"Indonesia mau bikin dedicated. Bahkan Ibu Menteri (Meutya Hafid) mengarahkan kalau bisa undang-undang levelnya," timpal dia.
"Mungkinkah? Secara teori mungkin. Tapi kita lihat, dalam konteks regulasi, di Indonesia ini butuh satu will, political will. Kalau secara politik semua sepakat, mau undang-undang apa saja, jadi," tegasnya.