Infografis
Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan pemerintah mempercepat pengembangan INA Digital sebagai platform Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang lebih mumpuni karena urgensinya untuk memangkas praktik korupsi.
"Ini bisa memangkas praktik-praktik korupsi karena kan transparan dengan digitalisasi," kata Budi di dalam keterangannya yang diterima, Rabu 4 September 2024.
Budi menyatakan visi Presiden Joko Widodo berfokus pada transformasi layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Hadirnya INA Digital, sebagai GovTech milik Indonesia menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi tersebut.
Maka dari itu, percepatan pengembangan INA Digital perlu dilakukan untuk mengoptimalkan platform tersebut sejalan dengan percepatan transformasi digital nasional.
Baca Juga: Klaim Lakukan Transformasi Digital, Bos Peruri Justru Bungkam Saat Layanan E-Materai Error
"Ini lagi mau dipercepat, percepatan pengembangan INA Digital," kata Budi.
Budi lebih lanjut menyebutkan salah satu langkah untuk mempercepat pengembangan INA Digital yang telah dikerjakan oleh antar kementerian dan lembaga ialah dengan melakukan proses harmonisasi.
Proses tersebut dilakukan untuk memberikan integrasi layanan publik yang optimal dari masing-masing kementerian dan lembaga setelah semua layanan digabungkan ke dalam INA Digital.
"Ini kan lagi rapat untuk harmonisasi berbagai kementerian dan lembaga,” katanya.
Pengembangan INA Digital juga sejalan dengan komitmen Kementerian Kominfo sebelumnya.
Baca Juga: KPK Periksa Dua Politisi PDIP Di Kasus DJKA, Ada Sosok Bawahan Hasto Kristiyanto
Pada Jumat (16/8), Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan komitmennya untuk mengakselerasi transformasi digital Indonesia melalui INA Digital.
Dengan hadirnya platform INA Digital, Budi mengatakan masyarakat bisa mendapatkan layanan pemerintah yang lebih baik dan mudah diakses.
Beberapa layanan yang akan segera diintegrasikan termasuk administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian.
“Dengan adanya INA Digital, masyarakat akan menjadi lebih mudah dalam mengakses layanan, seperti kesehatan, pendidikan, maupun bantuan sosial,” kata Budi.
Agar INA Digital berhasil menghubungkan sejumlah layanan publik dan termasuk layanan prioritas dengan optimal maka Budi berpendapat dibutuhkan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak.
Dalam hal dukungan, Kementerian Kominfo berkomitmen mendukung operasional INA Digital dengan menyiapkan operasional Pusat Data Nasional (PDN).
Ia mengatakan, saat ini Kementerian Kominfo tengah mengakselerasi pembangunan PDN di Cikarang, Jawa Barat. Selain itu, pemerintah akan membangun lagi dua PDN di Batam dan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai dukungan untuk integrasi layanan publik digital.
“Kami mendukung dan sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi untuk terjadi percepatan transformasi digital dengan mengintegrasikan seluruh pelayanan digital pemerintah untuk pelayanan publik lebih cepat dan berkualitas,” kata Budi.
