Suara.com - Anggapan 'judi online bikin miskin rakyat' memang tidak salah, tapi tak jua sepenuhnya benar. Segelintir orang ternyata mendapatkan keuntungan dari bisnis haram tersebut, yang mana mereka juga adalah rakyat Indonesia.
Tengah malam menjadi waktu yang sibuk bagi Jonathan—bukan nama sebenarnya. Saat orang-orang tengah beranjak untuk tidur, pria tersebut harus bersiap menyiapkan rencana untuk pekerjaannya esok hari.
Bersama sang asisten, Jonathan merenung untuk mencari formula baru demi pembuatan konten media sosial yang mempromosikan judi online. Berkat itu, catatannya pun penuh dengan isi lokasi syuting hingga sejumlah nama perempuan yang nantinya berperan sebagai model.
Perlu sekitar tiga jam buat Jonathan untuk menyelesaikan plan kerja dengan sang asisten. Jelang azan subuh, rasa kantuk baru muncul. Bujangan asal Lampung itu akhirnya lelap setelah isi catatan di ponsel dirasa lengkap.
Baca Juga: Diburu karena jadi Influencer Judi Online, Polisi Sebut Katak Bhizer Kabur ke Luar Negeri
Matahari yang hampir berada di pucuk kepala menjadi alarm bangun untuk Jonathan. Kala itu ponsel sudah menunjukkan waktu 10 pagi, membuat dirinya bergegas menghubungi bawahannya yang berjumlah lima orang.
Tugas mereka macam-macam, ada yang menjadi editor, ada pula kamerawan. Jonathan sendiri mengawasi kegiatan mereka dari pra sampai pasca-produksi.
"Perlu waktu sekitar dua hari, dari mulai syuting sampai video judi online itu di-publish ke media sosial," terang Jonathan kepada Suara.com pada Minggu (6/10/2024) malam.
Konten video itu lalu diunggah di beragam media sosial, mulai dari Facebook, TikTok, maupun Instagram. Sebagai imbalan, Jonathan diberikan upah Rp 20 juta untuk satu video tersebut.
"Rp 5 juta untuk biaya produksi seperti bayar model, sewa tempat, sewa alat. Lalu Rp 5 juta untuk tim. Sisanya? Ya buat gue," ungkapnya.
Video promosi judi online ini bukanlah pekerjaan utama yang dijalankan Jonathan. Nafkah bulanan justru ia peroleh dari jasanya membuat konten foto di media sosial, yang juga mengiklankan judi online.
Sehari-hari Jonathan disuruh sang atasan untuk membuat foto promosi judi online di akun Instagram, Facebook, hingga TikTok. Bermodalkan Canva— sebuah aplikasi untuk edit foto— ia menerima bayaran bersih Rp 10 juta per bulan.
"Jadi video itu hanya proyek, enggak menentu adanya. Nah kalau gaji bulanannya dari konten medsos harian," terang dia.
Awal mulanya
Covid-19 di pertengahan 2020 menjadi momen titik balik Jonathan meniti karier. Tawaran menjadi promotor judi online via media sosial itu seolah menjadi oasis di kala dia dirinya sedang menganggur karena tak lulus kuliah.
Mantan mahasiswa di salah satu universitas negeri ini bercerita kalau dia mendapatkan tawaran itu dari sebuah platform pekerja lepas.
"Jadi dari situs freelance itu gue menawarkan jasa desain konten dengan bayaran Rp 250 ribu per project. Nah muncul tawaran dari si engkoh (sebutan untuk kakak laki-laki dalam bahasa Tiongkok: red) buat konten promosi game," tutur Jonathan.
"Saya bisa kasih kamu Rp 4 juta untuk percobaan 15 hari. Jadi sebulan Rp 8 juta," kenang dia sembari menirukan ujaran sang engkoh.
Jonathan tak mau ambil pusing dan sepakat menerima tawaran itu. Ia hanya menautkan situs judi online dalam konten media sosial, di mana satu hari link itu bisa menampung deposit penjudi hingga ratusan juta rupiah.
Lambat laun gajinya naik jadi Rp 10 juta per bulan. Jonathan tak lagi khawatir dengan biaya tempat tinggal, makan sehari-hari, ataupun 'iklan' konten di media sosial, karena semuanya sudah dibayar oleh sang atasan.
Gaya hidupnya pun sudah berubah. Dari yang awalnya tinggal di indekos 2x3 meter persegi, sekarang bisa pindah-pindah apartemen. Mulanya uang untuk makan harus pinjam kerabat dekat, dia sudah mampu membayar semua kebutuhan harian tim yang terdiri dari lima orang itu.
Jonathan memutuskan berhenti kerja sekitar Agustus 2023, di mana saat itu masyarakat sudah mulai melek efek negatif judi online. Pemerintah maupun platform media sosial juga makin ketat memblokir konten judi slot di dunia digital.
Lebih lagi sang bos juga menawarkan pindah kerja ke negara Kamboja. Dirinya memilih keluar dari bisnis lingkaran setan tersebut.
"Satu hal yang pasti, masyarakat enggak akan menang dari judi online. Kalau pun mereka jackpot Rp 5 juta misalnya, itu seperti cashback saja. Pasti modal mereka sebelum depo bisa puluhan juta," aku dia.
Bak bumi dan langit
Beda nasib dari Jonathan, Faiz—bukan nama sebenarnya—dibuat miskin dari judi online. Asetnya hilang begitu saja karena permainan slot haram itu.
