Infografis
Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan revisi Undang-undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) pada Kamis (20/3/2025), meskipun tindakan tersebut dikecam keras oleh publik.
Bukan tanpa sebab, sebagian besar masyarakat menilai jika RUU TNI berpotensi akan menghidupkan Kembali dwifungsi ABRI. Menanggapi kehebohan ini, Anies Baswedan pun turut buka suara. Melalui akun X resminya, Anies Baswedan mengaku bahwa ia pun mendapat pertanyaan perihal revisi UU TNI ketika hadir dalam diskusi di UII Yogyakarta.
"Revisi UU TNI yang baru disahkan menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah ini benar-benar membawa perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru? Ini adalah tentang menjaga profesionalitas TNI dan kemurnian demokrasi," tulis mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 tersebut.
Anies Baswedan menambahkan bahwa publik menginginkan agar TNI berfokus pada tugas utama dan mempertanyakan mengenai proses revisi yang terkesan diburu-buru.
"Kita semua ingin TNI yang kuat, profesional, dan fokus pada tugas utamanya, yaitu menjaga pertahanan dan kesatuan negara. Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang bisa mengalihkan dari fokus utamanya. Salah satu yang jadi perhatian: proses revisi ini berjalan sangat cepat. Publik sulit mengakses draf finalnya, forum diskusi pun minim. Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana memastikan hasilnya benar-benar baik bagi negara dan utamanya bagi TNI sendiri?" tambah Anies Baswedan.
Lebih lanjut, Anies Baswedan pun mempertanyakan fungsi revisi UU TNI yang menyelesaikan masalah internal di dalam angkatan bersenjata tersebut.
"Jika revisi ini bertujuan memperkuat TNI, kita harus pastikan ada rambu-rambu hukum yang jelas. Apa mekanisme pengamannya? Bagaimana memastikan bahwa perubahan ini tidak akan membawa dampak di luar niat awal pembuat kebijakan? Selain itu, apakah revisi ini menyelesaikan masalah di internal TNI? Salah satu tantangan besar di TNI adalah meritokrasi dalam jenjang karier. Kita ingin tentara-tentara terbaik mendapat promosi karena prestasi, bukan karena faktor non meritokratik," imbuhnya.
Anies Baswedan merasa jika revisi UU TNI harus dikawal dengan hati-hati karena masyarakat ingin melihat TNI yang semakin kuat.
"Kita semua ingin melihat TNI yang makin profesional, kuat, dan dihormati, baik di dalam negeri maupun internasional. Seluruh rakyat mencintai TNI yang profesional dan berpihak pada rakyat. Maka justru karena itu, kebijakan ini harus dikawal dengan hati-hati," pungkasnya.
Baca Juga: RUU TNI Sah Jadi UU, Muzani Tegaskan Tidak Ada Dominasi Militer dalam Kehidupan Sipil
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tersebut juga menyinggung ucapan Soekarno perihal angkatan militer yang dilarang untuk mencampuri ranah politik.
