Infografis
Suara.com - Kasus pagar bambu laut atau pagar laut misterius sepanjang 30 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten yang menjadi kontroversi ini seakan membuka berbagai upaya penyalahgunaan kekuasaan oleh para elit politik pemerintah.
Kasus ini menjadi semakin ramai ketika Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap pagar laut tersebut memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).
Bahkan Nusron juga mengungkap perusahan mana saja yang memiliki sertifikat tersebut yang membuat hubungan pemilik perusahaan dengan elit pemerintah terungkap.
Terbaru, Nusron Wahid memberi tindakan tegas kepada delapan pejabat di kementeriannya yang terlibat dalam kasus pagar laut ini.
Baca Juga: Ditanya Prabowo, Beda Arti Cawe-Cawe Menurut Jokowi vs KBBI
Tindakan tersebut ialah memberikan sanksi kepada mereka yang terlibat dengan rincian pemberhentian jabatan untuk enam orang dan sanksi berat untuk dua orang lainnya.
Tidak berhenti sampai disitu, Nusron dan jajaran Kementerian ATR/BPN juga masih menyelidiki kasus pagar laut lainnya yang ada di Bekasi, Jawa Barat.
Menanggapi aksi Nusron Wahid yang berani membongkar kasus pagar laut ini, pengamat politik Rocky Gerung mengaku ikut mengapresiasinya.
Rocky Gerung yang juga aktivis seperti Nusron ini menilai penting bagi publik untuk memberi kesempatan kepada Nusron untuk melakukan berbagai hal dalam kapasitasnya sebagai Menteri.
Menurut Rocky, aksi dari Nusron membuat sebuah gebrakan baru dalam membongkar adanya manipulasi hukum yang terjadi dalam rezim pemerintahan sebelumnya, yakni rezim Joko Widodo (Jokowi).
"Nusron kita beri kesempatan pada beliau sebagai kapasitasnya sebagai Menteri dengan kekuatan politiknya yang di-backup oleh Golkar untuk mulai membuka wacana yang bakal menghasilkan pikiran-pikiran baru bahwa penyelundupan hukum dan manipulasi hukum adalah hal yang berlangsung secara sistematis, terstruktur, dan masif di rezim sebelumnya," ungkap Rocky dikutip dari kanal Youtube pribadinya, Rocky Gerung Official, Senin (03/02/2025).
Meski Nusron tergabung dalam Partai Golkar yang juga masuk kedalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang dibentuk atas inisiasi Prabowo Subianto, Rocky menegaskan bahwa yang dibongkar oleh Nusron adalah rezim Jokowi.
"Kan yang dibongkar oleh Nusron adalah rezim sebelumnya. Nusron mulai memperlihatkan di zaman Pak Jokowi manipulasi hukum tanah itu sudah berlangsung secara sistematis, terstruktur, dan masif," ujar Rocky.
Kontributor : Maliana