Bermula dari deposit Rp 20 ribu hingga Rp 50 ribu, Faiz terus-terusan menambah modal judi hingga Rp 12 juta hanya dalam waktu semalam. Sesekali ia memang balik modal hingga puluhan juta, tapi setelahnya gagal total.
"Sampai jual barang-barang, motor, HP, jam, soalnya kayak orang sakau. Benar-benar enggak tenang kalau belum main slot," katanya kepada Suara.com, Rabu (2/10/2024).
Titik baliknya terjadi ketika dirinya melakukan salat taubat dua rakaat. Sajadah di atasnya basah karena tangisan air mata dari pria yang bekerja di lembaga negara tersebut.
"Bayangkan dua rakaat enggak terasa sampai setengah jam. Benar-benar basah sajadah karena tangis penyesalan sudah main judi yang bikin hidup gue hancur," sesal dia.
Kemalangan turut menimpa Andre—bukan nama sebenarnya. Meskipun sadar kalau judi online tak membuatnya kaya, dia justru ketagihan dan ingin terus melanjutkan, padahal tak jua balik modal.
"Sekali depo bisa ratusan ribu, bahkan jutaan. Memang secandu itu, kayak enggak bisa berhenti kalau menang. Tapi sekarang sudah taubat, enggak main lagi," ungkapnya kepada Suara.com, Kamis (3/10/2024).
Melawan judi online
Senin, 17 Juli 2024 menjadi sejarah baru untuk Budi Arie Setiadi. Ia ditunjuk menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Mahfud MD yang kala itu menjadi Plt. Menkominfo.
Budi Arie baru unjuk gigi lewat konferensi pers pertamanya pada 20 Juli 2023. Tampil perdana di depan publik, Menkominfo langsung tancap gas menangani konten judi online.
"Sejak tahun 2018 hingga 19 Juli 2023, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses atau takedown terhadap 846.047 konten perjudian online," kata Budi Arie saat konferensi pers di Kantor Kominfo, Kamis (20/7/2023).
Hingga masa senjakala Presiden Joko Widodo, Budi Arie masih lantang membersihkan konten judi online di ruang digital. Per 8 Oktober 2024, Menkominfo menyebut kalau 3,7 konten judi online sudah disikat.
"Per 8 Oktober kemarin, sudah 3,7 juta situs website kami bongkar, dan saya mengapresiasi kerja aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, khususnya Bareskrim, yang juga sudah menindak tegas. Kemarin selebgram mempromosikan, sikat," tutur dia saat ditemui di acara acara Grand Opening BDDC JST1 yang digelar di Jatinegara, Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Penghapusan konten judi online ini, lanjut Budi Arie, merupakan upaya Pemerintah untuk melakukan transformasi digital di Indonesia. Ia mengutip pesan Jokowi, kalau enabler bagi kemajuan itu perlu dua faktor, yaitu hilirisasi dan digitalisasi.
Budi Arie menilai kalau digitalisasi adalah poin penting untuk kemajuan sebuah negara. Apabila Indonesia ingin jadi negara maju, maka harus mewujudkan percepatan dalam transformasi digital.
"Nah persoalannya adalah bahwa judi online ini adalah penghancur dari transformasi digital. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi digital ini menjadi masalah. Sehingga judi online ini harus kita berangus bersama, karena dia merusak tidak hanya ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat, tapi juga ekonomi negara," tandasnya.
Terbukti efektif
Kelakuan Kominfo yang kerap memblokir konten judi online di media sosial terbukti ampuh menyadarkan masyarakat akan efek negatif permainan haram itu.
Jonathan—sang promotor judi online—mengakui kalau pekerjaannya terhambat. Kontennya beberapa kali diblokir dari media sosial, yang mana itu juga termasuk permintaan dari Pemerintah.
"Berkali-kali memang kena takedown. Akun diblokir. Itu mulai Agustus 2023. Upload konten judi online tak lagi leluasa," aku dia.
Kendati begitu, Jonathan menilai kalau pemblokiran memang tak serta merta langsung memusnahkan judi online. Ia berpesan agar Pemerintah harus memblokir semua rekening yang menampung uang deposit masyarakat.
"Kalau sekadar blokir, ya enggak terlalu ampuh. Ibaratnya 20-30 persen paling. Kalau mau total, ya blokir semua rekeningnya, habis itu mereka (bandar: red)," timpal dia.
Sementara itu Pemerintah sudah membentuk satuan tugas judi online (satgas) yang melibatkan beberapa Kementerian dan Lembaga. Mengutip data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Menkominfo menyebut kalau Satgas Judi Online berhasil menurunkan 50 persen akses masyarakat pada situs judi online.
"Sesuai data dari PPATK, di tahun 2024, intervensi satgas telah berhasil menurunkan 50 persen akses masyarakat pada situs judi online," katanya dalam konferensi pers di Hotel Aryaduta, Menteng, Kamis (25/7/2024).
Budi Arie mengakui kalau Kominfo memang tidak memiliki wewenang untuk memblokir rekening yang berkaitan dengan judi online. Pasalnya, kewenangan itu ada di tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Bank Indonesia.
Tetapi, Kominfo bisa mengajukan permohonan blokir akun e-wallet maupun rekening yang berkaitan dengan judi online.
Tercatat Kominfo sudah melakukan pemblokiran 573 akun e-wallet terkait judi online ke Bank Indonesia. Tak cuma di situ, mereka juga sudah mengajukan permohonan blokir 6.199 rekening bank terkait judi online ke OJK sejak September 2023 hingga 23 Juli 2024.