Infografis
"Prinsip besarnya Panglima TNI menjamin bahwa supremasi sipil tetap harus diutamakan di dalam negara demokrasi," ucap Utut Adianto.
Sejak pertama kali muncuat di publik, revisi UU TNI ditakutkan akan memicu keterlibatan militer di dalam ranah sipil, politik, dan pemerintahan, di mana hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi. Jika hal yang ditakutkan warganet terjadi, maka warga sipil akan lebih sedikit menempati jabatan dalam pemerintahan karena didominasi oleh militer.
Selain itu, tidak menutup kemungkinan jika adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia akan meningkat. Pemerintah pun akan bergantung pada militer jika dwifungsi TNI kembali diterapkan dan menimbulkan sikap militer yang memegang senjata semakin otoriter karena diberi kekuasaan.
Seruan aksi tersebut dan penggunaan tagar #TolakRUUTNI itu menuai beragam respons dari pengguna X lainnya.
"Demo hari ini mungkin demo terakhir pasca reformasi di mana orang demo di depan DPR nggak perlu takut kena peluru terbang. Karena setelah RUU TNI sah, udah bisa jalan lagi itu pasal Orba. TNI yang akan mengamankan demo kayak demo MBG di Papua yang ditangkap-tangkapin sama TNI," komentar @tset****
"Dear warga, ayo bantu kawal bersama perjuangan untuk menjegal persekutuan terselubung anggota dewan yang enggan membuka diri sebagai perwakilan rakyat. Reformasi harus kembali ke tangan rakyat, TNI harus kembali ke barak," tambah @eyesof**
"Kalau nih RUU TNI beneran lolos kali ini, serius dah we're finished. Selain kewenangannya yang meluas, bakal ada gejolak di ranah siber. Yuk kawal bareng-bareng, jangan sampai lolos!" timpal @safe**
"TNI bukannya ngamanin rakyat Indonesia, malah bantai rakyat Indonesia. Hancur ini negara," sambung @naara
"Good luck yang bakal turun ke jalan. Sehat-sehat dalam keadaan berpuasa, semoga tetap fit juga, jaga kesehatan masing-masing dan rapatkan barisan. Stay safe ya guys," tulis @philo*****
Baca Juga: YLBHI Persoalkan Keterlibatan Militer dalam Objek Vital Nasional, Termasuk PSN
