Infografis
Suara.com - TikTok terancam dilarang di Amerika Serikat mulai Minggu (19 Januari 2025), mendorong para penggunanya untuk mencari alternatif, termasuk aplikasi baru bernama RedNote.
Ancaman pelarangan ini muncul setelah Kongres AS meloloskan undang-undang bipartisan pada April lalu, yang mewajibkan TikTok untuk berpindah kepemilikan jika ingin tetap beroperasi.
Dilansir dari UNILAD, alasan pelarangan berfokus pada potensi ancaman keamanan nasional, dengan tuduhan bahwa data pengguna AS dapat disalahgunakan oleh pemerintah China.
Namun, ByteDance, perusahaan induk TikTok, membantah tuduhan tersebut dan membawa kasus ini ke Mahkamah Agung AS. Argumen mengenai pelanggaran hak Amandemen Pertama mereka ditolak oleh para hakim pekan lalu, dengan Chief Justice John Roberts menegaskan bahwa "Ini bukan soal TikTok harus berhenti, tetapi soal menghentikan kendali China atas TikTok."
Baca Juga: Kiamat Mobil China di AS? Larangan Impor Berlaku Mulai 2027!
Sementara itu, pengguna TikTok mulai beralih ke platform alternatif seperti RedNote, aplikasi asal China yang memiliki lebih dari 300 juta pengguna aktif bulanan. RedNote, yang sering dibandingkan sebagai gabungan Instagram, TikTok, dan Pinterest, kini menduduki peringkat teratas di App Store.
Sejumlah kreator TikTok telah mempromosikan RedNote sebagai "rumah baru" mereka. Salah satu pengguna TikTok, @allieusyaps, mengatakan kepada 200.000 pengikutnya: "TikTok mungkin akan hilang, tapi kami akan beralih ke RedNote."
Bagi para influencer, RedNote juga dianggap menarik karena menawarkan peluang kerja sama yang lebih menguntungkan dengan merek-merek asal China. Seorang kreator lain, @itsjustheavita, berkomentar, "Merek China punya anggaran lebih besar daripada merek Amerika. Ini peluang baru."
Dengan ribuan pengguna AS yang mulai bermigrasi, apakah RedNote siap menggantikan dominasi TikTok di pasar global? Semua mata tertuju pada Minggu ini, ketika keputusan akhir tentang TikTok akan diambil.
Baca Juga: Kuba Tak Lagi Teroris bagi AS: Peran Paus Fransiskus dan Pembebasan Tahanan Politik
