Infografis
Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) blak-blakan mengakui kalau pihaknya tak mampu urus Pusat Data Nasional (PDN) sendirian dan mengajak pihak swasta untuk ikut membangun infrastruktur digital penting tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Strategi dan Kebijakan Pemerintah Digital Kementerian Komdigi, Teguh Arifiyadi beralasan kalau pertumbuhan data Indonesia saat ini semakin tinggi.
"Kemudian lembaga, request pertumbuhannya tinggi. Enggak akan sanggup. Mau punya lima PDN sekalipun, enggak sanggup," kata Teguh saat konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Saat ini Indonesia tengah menerapkan konsep Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Teguh menyebut kalau Komdigi kini mengubah strategi demi menerapkan SPBE.
Ia bercerita, sebelumnya Pemerintah berencana membangun PDN di Batam, Cikarang, Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Labuan Bajo. Tapi sekarang Pemerintah tak hanya sekadar menyiapkan fasilitas, melainkan ekosistem PDN.
"Ekosistem PDN itu terdiri dari PDN itu sendiri, data center yang dimiliki lembaga lainnya, bahkan pihak ketiga yang dipersyaratkan untuk disebut sebagai tempat penyimpanan bagi data pemerintah dimungkinkan," papar dia.
![PLT Direktur Strategi dan Kebijakan Pemerintah Digital Kementerian Komdigi, Teguh Arifiyadi saat konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (21/1/2025). [Suara.com/Dicky Prastya]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/01/21/94029-plt-direktur-strategi-dan-kebijakan-pemerintah-digital-komdigi-teguh-arifiyadi.jpg)
Tujuan pertama, lanjut Teguh, Pemerintah memungkinkan membuka peluang investasi ke para pelaku industri. Ia menilai kalau investor akan memiliki ruang untuk bisa membangun data center, dan selanjutnya Pemerintah bisa menempatkan data-data tertentu.
Namun Teguh menegaskan kalau data Pemerintah yang dikelola pihak swasta ini akan diklasifikasi lebih dulu lewat regulasi baru yang akan segera dirilis.
"Tidak semua data-data yang ada di Pemerintah taruh di PDN. Nanti ada namanya data terbuka, tertutup, terbatas. Ada klasifikasinya. Ada penilaian assessment. Baru tentukan, mana mungkin semua kita masukkan, semua ke dalam PDN. Enggak bakal sanggup pemerintah," papar dia.
Baca Juga: Komdigi Ungkap Isi Regulasi Baru yang Batasi Anak Main Medsos
Teguh juga buka-bukaan mengakui kalau Pemerintah tidak cukup kompeten untuk mengelola infrastruktur Pusat Data Nasional.
