Infografis
Suara.com - Serangan ransomware yang menimpa Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2 memasuki babak baru. Kini muncul petisi yang menuntut Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi, yang juga pengelola PDNS 2 Surabaya, mundur dari jabatannya.
Petisi ini dibuat oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network alias SAFEnet dengan judul "PDNS Kena Ransomware, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi Harus Mundur!" dan dimuat di situs Change.org.
Dalam petisi itu, SAFEnet menilai kalau Menkominfo harus bertanggung jawab terhadap serangan ransomware yang menimpa PDNS 2 Surabaya. Lebih lagi Kominfo adalah lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan informasi, termasuk keamanannya.
"Untuk itu, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi harus mundur sebagai pertanggungjawaban dan meminta maaf secara terbuka terhadap situasi ini," tulis petisi SAFEnet, dikutip Jumat (28/6/2024).
Selain itu, SAFEnet meminta Kominfo dan BSSN harus mengaudit keamanan semua teknologi dan sumber daya manusia keamanan siber negara yang saat ini digunakan.
"Pak Menteri, cukuplah semua kelalaian ini. Jangan jadikan data pribadi kami sebagai tumbal ketidakmampuan Anda. MUNDURLAH!" pinta petisi itu.
![Proyek Pusat Data Nasional (PDN) pertama di Indonesia yang dibangun di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (6/2/2024). [Suara.com/Dicky Prastya]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/02/06/13029-pusat-data-nasional-pdn.jpg)
Berdasarkan pantauan Suara.com pada Jumat (28/6/2024) pukul 10.41 WIB, petisi yang menuntut Menkominfo Budi Arie mundur dari jabatannya sudah ditandatangani oleh 6.362 orang.
Sementara itu Menkominfo Budi Arie ogah menanggapi adanya desakan agar mundur dari jabatannya buntut ulah peretas alias hacker yang mengacak-acak Pusat Data Nasional (PDN) dengan menggunakan virus ransomware.
"Ah, no comment kalau itu, itu hak masyarakat itu,” kata Budi usai rapat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Baca Juga: Anggaran Pemeliharan PDN Tembus Rp 700 Miliar, Kok Bisa Dibobol Hacker?
Meski demikian, Budi Arie turut menyinggung isi rapat bersama dengan Komisi I DPR malam tadi. Dalam rapat tersebut, Ketua Umum Relawan Projo itu mengklaim belum ada bukti adanya kebocoran data imbas PDN dibobol peretas.
