Infografis
Suara.com - Anggota DPR RI ramai-ramai mengkritik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga PT Telkom Indonesia usai adanya serangan ransomware ke Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2 Surabaya.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mempertanyakan apakah insiden serangan hacker ke PDNS 2 itu memang kecelakaan atau kebodohan semata.
“Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional ya? Karena apa? Prihatin," kata TB Hasanuddin, dikutip dari siaran pers DPR, Jumat (28/6/2024).
TB menyebut kalau selama ini DPR RI dan BSSN sudah bekerja sama hampir lima tahun. Dirinya menyebut kalau BSSN memang selalu melaporkan ada serangan.
"Tetapi tidak ada tindakan yang lebih komprehensif," lanjut dia.
Politikus Fraksi PDI-Perjuangan (PDIP) itu membacakan ada 26 laporan dari lanskap keamanan siber Indonesia tahun 2023 kepada DPR RI terdapat 1.101.229 insiden. Ia pun mempertanyakan kinerja pemerintah dalam menanggulangi serangan siber.
“Tetapi terus-terus saja begitu. Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu atau melakukan upaya-upaya supaya insiden itu tidak terjadi?” timpal dia.
TB Hasanuddin juga mempertanyakan mengenai tindakan forensik digital yang telah dilakukan untuk menemukan pelaku peretasan PDN ini.
“Sekarang kan (data) kita dikunci, kodenya di mereka, kita diminta menebus, kan tidak mungkin? Sekarang ini saya mohon terbuka ini seperti apa forensik digital yang dilakukan? Saya mau tahu,” cecar dia.
Baca Juga: DPR Usul Bentuk Satgas Khusus PDN Usai Diserang Hacker, Jangan Cuma Diisi Kominfo-BSSN
Senada dengan TB Hasanuddin, Nurul Arifin yang juga Anggota Komisi I DPR RI juga menilai kalau pembobolan PDNS 2 Surabaya adalah peristiwa yang tragis, miris, dan ironis.
