Infografis
Keterangan "Nama Paket" yang tertulis adalah "Celana Dalam GT Man" dengan Total Pelaksanaan Rp 297.000.
Warganet menyoroti anggaran tersebut karena dinilai masih menggunakan uang rakyat, namun untuk pembelian barang-barang yang tidak jelas dan bersifat pribadi.
Di sisi lain, sejumlah lembaga seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga menentang revisi UU TNI karena berkebalikan dengan agenda reformasi TNI yang seharusnya mendukung TNI sebagai alat pertahanan negara.
Jika UU TNI direvisi, maka DPR RI dan pemerintah akan menarik kembali TNI ke dalam peran sosial politik. Sejumlah warganet bahkan secara terang-terangan menyebut khawatir dan takut jika masa Orde Baru akan bangkit kembali.
Media sosial seperti X pun diramaikan dengan penolakan publik. Bahkan hingga hari ini, Selasa (18/3/2025), tagar #TolakRUUTNI masih menduduki Trending Topik X Indonesia dengan jumlah cuitan lebih dari 102.000 tweet.
Melalui tagar tersebut, publik mengungkapkan beberapa poin mengapa menolak revisi UU TNI.
Warganet menilai jika DPR terlalu buru-buru ingin mengesahkan revisi UU TNI dan hal tersebut akan membuka ruang bagi anggota militer untuk duduk di jabatan-jabatan sipil, seperti kementerian, badan, dan pengadilan.
Tak hanya itu, publik khawatir jika wewenang TNI juga akan bertambah. Perluasan tersebut dapat menimbulkan potensi TNI menjadi terlalu otoriter.
Publik pun mengacu pada Imparsial yang menyebut bahwa wewenang TNI di ranah sipil seharusnya dipersempit, bukan diperluas.
Baca Juga: Koar-koar Kritik Aksi Tolak RUU TNI, Deddy Corbuzier Ternyata Belum Lapor LHKPN
Temuan anggaran TNI untuk pembelian celana dalam tersebut pun menuai beragam komentar dari publik.
