Infografis
Suara.com - Pakar telekomunikasi sekaligus Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengungkapkan sejumlah ancaman yang ditimbulkan Starlink di Indonesia.
Starlink adalah layanan internet berbasis Starlink yang disediakan SpaceX, perusahaan antariksa milik Elon Musk. Pemilik Tesla dan X (Twitter) itu baru saja datang ke Indonesia untuk meresmikan layanan Starlink.
Menurut Pratama, salah satu polemik Starlink di Indonesia adalah tidak adanya pusat manajemen jaringan alias Network Operation Center (NOC). Ia menyebut kalau Starlink masih dibantu oleh NOC yang ada di luar negeri.
"Hal tersebut sebetulnya masih cukup bisa dimengerti karena jika langsung mendirikan NOC di Indonesia tentu biaya investasi yang dikeluarkan akan lebih besar, sedangkan di tahun-tahun awal sejak layanan diluncurkan mungkin masih belum banyak pelanggan yang didapatkan," ungkap Pratama dalam siaran pers yang diterima, Senin (27/5/2024).
Baca Juga: Cara Menggunakan WhatsApp Tanpa Kuota Internet
Ia menjelaskan, NOC berfungsi melakukan pengawasan infrastruktur yang dimiliki Starlink agar layanan internet tidak terganggu. Jika Starlink tidak memiliki NOC, pemerintah Indonesia bakal kesulitan untuk memberantas konten terlarang seperti pemberantasan judi online hingga pornografi.
"Hanya saja memang jika ada NOC Starlink yang berlokasi di Indonesia, pemerintah akan lebih mudah berkolaborasi dengan Starlink jika perlu melakukan tindakan bersama seperti pemberantasan judi online serta pornografi," lanjutnya.
Meskipun saat ini NOC Starlink belum didirikan di Indonesia, Pratama menyebut Starlink sudah bekerja sama dengan Network Access Provider (NAP) lokal untuk layanan backbone internet. Hal ini dilakukan agar perusahaan Elon Musk itu mendapatkan izin sebagai Internet Service Provider (ISP).
Sehingga jika memang diperlukan tindakan yang bisa meningkatkan pertahanan dan keamanan negara pada saat krisis, seperti penyadapan atau sensor, bisa dilakukan melalui perusahaan NAP yang menjual layanan backbone internetnya ke Starlink.
Pratama menilai itu lebih baik karena sebelumnya Starlink tidak ingin bekerja sama dengan NAP lokal dan akan menggunakan Laser Link yang menghubungkan setiap satelitnya sebagai backbone internet untuk layanan di Indonesia.
Baca Juga: Foto Pejabat Bareng Elon Musk Viral Dikritik, Budi Arie: Beliau Jenius, Bukan Pengusaha Biasa
Apabila hal itu terjadi, maka pemerintah tidak akan dapat melakukan apapun karena semua infrastruktur yang dipergunakan tidak ada yang bisa mematuhi peraturan dan hukum yang ada di Indonesia.
Starlink bisa jadi alat mata-mata asing
Pratama membeberkan kalau Starlink adalah perusahaan asing. Maka untuk menjaga kedaulatan digital, ia menyarankan agar Starlink tidak dipakai di sektor kritikal seperti kesehatan hingga barisan pertahanan semisal pos penjagaan di perbatasan negara.
Apabila memang karena kondisi yang hanya bisa dijangkau oleh layanan internet melalui satelit, Pratama meminta mereka untuk menggunakan layanan VSAT yang juga banyak dimiliki oleh ISP lokal di Indonesia.
Ancaman Starlink lainnya adalah ketergantungan yang signifikan pada layanan internet satelit yang dioperasikan oleh perusahaan asing. Hal ini dapat menyebabkan negara menjadi kurang memiliki kontrol langsung atas infrastruktur tersebut.
Dengan demikian negara mungkin tidak dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam situasi darurat atau konflik. Menurutnya, ketergantungan yang berlebihan pada layanan internet satelit yang dioperasikan oleh perusahaan asing dapat membuat negara menjadi lebih rentan terhadap campur tangan asing dalam operasional infrastruktur komunikasinya.
"Negara mungkin tidak memiliki kontrol penuh atas jaringan, termasuk kemampuan untuk menghentikan atau mengalihkan layanan sesuai dengan kebijakan nasional dalam situasi darurat," imbuhnya.
Jika akses ke layanan tersebut terganggu atau dihentikan oleh negara asing atau entitas jahat, hal ini dapat mengganggu kemampuan negara untuk berkoordinasi dan mengambil tindakan yang efektif dalam situasi darurat atau konflik.
Ia menjelaskan, layanan internet satelit memang sangat penting untuk komunikasi dan koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah dan militer.
Tapi gangguan atau penghentian akses ke layanan ini oleh negara asing dapat mengganggu fungsi-fungsi penting yang melibatkan keamanan nasional, seperti koordinasi dalam respons bencana alam, tindakan militer, atau penegakan hukum.
