertifikasi TKDN gratis bagi kalangan industri.
Baca Juga: Prabowo Tolak Koruptor Dihukum Mati, Menko Yusril: Kalau Taubat, Hukuman Bisa Diubah
Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Nila Kumalasari mengemukakan, pada 2021 Kemenperin mendapat anggaran Rp 112 miliar untuk sertifikasi gratis.