Infografis
Suara.com - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) meminta Pemerintah RI untuk menggandeng pengusaha lokal agar dilibatkan di proyek pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Umum APJII, Muhammad Arif Angga menjelaskan, dilibatkannya para penyelenggara jasa internet lokal ini agar para pelaku usaha telekomunikasi bisa berkompetisi secara sehat.
"Kami pengin yang lokal-lokal dilibatkan ke IKN untuk bisa berkompetisi secara sehat," kata Arif saat ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta, Senin (12/8/2024).
Ia menyatakan kalau saat ini di Kalimantan, ada 50 penyelenggara jasa internet (internet service provider/ISP) yang juga anggota APJII. Hanya saja mereka cakupan mereka masih fokus di lokal, bukan keseluruhan negara.
Sementara itu, penyelenggara jasa internet lokal yang dilibatkan Pemerintah RI maupun Otorita IKN adalah nasional player, atau yang disebut Arief sebagai perusahaan pelat merah milik negara.
"Kalau ISP di Pulau Kalimantan ada sekitar 50 lah, lokal ya ini bukan national player ya," imbuhnya.
Maka dari itu, dirinya meminta Pemerintah RI untuk turut menggandeng pengusaha lokal di Kalimantan, tak hanya diserahkan ke perusahaan 'pelat merah'.
"Saya sudah mengimbau juga otorita dan pemerintah, juga seiring dengan perkembangan IKN, teman-teman yang lokal dilibatkan untuk membangun bersama IKN ini lah," pinta Arif.
"Sekarang mungkin karena masih awal, oke lah mungkin biar percepatan dan lain-lain jadi intervensi dari ISP pelat merah," tandasnya.
Baca Juga: Proyek IKN Sudah Habiskan Rp11,2 Triliun Duit APBN Sepanjang Tahun Ini
Sebelumnya pada Kamis (14/3/2024), Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengungkap soal siapa pemain yang terlibat dalam membangun konektivitas IKN.
