Infografis
Suara.com - Belakangan ini media sosial dihebohkan dengan data lonjakan kekayaan para pejabat dan Presiden Jokowi. Data yang dibagikan ulang oleh akun X @salam4jari pada 7 Oktober tersebut menjadi sorotan warganet. Pasalnya, beberapa menteri memiliki kenaikan harta kekayaan yang jauh lebih besar dibandingkan Presiden Jokowi.
Dalam data tersebut, Luhut Binsar Pandjaitan memiliki lonjakan kekayaan terendah, yaitu 54,03 persen terhitung sejak 2019 hingga 2023. Kemudian disusul Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dengan peningkatan 67,97 persen dalam kurun waktu yang sama.
Setelah itu Basuki Hadimuljono dan Joko Widodo menempati masing-masing posisi ketiga dan keempat dengan lonjakan kekayaan 70,71 persen dan 75,12 persen dalam periode waktu yang sama.
Posisi selanjutnya menyusul Airlangga Hartarto sebesar 78,87 persen, Pratikno dengan lonjakan sebesar 82,59 persen, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebesar 93,38 persen.
Kemudian mantan Menteri Sosial Tri Rismaharini memiliki kenaikan kekayaan sebesar 103,40 persen dalam kurun waktu 2020 hingga 2023, Sandiaga Uno sebesar 109,06 persen, dan Abdul Halim Iskandar dengan 110,03 persen.
Peningkatan harta kekayaan terbesar dipegang oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim sebesar 297,67 persen sejak 2019 hingga 2022. Lonjakan nyaris 300 persen tersebut menuai atensi publik, bahkan penambahan tersebut jauh lebih besar dibandingkan Presiden Jokowi.
"Jadi Menteri Pendidikan terus hartanya naik hampir 300 persen itu gimana? Lebih dari presiden? Tolong beri saya penjelasan logis," cuit pengguna X @ardisatriawan.
Unggahan yang telah dibagikan sebanyak lebih dari 3.000 kali ke sesama pengguna X itu pun menuai beragam komentar dari publik. Mayoritas warganet menyoroti kinerja Nadiem Makarim sendiri sebagai Menteri Pendidikan yang dinilai tidak maksimal.
"Pendidikan mundur, harta kekayaan menterinya semakin ningkat," tulis akun @dia****_
Baca Juga: Sama-sama Lulus 1985, Nomor Seri Ijazah UGM Jokowi Dipertanyakan: Kok Beda?
"Soalnya apa-apa dibisnisin, bukan ngembangin kurikulum #ups," komentar @ufh*****
