Infografis
Suara.com - Masyarakat Indonesia semakin melek digital jelang akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini tertuang dalam Indeks Masyarakat Digital (IMDI) 2024 yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Bagi yang belum tahu, riset IMDI sudah dilakukan sejak 2022. Penilaian ini sekaligus hasil implementasi dari salah satu Concrete Deliverable Digital Economy Working Group dalam Presidensi Indonesia di Forum G20 tahun 2022.
Pengukuran IMDI ini mencakup empat pilar seperti infrastruktur dan ekosistem digital, keterampilan digital, pemberdayaan, dan pekerjaan berbasis wilayah. Penilaian ini dilakukan ke seluruh wilayah Indonesia, yakni 514 kabupaten/kota.
Di akhir 10 tahun Jokowi, angka IMDI 2024 mencapai 43,34 di tahun ini. Penilaian tersebut naik dalam dua tahun terakhir, 37.80 di IMDI 2022 dan 43.18 di IMDI 2023.
Berdasarkan wilayah provinsi, IMDI 2024 memperlihatkan kalau DKI Jakarta mendapatkan nilai tertinggi dengan 50,50. Di bawahnya ada Provinsi Bali dengan nilai 49,05 dan Bangka Belitung dengan nilai 47,61.
Sementara untuk penilaian kabupaten/kota, Padang mendapatkan nilai tertinggi 52,71 di IMDI 2024. Disusul Jakarta Pusat (52,58), Bandung (52,99), Malang (52,64), Denpasar (52,54), dan Buleleng (52,76).
Kemudian untuk penilaian pilar, Keterampilan Digital menempati posisi pertama dengan nilai 58.25. Disusul Infrastruktur dan Ekosistem (52.70), Pekerjaan (38.09), dan Pemberdayaan (25.66).
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo Hary Budiarto menjelaskan, data IMDI 2024 ini menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia atas tingkat kompetensi dan keterampilan dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan.
Menurut Hary, nilai tinggi di Pilar Keterampilan Digital menunjukkan kalau warga Indonesia sudah mahir menggunakan media-media komunikasi digital untuk menyampaikan harapan maupun kritik.
"Yang kecil adalah Pilar Pemberdayaan, 25,66. Artinya program-program yang dilakukan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota itu belum terlalu banyak yang memberdayakan terutama dalam aspek dampak ekonomis,” ungkap Kepala BPSDM Kementerian Kominfo.
