Infografis
Suara.com - Kehadiran layanan Lapor Mas Wapres yang diperkenalkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui akun Instagram miliknya hingga kini menjadi sorotan warganet di dunia maya, terlebih di platform X (dulunya Twitter).
Baru-baru ini, kritikus Muhammad Said Didu pun turut menyorot pos pengaduan tersebut. Menurutnya, ide yang dikeluarkan Gibran Rakabuming merupakan sebuah kemunduran untuk Indonesia. Pasalnya, layanan serupa sudah pernah disediakan pada 1988 ketika era Wakil Presiden Soedharmono.
"Program Lapor Mas Wapres langkah mundur 36 tahun. Pengaduan masyarakat seperti ini sudah dimulai tahun 1988, Wakil Presiden Soedharmono sudah membuat hal yang sama dengan kotak pos 5.000 dan Presiden SBY melakukan hal yang sama dengan Kotak Pos dan SMS 9949. Keduanya dilakukan lewat alat komunikasi, bukan datang secara langsung. Wapres fufufafa buat program yang sudah ditinggalkan 36 tahun lalu," cuitnya pada 14 November 2024.
Tak hanya itu, ia juga menyebut bahwa layanan tersebut merupakan pemborosan dan tidak efektif karena negara menyiapkan perangkat dan aparat untuk menampung laporan masyarakat di sekitar 10.000 kantor dan dilayani sekitar 250.000 pegawai yang tersebar di 7.288 kecamatan, namun mengapa harus disatukan dan dilaksanakan langsung oleh Gibran selaku Wakil Presiden.
Baca Juga: Wajah Mirip Wapres Gibran, Anak SMP Ini Viral dan Bikin Bangga Teman-temannya
Said Didu menambahkan bahwa tindakan Gibran membuat Lapor Mas Wapres adalah bagian dari gimmick dan pencitraan.
"Ini dilakukan untuk pencitraan diri karena kondisi rakyat hasil kerja mantan Presiden Jokowi sebagai berikut: 1) IQ rata-rata 78, sedikit di atas orang utan dan setara dengan Timur Leste, 2) Sekitar 60 persen pendidikan rakyat hanya sampai SD, 3) Penduduk miskin dan hampir miskin sekitar 25 juta, 4) Kecanduan bansos dan sogokan politik, 5) Pecandu pinjol judol, narkoba, 6) Penikmat TikTok, Instagram, dan medsos lain. Masyarakat seperti ini akan menyukai gimmick dan pencitraan," tambahnya.
![Kritik terhadap layanan Lapor Mas Wapres. [X/@msaid_didu]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/11/15/67850-kritik-terhadap-layanan-lapor-mas-wapres.jpg)
Lebih lanjut, Said Didu juga menyebut bahwa layanan ini merupakan program oligarki untuk melanggengkan dinasti Joko Widodo.
"Program ini ditujukan untuk meredup sinar Presiden Prabowo di depan rakyat mayoritas kelas bawah sehingga seakan sebagian besar rakyat seakan butuh keberlanjutan dinar Joko Widodo. Oligarki sangat berkeinginan melanjutkan pemerintahan boneka mereka lewat keberlanjutan dinasti Joko Widodo," timpalnya.
Unggahan yang disukai sebanyak lebih dari 2.200 kali oleh sesama pengguna X itu pun menuai beragam komentar. Tak sedikit warganet yang setuju dengan kritik Said Didu.
"Program Lapor Mas Wapres adalah program pembodohan rakyat yang dilakukan oleh orang bodoh yang merasa sok sok pintar, karena tidak ada solusi. Program bohong-bohongan. Kalau tidak percaya, coba laporkan dugaan ijazah palsu mantan presiden Jokowi, pasti tidak ditanggapi!" tulis akun @guc********
"Alah, semua gerakan Gibran itu tujuannya ya pencitraan, biar dibilang bela rakyat, padahal tidak ada jaminan dikerjain semua laporannya," komentar @ton*_*****
"Benar, bangsa jadi mundur karena tidak sesuai jabatan yang seharusnya mengambil kebijakan malah jadi tempat pengaduan yang seharusnya tugas di pemerintahan daerah, dinas terkait, dll," tambah @muh********
