Efisiensi Versi Anies Dibandingkan dengan Prabowo, Warganet: Yang Satu Nyusahin Rakyat

Suara.com - Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto saat ini tengah menjadi sorotan publik. Besarnya dana yang dipotong di sejumlah sektor rupanya membuat masyarakat geram dan hal ini menyulut amarah rakyat, menyebabkan ratusan mahasiswa melakukan demo.

Dalam pidato Prabowo Subianto, ia mengatakan bahwa sebagian besar efisiensi akan digunakan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Danantara. Kebijakan pemangkasan tersebut dibandingkan dengan zaman Anies Baswedan oleh warganet.

Saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan pernah melakukan relokasi anggaran karena dampak anjloknya pendapatan pajak DKI Jakarta akibat pandemi Covid-19. Namun, pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Anies Baswedan disebut tidak berdampak pada rakyat.

Hal ini terlihat dalam video lawas yang diunggah Kembali oleh akun X @AnKiiim_.

"Mei 2020 saat Covid-19, Anies Baswedan memotong 25 persen tunjangan kinerja daerah (TKD) aparatur sipil negara (ASN) DKI, anggaran itu direlokasi untuk keperluan bantuan sosial alias bansos. Beda sama 'Presiden Ndasmu', potong anggaran sana sini nyusahin rakyat," cuit pemilik akun.

Warganet bandingkan efisiensi versi Anies dengan Prabowo. [X/ AnKiiim_]

Dalam cuplikan video yang tayang pada 2020 tersebut, Anies Baswedan melakukan pengurangan anggaran di berbagai sektor belanja langsung dan tidak langsung.Meski begitu, program-program yang terkait dengan bantuan rakyat prasejahtera tetap dipertahankan.

"Dalam kondisi pendapatan yang berkurang separuh, maka kita harus lakukan relokasi, kita harus melakukan pengurangan anggaran. Di berbagai sektor, belanja langsung, belanja tidak langsung, semua mengalami pemangkasan dan pemangkasannya drastis. Di balik pemangkasan itu semua, program-program yang terkait dengan bantuan rakyat prasejahtera dipertahankan. Anggaran sebesar 4,8 triliun untuk rakyat prasejahtera tidak diubah. Biaya menangani bencana, yang semula hanya 188 miliar, sekarang menjadi 5 triliun. Ini adalah untuk penanganan kesehatan, dampak sosial-ekonomi, bantuan-bantuan sosial yang terkait dengan Covid," ucap Anies Baswedan.

Lebih lanjut, Anies Baswedan tetap mempertahankan kontrak kerja semua tenaga kerja PLJP.

"Tapi, semua tenaga kerja yang mengabdi untuk Pemprov DKI, termasuk 120.000 tenaga PJLP, kontraknya tidak dihentikan. Pemprov tetap menjaga perannya sebagai pemberi lapangan kerja bagi rakyat di Jakarta. Relokasi juga terjadi pada belanja pegawai. Anggaran belanja pegawai berkurang sebesar 4,3 triliun. Di mana TKD ASN Pemprov DKI besarannya 25 persen, direlokasi untuk mengamankan anggaran bansos dan 25 persen berikutnya ditunda pemberiannya karena dialihkan untuk darurat penanganan Covid-19. Gaji ASN tidak berubah, tetap sama," tambahnya.

Anies Baswedan memutuskan untuk menggunakan anggaran yang ada guna membantu rakyat yang jauh lebih membutuhkan dengan jumlah yang jauh lebih banyak, seperti rakyat prasejahtera. Ia pun menjanjikan tidak akan melakukan belanja pada hal-hal yang bukan menjadi prioritas.