Infografis
Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi resmi melantik Prabu Revolusi sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo.
Prabu bercerita kalau penunjukkan jabatan ini cukup mendadak karena baru dihubungi Budi Arie sekitar dua hari lalu, sebelum akhirnya resmi menggantikan Usman Kansong yang mengundurkan diri pada Rabu kemarin.
"Kurang lebih tepatnya sekitar dua hari lalu, cukup mendadak," ungkap Prabu Revolusi saat konferensi pers di Kantor Kominfo pada Senin (19/8/2024).
Kendati begitu dia mengaku tetap siap untuk mengemban jabatan baru Dirjen IKP Kominfo ini.
Baca Juga: Dilantik Jadi Wamenkominfo, Angga Raka Prabowo: Tantangannya Cukup Berat
"Harus siap kita warga negara Indonesia diperintah jalan aja udah," imbuhnya.
Prabu memastikan pekerjaan yang ditinggalkan Usman Kansong akan tetap dilanjutkan. Jabatannya untuk menyebarkan capaian Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun tetap diumumkan terus ke publik.
Ia mengakui kalau kurun waktu dua bulan, sebelum Presiden Jokowi lengser, memang cukup singkat. Namun Prabu optimistis kalau tiada kata terlambat untuk membangun konsepsi komunikasi publik yang baru.
"Karena kan sekarang sudah berubah era media, komunikasi, dan diseminasi informasi. Harus disesuaikan. Pastikan komunikasi publik dan pemerintah bisa relate, kontekstual dengan perkembangan zaman," paparnya.
Lebih lanjut Prabu juga akan langsung kerja di hari pertama sebagai Dirjen IKP Kominfo. Agendanya hari ini akan langsung rapat dengan Direktorat Kementeriannya.
Baca Juga: Tambah Wakil Menteri, Budi Arie: Kominfo Tugasnya Sangat Berat
"Jadi sekarang jam 1 langsung ada rapat dengan teman-teman dari IKP. Langsung. Agendanya apa harus beres semuanya," tukas dia.
Diketahui Menkominfo Budi Arie Setiadi baru saja menyambut Wamen Kominfo yang baru saja dilantik Presiden Jokowi, Angga Raka Prabowo.
Di hari yang sama, ia turut melantik tiga orang Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Madya di lingkungan Kementerian Kominfo, yaitu Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Prabunindya Revta Revolusi, Staf Ahli Bidang Hukum Robinson Hasoloan Sinaga, serta Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Molly Prabawaty, di Kantor Kementerian Kominfo.
“Bergabungnya Pak Wamen Angga tentu membawa energi dan semangat baru untuk memperkuat tim kerja di lingkungan Kementerian Kominfo. Pak Nezar (Nezar Patria, Wamenkominfo) tidak lagi sendirian, tapi sekarang bisa tandem dengan Pak Angga. Ini harus membuat kita semua lebih lincah, lebih gesit, dalam menuntaskan agenda-agenda prioritas Kementerian,” ujar Menkominfo dalam siaran pers, Senin (19/8/2024).
Menurut Menteri Budi Arie, pelantikan tiga pejabat pimpinan tinggi madya ini merupakan langkah strategis dalam rangka memperkuat manajemen dan kepemimpinan di Kementerian Kominfo serta optimalisasi kualitas layanan publik di sektor komunikasi dan informatika.
Menkominfo menekankan, pelantikan ini dimaksudkan untuk memperkuat kinerja kementerian dalam mengelola berbagai program dan kebijakan strategis, terutama di tengah upaya percepatan transformasi digital nasional.
Momentum ini selaras dengan prioritas Kementerian Kominfo untuk menuntaskan berbagai target kinerja pembangunan di sektor komunikasi dan informatika.
“Penyambutan Wakil Menteri dan Pelantikan Pejabat Tinggi Madya ini adalah momentum penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang prima dan optimalisasi kualitas layanan publik di sektor komunikasi dan informatika," ujar Menkominfo.
Menurut Menteri Budi Arie, para pejabat yang baru dilantik harus fokus menyelesaikan target capaian kinerja kementerian untuk periode pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga Oktober mendatang.
Menkominfo juga menginstruksikan agar para pejabat ikut memberikan kontribusi pemikiran dan aksi strategis untuk kebijakan dan program kerja yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045 serta RPJMN 2025-2029.
“Periode Pemerintahan 2019-2024 akan segera berakhir, sehingga perlu percepatan dan penuntasan target capaian kinerja pemerintah. Beberapa Program Prioritas wajib diselesaikan secara optimal, termasuk komunikasi publik capaian 10 tahun pemerintahan, perbaikan arsitektur dan tata kelola Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dan penuntasan pembangunan PDN, penyelesaian berbagai regulasi termasuk aturan turunan Undang-Undang PDP, percepatan pemberantasan judi online, adopsi teknologi AI untuk pelayanan publik, dan sederet pekerjaan rumah lainnya. Saya minta semua Pejabat di lingkungan Kominfo memiliki sense of urgency. Jadi tidak bisa lagi berlambat-lambat,” ungkapnya.
Menkominfo Budi Arie Setiadi menambahkan, soliditas seluruh elemen dalam Kominfo diperlukan, mengingat urgensi percepatan program prioritas nasional.
“Menjelang akhir masa pemerintahan dan menyambut transisi pemerintahan baru, seluruh elemen Kominfo perlu sigap untuk mencapai tujuan bersama. Sinergi antar elemen menjadi modal penting bagi Kominfo agar dapat melaksanakan program kerja secara efektif dan efisien,” jelasnya.