Lebih lagi Starlink sudah pernah memanfaatkan ketergantungan suatu negara untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut.
Pada 28 Februari 2022 lalu, Starlink memberikan akses internet gratis kepada pemerintah Ukraina. Setelah cukup lama Pemerintah Ukraina menggunakan layanan dan sudah menjadi suatu ketergantungan, pada tanggal 30 September 2022 Starlink menghentikan layanannya.
Pratama berpandangan kalau hal itu sangat mengancam nyawa prajurit Ukraina yang sedang berada di medan pertempuran. Sebab Starlink dipergunakan oleh Ukraina sebagai media komunikasi dengan prajurit yang sedang bertugas di medan pertempuran.
Potensi ancaman kedaulatan siber lainnya adalah adanya akses yang tidak diinginkan, di mana negara-negara asing atau entitas jahat dapat mencoba mengakses infrastruktur satelit untuk tujuan yang merugikan seperti mata-mata atau serangan siber.
"Sehingga keamanan infrastruktur satelit perlu dijaga dengan ketat untuk mencegah akses yang tidak diinginkan. Ancaman siber terhadap infrastruktur satelit dapat menjadi masalah serius," timpal dia.
"Serangan siber yang berhasil dapat mempengaruhi operasional satelit, merusak atau mematikan satelit, mencuri informasi penting, atau mengganggu komunikasi," sambungnya lagi.
Selain itu, Starlink juga membuat masalah baru untuk aparat penegakan hukum serta intelijen. Sebab alat-alat lawfull intercept dan monitoring yang sudah mereka miliki tidak akan terpakai karena perbedaan teknologi yang.dipergunakan.
"Hal tersebut menyebabkan seolah-oleh aparat penegakan hukum dan intelijen kita buta dan tuli terhadap komunikasi yang dilewatkan Starlink tersebut," urai dia.
Meskipun saat ini kegiatan lawfull intercept dan monitoring masih bisa dilakukan melalui NAP lokal, di mana Starlink membeli bandwidth, namun tidak ada jaminan bahwa Starlink hanya akan menggunakan bandwidth internet dari NAP lokal saja.
Sebab sebetulnya tanpa bekerja sama dengan NAP lokal, Starlink bisa memanfaatkan sistem "Laser Link" yang mereka miliki yang menghubungkan masing-masing satelitnya.
Pratama menuturkan, laser link ini juga bisa dimanfaatkan untuk menyediakan backbone ke internet. Sehingga tanpa bekerja sama dengan NAP lokal pun Starlink masih mampu menyediakan backbone internetnya sendiri.
Terlebih dalam satu laser link tersebut bisa melewatkan trafik internet sampai 100Gbps.
Polemik lain yang timbul adalah kemungkinan pemanfaatan satelit untuk melakukan serangan fisik. Contohnya, Starlink bisa melakukan serangan ke IKN dengan cara merubah orbit satelit dan dijatuhkan ke infrastruktur kritis seperti gardu induk PLN atau kilang Pertamina.
Itu juga bisa termasuk menjatuhkan satelit ke pusat pemerintahan yang bisa menimbulkan banyak korban jiwa, bahkan bisa mengancam nyawa presiden serta jajaran menteri.
"Meskipun tidak memiliki hulu ledak seperti senjata roket jarak jauh, namun dampak yang ditimbulkan dengan jatuhnya satelit tetap akan menimbulkan kerusakan berarti karena satelit hanya berada di Low Earth Orbit sehingga masih akan ada sisa fisik satelit meskipun sebagian akan terbakar di atmosfer," paparnya.
Masalah ini pernah terjadi di tahun 2006, yang mana salah satu hacker terkenal yaitu Jim Geovedi berhasil melakukan peretasan dan merubah orbit satelit milik China dan Indonesia.
Starlink ancam bisnis lokal
Lebih lanjut Pratama menuturkan, sisi bisnis internet di Indonesia juga menjadi polemik. Saat ini harga langganan internet Starlink memang masih cukup mahal.
Namun, katanya, Starlink memiliki rencana bahwa dalam dua atau tiga tahun ke depan biaya berlangganan akan di bawah Rp 100 ribu.
"Bahkan ditambah dengan biaya pembelian perangkat yang murah atau bahkan gratis, tentu hal ini akan mematikan bisnis ISP yang ada di Indonesia karena kalah bersaing dari segi harga serta layanan yang diberikan," katanya.
Oleh karena itu, Pratama menyarankan agar Pemerintah RI bisa memastikan bahwa Starlink akan mengikuti persyaratan-persyaratan yang diberikan sebelumnya.
"Sehingga kita masih memiliki kedaulatan digital meskipun ada Starlink di Indonesia. Jangan sampai sekarang Starlink masih mau memenuhi persyaratan tersebut, namun di masa depan mereka tidak mentaatinya. Salah satunya adalah memastikan bahwa trafik internet di Indonesia melalui Starlink hanya dilewatkan NAP lokal dan tidak menggunakan laser link sebagai backbone layanan Starlink di Indonesia," tandasnya.
