Infografis
Tapi regulasi itu dinilainya masih memiliki kelemahan. Sebab tidak diatur soal hak ekonomi dari sebuah berita sebagai suatu karya, yang berujung pada keberlanjutan perusahaan pers.
“Ketentuan itu masih memiliki kelemahan, yaitu belum terakomodasinya ketentuan hak ekonomi dari suatu berita sebagai suatu karya sehingga berdampak terhadap sustainability perusahaan pers atau keberlangsungan hidup perusahaan pers," jelasnya.
Lahirnya Perpres Publisher Rights
Diketahui Presiden Jokowi meresmikan Perpres Publisher Rights pada 19 Februari 2024 lalu, yang juga bertepatan dengan puncak peringatan Hari Pers Nasional 2024.
Jokowi mengungkap kalau regulasi itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan jurnalisme berkualitas serta mendukung keberlanjutan industri media di Indonesia.
“Setelah sekian lama, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya kemarin saya menandatangani Peraturan Presiden tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau yang kita kenal sebagai Perpres Publisher Rights,” ujar Jokowi di puncak peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 yang digelar pada Selasa (20/2/2024) di Ecoventional Hall, Ecopark, Ancol, Jakarta Utara.
Jokowi mengatakan, Perpres tersebut lahir melalui proses pertimbangan yang sangat panjang untuk dapat diberikan persetujuan. Mulai dari perbedaan pendapat, perbedaan aspirasi, pertimbangan implikasi, hingga dorongan dari berbagai pihak.
“Setelah mulai ada titik kesepahaman, mulai ada titik temu, ditambah lagi dengan Dewan Pers yang mendesak terus, perwakilan perusahaan pers dan perwakilan asosiasi media juga mendorong terus akhirnya kemarin saya meneken Perpres tersebut,” ungkap Presiden.
Melalui Perpres tersebut, Jokowi menilai kalau pemerintah ingin memastikan jurnalisme di Tanah Air tumbuh berkualitas dan jauh dari konten negatif. Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan keberlanjutan industri media nasional.
Baca Juga: Gegara Inflasi Terjaga, 75 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi?
“Kita ingin kerja sama yang lebih adil antara perusahaan pers dan platform digital, kita ingin memberikan kerangka umum yang jelas bagi kerja sama perusahaan pers dan platform digital,” ucap Presiden.
