Suara.com - Wakil Presiden RI Maruf Amin meminta adanya investigasi untuk mengusut serangan siber ransomware Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika.
“Yang diutamakan kita itu mengembalikan, menormalkan keadaan. Alhamdulillah sekarang sudah normal. Sebabnya apa yang terjadi itu sedang dilakukan [investigasi] oleh Kominfo dan juga oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan dari pihak keamanan sedang mencari sebabnya,” kata Wapres Ma'ruf Amin, dikutip dari situs Kominfo, Selasa (25/6/2024).
Demi mencegah kejadian tak terulang, Ma'ruf Amin mengklaim kalau Pemerintah terus melakukan langkah antisipasi demi melindungi data negara dan masyarakat, serta segala pelayanan publik yang terafiliasi.
“Memang kejadian ini selalu terjadi, di dunia ini selalu terjadi. Oleh karena itu, kami akan memperkuat untuk melindungi kerahasiaan negara, masyarakat, dan juga pelayanan publik jangan sampai terganggu,” papar dia.
Baca Juga: Pusat Data Nasional Lumpuh Dibobol Hacker, Dulu Pernah Diingatkan Anies Saat Debat Capres
Ia melanjutkan, salah satunya Pemerintah akan terus berupaya menerapkan kebijakan satu data nasional agar berbagai data penting negara dan masyarakat tidak tercecer.
“Gangguan ini menjadi satu pelajaran yang berharga buat kita, untuk itu perlu diantisipasi dan tidak boleh lagi terjadi pada masa yang akan datang,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa serangan siber terhadap server PDN ini menggunakan virus ransomware jenis baru yang dikenal sebagai Lockbit 3.0. Menkominfo juga mengonfirmasi adanya permintaan uang tebusan dari peretas server PDN.
“Menurut tim, (uang tebusan) 8 juta dolar AS,” ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/06/2024).
Baca Juga: Pusat Data Nasional Kena Retas, DPR Bakal Panggil Menkominfo Budi Arie