Infografis
Suara.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memamerkan capaiannya selama lima bulan menjabat di kementerian. Diketahui Meutya dilantik Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024 lalu.
Ia memaparkan, salah satu capaian penting selama menjabat jadi Menteri Komdigi yakni berhasil blokir 6 juta konten judi online di ruang digital.
Namun dirinya mengakui kalau itu masih belum cukup. Pasalnya judi online memang belum hilang di Indonesia.
"Judi online, ini bukan prestasi, karena pencapaian atau takedown itu meskipun angkanya alhamdulillah cukup baik, banyak, namun demikian, kenapa saya bilang belum prestasi, karena masalah judi online ini belum selesai. masih punya PR di situ," papar Meutya Hafid saat ditemui di acara Bukber Komdigi yang digelar di Jakarta, Jumat (21/3/2025) lalu.
Selain itu, dirinya juga sudah berbenah dengan mengganti jajaran pegawai di Kementerian Komdigi. Sebab beberapa waktu lalu, Polda Metro Jaya mengungkap kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang kini ganti nama jadi Komdigi.
"Struktur itu kami ganti, terutama terkait pengawasan ruang digital. 100 persen orangnya sudah baru. Mudah-mudahan orangnya sudah profesional. Perang lawan judi online terus berjalan," umbar Meutya.
Ia melanjutkan, Kementerian Komdigi juga mengoptimalkan pengawasan terhadap konten negatif lainnya, seperti pornografi anak dan hoaks.
“Kementerian Komdigi juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar akan bahaya konten negatif dan turut menjaga keamanan ruang digital,” kata Meutya.
Di bidang konektivitas nasional, Kementerian Komdigi telah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis, termasuk optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi untuk mendukung penerapan teknologi baru yang meningkatkan kualitas jaringan.
Baca Juga: Teror Kepala Babi: Istana Tegaskan Sikap soal Kritik Media
“Kami ingin memastikan masyarakat dapat menikmati teknologi konektivitas terbaru yang mampu mendorong kemajuan berbagai sektor,” ujar Meutya.
Untuk momentum Mudik Lebaran 2025, Komdigi juga meluncurkan kembali Mudikpedia, sebuah platform informasi terpadu yang dirancang untuk mempermudah akses layanan terkait mudik.
Pemerintah pun juga bekerja sama dengan operator seluler untuk menjaga stabilitas jaringan selama periode mudik dan menurunkan tarif komunikasi hingga 50 persen.
"Mudikpedia adalah wujud dukungan kami untuk memastikan perjalanan mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat, sekaligus menjaga mereka tetap terhubung selama perjalanan," ujar Meutya.
Dalam mendukung ekosistem media nasional, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, Kementerian Komdigi terus mengawal upaya perlindungan hak penerbit atas konten yang mereka hasilkan.
“Pak Wamen (Nezar Patria) sangat mengawal implementasi Publisher Rights, yang telah kami luncurkan bersama komite independen. Ini penting untuk melindungi ekosistem media di Indonesia,” ungkap Meutya.
Terakhir, Meutya menyebut Kementerian Komdigi turut memprioritaskan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital.
Rancangan peraturan ini telah selesai di tingkat kementerian dan kini sedang dalam tahap sinkronisasi dengan kementerian terkait lainnya. Sementara itu, kebijakan pembaruan Pusat Data Nasional (PDN) juga berada di tahap akhir penyelesaian.
“Ini baru sebagian dari langkah-langkah yang telah kami lakukan selama lima bulan terakhir. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus bekerja keras demi mewujudkan ruang digital yang inklusif, aman, dan berdaya saing tinggi,” pungkasnya.
Sebelum jabat Menkomdigi, Meutya Hafid sebelumnya adalah anggota DPR RI fraksi Partai Golkar. Ia sempat menjalankan peran sebagai Ketua Komisi I DPR RI periode 2019–2024.
Meutya Hafid kemudian dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menggantikan posisi Budi Arie Setiadi yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sekaligus mengganti nama kementerian jadi Komdigi.
