Infografis
Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akhirnya mengungkap nasib proyek Pusat Data Nasional (PDN) yang dibangun di Cikarang, Jawa Barat, usai adanya serangan siber ransomware yang mengincar PDN Sementara 2 Surabaya.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan, pembangunan PDN senilai 164 Euro atau Rp 2,9 triliun itu tetap berjalan.
Bahkan, peresmian PDN pertama milik Pemerintah RI ini tetap dilakukan sesuai rencana, yakni pada 17 Agustus 2024.
"Tetap jalan, ini kan yang sudah kami lakukan sebelumnya. Mau ada kasus ini (serangan ransomware ke PDNS 2) kami kan tetap jalan. Itu kan rencana kami (17 Agustus 2024) diresmikan. Tetapi itu diresmikan fisiknya," katanya saat ditemui di Kantor Kominfo, Jumat (26/7/2024).
Namun Usman mengakui kalau PDN Cikarang tak langsung beroperasi meski sudah diresmikan 17 Agustus 2024. Mereka masih menyiapkan sistem pendukung operasional fasilitas tersebut.
"Kemudian yang harus kami siapkan itu jeroannya, sistemnya. Dalamnya itu harus kita siapkan mudah-mudahan paling lambat awal tahun depan itu sudah bisa beres dan beroperasi. Jadi yang dimaksud Agustus itu (peresmian) fisik bangunannya," imbuh dia.
Ia juga menjelaskan kenapa Cikarang dipilih sebagai lokasi pembangunan Pusat Data Nasional. Menurut Usman, wilayah tersebut cukup aman dari bencana alam seperti gempa hingga tsunami.
"Ini kan kami pilih tempat Cikarang kan bukan asal pilih. Tapi itu memang tempat yang aman, tidak ada gempa, tidak ada tsunami, pasokan listriknya itu bagus. Jadi kami mem-protect hal-hal yang sifatnya fisik. Sistemnya sudah dikerjakan. Sekarang dikerjakan juga, tetapi diharapkan bisa selesai paling lambat, bisa beroperasi awal tahun depan," tandasnya.
Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi sempat mengungkapkan perkembangan pembangunan PDN Cikarang.
Baca Juga: Kominfo Ungkap Modus Judi Online Bisa Dimainkan Anak di Bawah Umur
"Belum, belum (siap)," ujarnya ketika ditemui di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).
