Pengesahan RUU TNI ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat sipil dan mahasiswa. Banyak pihak yang menggelar demonstrasi dan menolak revisi UU TNI yang dianggap mengancam kebebasan sipil dan demokrasi.
Menanggapi berbagai protes, Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta masyarakat untuk membaca dan memahami isi RUU TNI secara menyeluruh sebelum memberikan penilaian. Ia menekankan pentingnya memahami konteks dan substansi perubahan yang dilakukan.
Revisi UU TNI membawa perubahan signifikan dalam struktur dan peran TNI di Indonesia. Meskipun bertujuan untuk memperkuat peran militer dalam berbagai aspek, perubahan ini juga memicu kekhawatiran mengenai potensi pengurangan supremasi sipil dan kembalinya peran militer dalam ranah sipil.