Infografis
Suara.com - Isu mengenai dugaan pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali mencuat di media sosial. Sejumlah warganet pun mengkritisi harga dan kualitas BBM di Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia.
Salah satu akun media sosial X, @MasMasBiassaa, mengungkapkan bahwa perbedaan harga yang signifikan sudah lama menjadi perhatian, dan kini kasus dugaan pengoplosan Pertamax kembali menjadi sorotan.
Dalam unggahannya, akun tersebut membandingkan harga BBM di Malaysia dan Indonesia. Ia menyebutkan bahwa per 2020, harga BBM RON 97 di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Malaysia hanya RM 1,55 per liter atau sekitar Rp 5.497,85 per liter. Sementara itu, di Indonesia, harga Pertamax Turbo jauh lebih tinggi.
“Kalo mau bandingin gausah jauh-jauh deh, sama Petronasnya Dek Malay sodara serumpun yang dulu belajar sama Pertamina aja yah...,” tulis akun tersebut dikutip pada Rabu (26/2/2025)
Baca Juga: Emil Mario Sindir Korupsi Pertamax: Gua Keren Isi Pertamax, Ternyata Ketipu!
Lebih lanjut, ia merinci bahwa komponen pembentuk harga BBM di Malaysia terdiri dari berbagai faktor seperti alpha, biaya operasi, margin OC, margin SPBU, serta pajak penjualan, yang menghasilkan harga pokok produksi (HPP) sebesar Rp 2.293,14 per liter. Sementara di Indonesia, HPP BBM disebut mencapai Rp 7.387,50 per liter, atau tiga kali lipat lebih mahal dari Malaysia.
Warganet pun ramai menanggapi unggahan tersebut. Akun @sulistyodd menyoroti kenaikan harga BBM alternatif yang membuat masyarakat tetap bergantung pada BBM Pertamina. “1 lagi paman, inget momen revvo 90 pernah dijual di harga 8rban trs rame mampus sampe2 pertalite gak ada yg beli, trs akhirnya revo naikin harga revvo90 jd diatas 10rb? Dari situ muncul pertanyaan, apakah kita percaya harga jual shell BP di atas pertamina itu bukan krn paksaan?” tulisnya.
Akun lain, @malesbangunaja, membandingkan kebijakan pemerintah dengan era kolonial Belanda. “Ya nggak heran, Daendels aja terlihat jadi orang baik ketika fakta pemerintah Hindia Belanda waktu itu ada anggaran gaji buat bikin jalan raya Anyer-Panarukan. Dari dulu yang bikin susah rakyat ya pembesar dari bangsa sendiri.”
Sementara itu, akun @Nobunyaga menyoroti faktor yang menyebabkan harga pokok produksi BBM di Indonesia tinggi. “Menarik, komponen apa yang bikin HPP di Indonesia tinggi? Ini PR besar banget kl liat selisihnya. Hal lain yg menarik dari browsing kilat 2020 (cmiiw): Harga Crude $42/brl = Rp.630k/159L= Rp3962/L. Kok tetangga bisa masuk di 2k buat HPP. Kl selisih RON berapa margin error?”
![Tanggapan netizen soal harga pertamax di Indonesia dan Malaysia. [Medsos/X]](https://media.suara.com/pictures/original/2025/02/26/19176-netizen-bandingkan-pertamax-malaysia.jpg)
Pertamina: Kualitas Pertamax Sesuai Spesifikasi
Menanggapi isu ini, Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) menegaskan bahwa tidak ada pengoplosan BBM Pertamax. Mereka memastikan bahwa kualitas Pertamax sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, yakni RON 92.
“Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing, Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92. Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, Selasa (25/2/2025).
Heppy menambahkan bahwa di terminal utama BBM, Pertamina hanya melakukan injeksi warna (dyes) untuk membedakan produk serta injeksi additive guna meningkatkan performa BBM. “Jadi bukan pengoplosan atau mengubah RON. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas Pertamax,” jelasnya.
Pertamina juga menegaskan bahwa proses Quality Control (QC) dilakukan secara ketat dengan pengawasan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). “Kami menaati prosedur untuk memastikan kualitas dan dalam distribusinya juga diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Migas,” tambah Heppy.
Lebih lanjut, Pertamina menyatakan bahwa mereka berkomitmen menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) guna memastikan penyediaan BBM berkualitas bagi konsumen.
